Soroti Kekerasan yang Masih Berlangsung, Wisudawan UIN Jakarta Serukan Perdamaian untuk Papua

Soroti Kekerasan yang Masih Berlangsung, Wisudawan UIN Jakarta Serukan Perdamaian untuk Papua

Nazwa Adawiyah Alif Qadafie Hanif Az-Zaydan
Tim Redaksi PIH UIN Jakarta

Auditorium Harun Nasution, Berita UIN Online – Perwakilan wisudawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyuarakan perdamaian untuk Papua melalui orasi, pernyataan sikap, dan doa dalam rangkaian Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-141 di Auditorium Harun Nasution, Ahad (13/09/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dewi Sekar Candrawati menyampaikan orasi, Wahyu Indra Triyadi membacakan pernyataan sikap wisudawan, dan Dimas Suhian memimpin doa untuk Papua.

Penyampaian orasi ini tidak hanya menandai pengukuhan gelar akademik, tetapi juga menjadi ruang bagi para wisudawan untuk menyuarakan kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan. Momentum ini sejalan dengan tema Wisuda ke-141, “Mengukuhkan Lulusan Inovatif, Berintegritas, dan Berdampak bagi Kemanusiaan”, yang diwujudkan melalui seruan perdamaian untuk masyarakat Papua.

Dalam orasinya, Dewi menegaskan bahwa rasa syukur yang dirasakan saat ini tidak boleh membuat para lulusan menutup mata terhadap persoalan kemanusiaan yang terjadi di Papua. “Di tengah gemuruh rasa syukur yang kita rasakan menjadi sarjana baru, nurani kita tidak boleh buta terhadap realitas kebangsaan yang sedang terjadi di ujung timur Indonesia,” tegasnya.

Dewi juga menyatakan, para lulusan tidak cukup hanya menyandang gelar akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengambil sikap terhadap persoalan kebangsaan. Oleh karena itu, atas nama seluruh wisudawan, ia menyampaikan Manifesto Kemanusiaan dan Perdamaian untuk Papua yang mencakup penegakan hukum secara profesional dan terukur, percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif, serta penghormatan terhadap hak adat dan tanah ulayat Orang Asli Papua (OAP).

“Sebagai alumni baru yang dididik untuk menyelaraskan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan, kita tidak boleh tinggal diam. Karena itu, hari ini kita berdiri kokoh menyuarakan Manifesto Kemanusiaan dan Perdamaian untuk Papua,” jelasnya.

Dalam manifesto yang disuarakan, Dewi juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung, termasuk pemenuhan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, penguatan ekonomi rumah tangga, serta pemutusan mata rantai kemiskinan. Kebijakan pembangunan, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan kearifan lokal melalui dialog yang damai, inklusif, jujur, dan setara.

Pernyataan itu disampaikan di tengah terjadinya kekerasan di sejumlah wilayah Papua. Menurut laporan Kompas.id, tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yakni AR (49), WB (24), dan AAM (35), tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Distrik Muliama, Jayawijaya, Rabu (09/09/2026), seusai meninjau program cetak sawah. Kekerasan juga terjadi pada Festival Budaya Lembah Baliem ke-34 di Distrik Walesi, Jayawijaya, pada Jumat (07/08/2026) yang menyebabkan dua orang terluka.

Wahyu kemudian membacakan pernyataan sikap wisudawan yang menempatkan perlindungan nyawa sebagai prinsip utama. Sikap tersebut mencakup penolakan terhadap segala bentuk kekerasan bersenjata, desakan jeda kemanusiaan dan perdamaian, pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar pengungsi, hingga pembangunan yang menghormati hak adat serta mendistribusikan keadilan ekonomi secara merata.

“Hentikan kekerasan, lindungi nyawa! Kami menolak keras segala bentuk kekerasan bersenjata di tanah Papua. Menjaga kesucian nyawa manusia, hifz al-nafs, harus diletakkan di atas segala kepentingan publik,” ungkapnya.

Seruan tersebut juga menggarisbawahi dampak konflik terhadap masyarakat dan pelayanan publik. Di sejumlah wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, kekerasan tidak hanya mengancam masyarakat secara langsung, namun juga menyulitkan Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, tenaga kesehatan, dan pekerja lapangan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Data BNPB yang dipublikasikan ANTARA News Papua Tengah pada Rabu (09/09/2026) menunjukkan besarnya dampak konflik di Jayawijaya, Lanny Jaya, dan Papua Pegunungan. Tercatat 59 orang meninggal dunia, 5 orang mengalami luka berat, 139 orang luka ringan, dan 2.902 warga mengungsi. Konflik juga menyebabkan 126 rumah, 12 honai, 5 fasilitas pendidikan, 2 kantor desa, 1 pastori, 5 kios, dan 1 jembatan terbakar atau rusak. Pemerintah kemudian mempercepat pemulihan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan kembali hunian, dan rekonsiliasi masyarakat.

Di Papua Tengah, situasi keamanan juga menjadi perhatian. Kapolres Paniai, AKBP Roycke Hendrik Fransico Betaubun, menegaskan melalui keterangan yang diterima di Nabire, bahwa patroli malam yang dilakukan adalah langkah antisipasi setelah aksi teror dan pembakaran kios, dengan tujuan mencegah kejadian serupa yang berkembang serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat sipil dan pemulihan rasa aman menjadi kebutuhan mendesak di wilayah yang terdampak konflik.

"Kami tidak ingin masyarakat merasa takut akibat ulah orang-orang yang mencoba mengganggu keamanan. Karena itu, patroli malam kami tingkatkan untuk memastikan situasi tetap aman dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat," ungkapnya.

Rangkaian ini kemudian ditutup dengan doa untuk keselamatan masyarakat Papua dan terwujudnya perdamaian yang dipimpin oleh Dimas. Orasi para wisudawan menegaskan bahwa keberhasilan akademik perlu dilanjutkan dengan tanggung jawab sosial untuk menghentikan kekerasan, melindungi kehidupan, membuka ruang dialog, memenuhi hak masyarakat, dan membangun Papua dengan menghormati martabat serta kearifan masyarakat setempat. Sebagaimana ditegaskan oleh Dewi, “Papua adalah kita, kemanusiaan adalah napas kita, dan NKRI adalah rumah kita bersama untuk selamanya.”

Penyampaian orasi Perdamaian untuk Papua pada Sidang Senat Terbuka ke-141 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selengkapnya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi UIN Jakarta.


Sumber Referensi: