Raih 84.34, FSH UIN Jakarta Siap Wakili PTKIN dalam Penilaian Tingkat Nasional Kementerian PANRB
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Berita UIN Online - Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta lolos dalam penilaian Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Pengumuman ini termuat dalam surat hasil penilaian internal pembangunan yang dirilis oleh Inspektorat Jenderal Kemenag, Senin (08/07/2024).
Dari 87 Satuan kerja (Satker) yang dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI), ada 51 lembaga yang memenuhi syarat dan layak untuk diajukan evaluasi ke Tim Penilai Nasional (TPN). Ada empat Fakultas dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yaitu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Bandung, Fakultas Psikologi UIN Palembang, dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Yogyakarta.
TPI memberikan nilai 84,34 kepada FSH UIN Jakarta, dengan mempertimbangkan keunggulan program-program yang dimiliki oleh Fakultas. FSH dinilai memiliki sistem digital yang terintegrasi dan memudahkan kegiatan mahasiswa.
Salah dari program unggulan ini adalah FSH UIN Jakarta Digital Library, yaitu sebuah inovasi sebagai wujud untuk memenuhi ketersediaan buku-buku referensi bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aplikasi simpel FSH yang digunakan untuk layanan persuratan juga menjadi nilai plus dalam penilaian yang dilakukan oleh TPI.
FSH juga memiliki layanan hotline bernama SALWA (Sharia and Law Assistance), yaitu layanan konsultasi terpusat yang memberikan respon dan jawaban dengan cepat dan informatif. Tujuan dari adanya layanan ini adalah untuk memberikan respon yang tepat dan akurat dalam membantu mahasiswa mendapatkan informasi.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum FSH UIN Jakarta, Dr. Afwan Faizin, M.Ag., mengungkapkan rasa syukur atas lolosnya FSH dalam penilaian ini.
“Alhamdulillah FSH lolos penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 2024 dari TPI Itjen Kemenag. Selanjutnya akan maju di level nasional di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),” ucapnya.
(Nadhira Rahmah/Fauziah M./Raihan Lail)