Rupiah Limbung, IHSG Terhuyung: Mengobati Akar, Bukan Sekadar Gejala, Solusi Ekonomi Islam

Prof. Dr. Euis Amalia M.Ag

 ( Guru Besar Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/Ketua Bidang V DPP IAEI/Wakil Dewan Pakar DPP MES )

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki pekan kedua Juni 2026, pasar keuangan Indonesia menyuguhkan drama yang menegangkan sekaligus membingungkan. Pada 8 Juni, rupiah terperosok hingga melewati Rp18.100 per dolar AS, level terlemah sepanjang sejarah dan sepanjang tahun berjalan mata uang Garuda telah kehilangan hampir sembilan persen nilainya, menjadikannya salah satu yang terburuk di Asia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan sempat menyentuh dasar tahunan di kisaran 5.317, anjlok sekitar 35 persen dalam enam bulan, dan untuk sesaat menyandang status bursa berkinerja terburuk di dunia. Namun, pada 9 dan 10 Juni, terjadi pembalikan tajam. IHSG melesat 7,57 persen, lalu menyusul naik 2,71 persen ke level 5.902, sementara rupiah merangkak kembali ke kisaran Rp17.900 per dolar AS.

Pemicunya: kejutan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam rapat di luar jadwal, ditambah wacana pembelian kembali (buyback) saham BUMN. Pertanyaannya kemudian: apakah lonjakan ini pertanda badai telah berlalu, atau sekadar jeda di tengah persoalan yang jauh lebih dalam?

Forum Guru Besar Insan Cita (8/6/26) melalui paparan para guru besar dan pakar ekonomi dan moneter menyimpulkan bahwa yang kita hadapi saat ini baru lampu kuning, bukan lampu merah. Fondasi dasar perbankan belum goyah, inflasi masih terkendali, dan cadangan devisa cukup untuk sekitar enam bulan impor, sejauh ini masih bertahan.

Yang sudah benar-benar terjadi adalah krisis kepercayaan pasar, belum krisis ekonomi penuh seperti 1997/1998. Rebound dua hari beruntun itu pun lebih tepat dibaca sebagai relief rally: kepanikan mereda sejenak, tetapi sumber kecemasan belum hilang. Pelaku pasar masih mewaspadai arus keluar dana asing (capital outflow) dan premi risiko fiskal yang terus membayangi.

Akar gejolak ada pada arus modal. Investor asing melepas saham besar-besaran pada awal Juni saja tercatat jual bersih lebih dari Rp1 triliun dalam sehari—dipicu kekhawatiran atas arah kebijakan fiskal, independensi bank sentral, dan transparansi pasar modal. Penurunan outlook oleh Moody's dan Fitch memperburuk sentimen.

Capital outflow bukan sekadar angka di layar bursa; ia menekan rupiah, menaikkan biaya impor bahan baku, dan pada akhirnya menggerus sektor riil. Ketika rupiah melemah, industri yang bergantung pada komponen impor menghadapi lonjakan biaya produksi, margin yang tertekan, dan produktivitas yang menurun. Inilah yang dikhawatirkan para ekonom: gejala finansial yang menjalar ke jantung ekonomi produktif.

Transmisi itu kini terasa nyata. Mulai 10 Juni 2026, mengikuti lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah, harga BBM nonsubsidi dinaikkan signifikan: Pertamax (RON 92) naik 32 persen menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik hampir 32 persen ke Rp17.000 per liter. Pemerintah menahan harga Pertalite dan Biosolar demi melindungi daya beli kelompok rentan. Namun kenaikan BBM nonsubsidi tetap berisiko menjalar ke ongkos logistik, harga pangan, dan barang konsumsi—efek domino yang oleh ekonom Chatib Basri diingatkan sebagai konsekuensi langsung dari pelemahan rupiah.

Bagi rumah tangga, inilah wajah krisis yang paling terasa: bukan grafik kurs, melainkan harga di pasar. Kekhawatiran utamanya bukan sekadar inflasi sesaat, melainkan ekspektasi inflasi yang dapat terbentuk apabila kenaikan harga energi dipersepsikan akan berlanjut. Sekali ekspektasi itu mengeras, pengusaha dan pedagang cenderung menaikkan harga lebih dulu, dan spiral biaya pun makin sulit dijinakkan—sebuah tekanan yang menggerogoti daya beli kelas menengah yang justru menjadi tulang punggung konsumsi nasional.

Lalu, sudah tepatkah langkah Bank Indonesia? Dalam jangka pendek, respons BI bisa dinilai sigap. Setelah menaikkan suku bunga 50 basis poin pada Mei—kenaikan pertama sejak 2022—BI kembali mengejutkan pasar dengan menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 5,50 persen pada 9 Juni, disertai intervensi besar di pasar valas dan paket Tujuh Langkah Strategis penguatan rupiah. Gubernur Perry Warjiyo menegaskan langkah ini ditujukan untuk menstabilkan nilai tukar di tengah gejolak global dan menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Respons pasar yang positif—rupiah menguat dan IHSG reli—menunjukkan kebijakan ini setidaknya berhasil meredam kepanikan jangka pendek.

Namun disinilah letak keterbatasannya. Suku bunga tinggi memang menarik kembali modal portofolio, tetapi sekaligus memperberat beban dunia usaha dan biaya kredit—justru di saat sektor riil sedang lesu. Pengalaman Mei lalu memberi pelajaran penting: BI sudah menaikkan bunga dan melakukan intervensi, tetapi rupiah tetap melemah.

Artinya, kebijakan moneter pada dasarnya hanya membeli waktu. Selama akar persoalan seperti kepercayaan terhadap tata kelola fiskal dan kelembagaan belum dibenahi, stabilisasi moneter hanya menahan gejala, bukan menyembuhkan penyakit. Bahkan, independensi BI yang sempat dipertanyakan publik menjadi bagian dari masalah kepercayaan itu sendiri.

Forum Guru Besar Insan Cita menggarisbawahi bahwa menstabilkan kurs dan indeks saham saja tidak cukup. Persoalan Indonesia bersifat struktural: defisit transaksi berjalan akibat ketergantungan impor energi dan pangan; deindustrialisasi yang menyusutkan kontribusi manufaktur dari 18,4 menjadi 16,9 persen terhadap PDB, sementara Vietnam justru melaju; serta ketimpangan yang ekstrem, di mana segelintir rekening menguasai mayoritas simpanan perbankan dan sekitar satu persen orang menguasai sebagian besar lahan.

Di atas semua itu membayang persoalan tata kelola: alokasi anggaran jumbo dengan pengawasan yang lemah and kekhawatiran akan dominasi oligarki. Tanpa membenahi fondasi ini, setiap rebound hanya akan bersifat sementara. Data dari forum bahkan menunjukkan ketimpangan yang nyaris ekstrem: sekitar 1,25 persen rekening menguasai lebih dari 80 persen total simpanan perbankan, sementara puluhan persen penduduk tidak memiliki tabungan sama sekali. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan yang sekadar dikejar lewat angka kurs dan indeks saham akan kehilangan makna jika tidak menjangkau mayoritas rakyat.

Forum tersebut memetakan tiga skenario ke depan. Pada skenario ringan, rupiah stabil di kisaran Rp17.500–Rp18.500 dan IHSG pulih ke sekitar 7.000 dengan pertumbuhan masih di atas 4,5 persen. Skenario menengah ditandai rupiah menembus Rp18.500, IHSG meluncur ke arah 5.000, gelombang PHK, dan daya beli yang merosot lebih masif.

Adapun skenario berat, krisis sesungguhnya baru terjadi bila enam variabel muncul bersamaan: rupiah menembus Rp20.000 tanpa koreksi, cadangan devisa di bawah 100 miliar dolar AS, defisit APBN 5–6 persen, terjadinya rush perbankan, eksodus investor asing, dan tekanan likuiditas perbankan. Posisi kita kini berada di antara skenario ringan dan menengah, cukup dekat untuk diwaspadai, tetapi belum menutup peluang untuk berbalik arah.

Penentu utamanya, pada akhirnya, bukan teknokrasi moneter, melainkan kemauan politik. Selama relasi antara kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik masih saling mengunci, reformasi tata kelola akan selalu tersandera. Karena itu, pembenahan fiskal yang transparan, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, serta keberanian memutus dominasi oligarki adalah prasyarat agar kepercayaan pasar pulih secara berkelanjutan. Pasar tidak hanya membaca angka; ia membaca arah dan keberpihakan kebijakan. Di sinilah dibutuhkan paradigma yang tidak sekadar menambal, tetapi menata ulang fondasi.

Di titik inilah perspektif ekonomi Islam menawarkan kerangka yang relevan, bukan sebagai jargon, melainkan sebagai paradigma penyembuhan struktural. Prinsip utamanya sederhana: uang harus terhubung dengan sektor riil. Dalam ekonomi Islam, kekayaan tumbuh dari produksi barang dan jasa yang nyata, bukan dari spekulasi finansial.

Larangan riba dan transaksi spekulatif (gharar dan maysir) pada hakikatnya adalah upaya menjinakkan arus modal panas (hot money) yang menjadi sumber volatilitas hari ini. Modal yang berbasis bagi hasil (profit-loss sharing) cenderung lebih lekat pada proyek produktif dan tidak gampang kabur saat sentimen berubah—persis lawan dari capital outflow yang menghantam kita.

Secara praktis, beberapa instrumen dapat diperkuat. Pertama, pembiayaan pembangunan melalui sukuk yang berbasis aset riil dan proyek produktif, sehingga mengurangi ketergantungan pada utang berbunga dan modal portofolio yang labil. Kedua, optimalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen distribusi dan jaring pengaman sosial untuk menekan ketimpangan yang menganga; wakaf produktif, misalnya, dapat membiayai sektor pangan dan energi terbarukan guna memaku ketergantungan impor yang selama ini menjadi sumber tekanan kurs.

Ketiga, penguatan industri halal dan ekonomi riil berbasis komunitas yang memperkuat produktivitas domestik dan kemandirian, sekaligus menahan deindustrialisasi. Keempat, disiplin fiskal yang menghindari utang berlebih sejalan dengan semangat menjauhi beban riba di tingkat negara—prinsip yang justru menjawab kekhawatiran pasar atas defisit anggaran yang melebar. Instrumen-instrumen ini bukan utopia; sebagiannya telah berjalan dan tinggal diperkuat skala serta tata kelolanya.

Yang lebih mendasar, ekonomi Islam menekankan maqashid syariah—tujuan menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan. Ini berarti menolak ekonomi yang dikuasai segelintir elite dan mendorong distribusi yang adil, transparansi, serta tata kelola yang amanah. Dengan kata lain, jawaban atas krisis kepercayaan adalah pemulihan amanah: kebijakan fiskal yang akuntabel, kelembagaan yang independen, dan keberpihakan pada produktivitas, bukan pada perburuan rente. Stabilitas nilai tukar pada akhirnya bukan semata urusan suku bunga, melainkan cermin dari kesehatan ekonomi riil dan keadilan yang menopangnya.

Jalan keluar memang tidak bisa instan. Untuk jangka pendek, stabilisasi rupiah, pengurangan impor strategis, dan transparansi APBN harus berjalan beriringan dengan pengendalian inflasi pangan dan energi. Jangka menengah menuntut reindustrialisasi, hilirisasi, dan pendalaman pasar modal domestik agar tidak rapuh terhadap arus modal asing. Jangka panjang adalah transformasi menuju ekonomi produktif yang adil dan berdaulat.

Rebound dua hari boleh melegakan, tetapi jangan menidurkan. Rupiah yang kuat dan IHSG yang sehat hanya akan lestari bila ditopang ekonomi yang produktif dan berkeadilan. Tugas kita bukan sekadar memadamkan api di layar bursa, melainkan mengobati akar penyakitnya—dengan keberanian, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat.