UIN Jakarta Gelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik
Gedung Syahida Inn, BERITA UIN Online – UIN Jakarta melalui Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH) menggelar Workshop Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di gedung Syahida Inn Ciputat, Rabu (9/6/2021). Workshop bertema “Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Era Keterbukaan Publik” itu dibuka Rektor UIN Jakarta Amany Lubis serta diikuti oleh para pejabat pelayanan informasi publik UIN Jakarta.
Ketua Tim PPID yang juga Kepala PLHBH Afwan Faizin mengatakan, penyelenggaraan workshop di antaranya untuk mengevaluasi hasil kinerja PPID tahun lalu. Menurut Afwan, dalam keterbukaan informasi publik (KIP), UIN Jakarta tahun lalu memperoleh penilaian “Cukup Informatif” dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Hasil tersebut dinilai kurang memuaskan dan masih perlu kerja keras untuk memperoleh nilai yang lebih informatif lagi.
“Saat pengisian instrumen KIP kami merasa sudah bekerja esktra dan hasilnya cukup baik. Tapi apa boleh buat, semua penilaian ada di Kemenkominfo,” katanya.
[caption id="attachment_227596" align="alignleft" width="300"] Peserta Workshop PPID UIN Jakarta.[/caption]
Meski demikian, menurut Afwan, hasil tersebut tidak menjadikan UIN Jakarta harus psimis. UIN Jakarta harus bekerja lebih ekstra lagi dan menjadikan KIP sebagai bagian dari pelayanan publik.
Oleh karena itu, Afwan meminta workshop PPID juga dapat menjadi bahan masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar tahun ini KIP UIN Jakarta memperoleh penilaian lebih informatif.
Permintaan yang sama juga disampaikan Rektor Amany Lubis saat membuka workshop. Menurut Rektor, KIP UIN Jakarta tahun ini dan seterusnya harus naik kelas dari “Cukup Informatif” menjadi “Lebih Informatif”.
Untuk dapat naik kelas, semua kebijakan UIN Jakarta harus banyak diinformasikan kepada publik. Dalam hal ini, UIN Jakarta memiliki banyak informasi publik yang layak diketahui masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun implementasi kebijakan.
“UIN Jakarta punya banyak lembaga. Karena itu harus dipotret dari berbagai sudut pandang kecuali informasi yang dikecualikan, seperti bidang keuangan dan perencanaan-perencanaan yang lebih detail,” katanya.
Rektor mengungkapkan, KIP UIN Jakarta telah berjalan selama hampir tiga tahun sejak 2019. Selama kurun tersebut telah banyak kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukan serta patut diketahui publik.
Contohnya mengenai kebijakan penanganan Covid-19 di UIN Jakarta yang telah berjalan cukup baik. Menurut Rektor, selama masa pandemi, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 UIN Jakarta sudah bekerja dengan baik, misalnya dalam hal pemberian bantuan kepada para pegawai dan mahasiswa terdampak.
Demikian pula informasi lainnya seperti inovasi pembuatan alat pendeteksi suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan otomatis.
Kepada peserta workshop, Rektor berharap dalam penyusunan KIP ke depan tim harus memasukkan berbagai informasi penting di UIN Jakarta. Termasuk dalam hal ini informasi tentang penyelenggaraan webinar yang jumlahnya mencapai ratusan.
“Masalah internasionalisasi UIN Jakarta juga harus ada dalam informasi tersebut,” katanya.
Workshop PPID akan berlangsung hingga Kamis (10/6) besok. Penyampaian materi di antaranya diisi oleh Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KIP Pusat Wafia Patria Umma, pejabat PPID Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Iva Ariani, dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Ahmad Rodoni. (ns)