Ulasan Artikel Riset: Minim Representasi Perempuan di Lembaga Pemilu di Indonesia 

Jakarta, Berita UIN Online – Dalam sistem demokrasi, pemilu yang adil dan inklusif merupakan pondasi utama bagi legitimasi politik. Keterlibatan perempuan di balik penyelenggaraan pemilu menjadi elemen penting yang mencerminkan sejauh mana proses demokrasi berjalan secara setara dan representatif. Namun, kenyataannya, representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah dan belum mencerminkan prinsip kesetaraan gender.

Hal inilah yang diulas dalam artikel penelitian berjudul “Understanding Hidden Layers in Political Participation: Women’s Representation in Indonesia’s Election Management Bodies”, karya Halimatusa’diyah dan Aptiani Nur Jannah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini menyoroti bagaimana representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih jauh dari kata memadai.

Riset ini menggali lapisan tersembunyi dalam partisipasi politik, yakni kehadiran perempuan dalam lembaga pelaksana dan pengawas pemilu. Peneliti menggunakan data statistik anggota lembaga pemilu sejak era reformasi hingga saat ini, serta wawancara dengan sejumlah pejabat perempuan dan laki-laki di KPU dan Bawaslu.

Temuan dari Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih sangat terbatas dan belum pernah mencapai angka ideal 30% seperti yang disarankan oleh standar kuota gender internasional. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan lemahnya posisi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan di lembaga-lembaga tersebut. 

Salah satu temuan penting adalah bahwa proses rekrutmen dan seleksi anggota lembaga penyelenggara pemilu masih didominasi oleh norma-norma institusional yang maskulin, yang secara tidak langsung meminggirkan calon perempuan, terutama mereka yang tidak memiliki afiliasi kuat dengan jaringan politik atau organisasi dominan. Selain itu, aturan hukum yang mengatur proses seleksi tidak secara tegas mengakomodasi prinsip kesetaraan gender, sehingga membuka ruang bagi bias struktural yang menghambat partisipasi perempuan.

Budaya organisasi dalam lembaga penyelenggara pemilu juga belum sepenuhnya mendukung iklim kerja yang inklusif gender. Meskipun terdapat perempuan yang berhasil menembus struktur kelembagaan, kehadiran mereka seringkali bersifat simbolik semata, tanpa memiliki pengaruh yang substansial dalam kebijakan atau proses kerja kelembagaan. Dalam banyak kasus, perempuan di dalam lembaga tersebut merasa harus menyesuaikan diri dengan norma kerja yang telah terbentuk sebelumnya, yang tidak mempertimbangkan perspektif gender secara serius.

Artikel ini sangat relevan untuk dibaca bagi kalangan aktivis kesetaraan gender, maupun masyarakat umum yang mendukung terciptanya partisipasi politik yang inklusif dan setara. Temuan dalam penelitian ini menjadi pengingat penting bahwa esensi demokrasi tidak hanya terletak pada hak untuk memilih, tetapi juga pada siapa yang berada di balik penyelenggaraan pemilu, serta sejauh mana perempuan diberi ruang untuk berperan secara aktif dalam proses tersebut.

Sumber Artikel Jurnal

Judul Penelitian :  Understanding hidden layers in political participation: Women's representation in Indonesia's election management bodies

Publikasi Jurnal : Scopus Q1, Journal Women’s Studies International Forum 

Penulis : Iim Halimatusa’diyah dan Aptiani Nur Jannah

Link Artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277539525000901 

**Ulasan Artikel Riset adalah tulisan review dari artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh para dosen di UIN Jakarta yang membahas isu terkini yang dekat dengan masyarakat sebagai rekomendasi atau studi kasus pada fenomena sosial. 

Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta