Pudarnya Asketisme Intelektual Indonesia
Moh. Isom Yusqi
DALAM 20 tahun terakhir ini, marak terjadi eksodus besar-besaran para akademisi dengan gelar puncak akademiknya (guru besar dan doktor), bermigrasi ke ruang-ruang birokrasi dan korporasi. Dalam waktu yang bersamaan, hal demikian terjadi juga pada kiai, ulama, dan ustaz yang terjun ke dunia politik praktis yang mengantarkan mereka menjadi pejabat daerah dan anggota legislatif pusat ataupun daerah.
Sejatinya, hal tersebut tidaklah berupa dosa atau haram, manakala relasi tersebut benar-benar mampu memperbaiki, menegakkan, dan mewujudkan iklim birokrasi atau membenahi dunia korporasi agar tidak kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Namun, jika kondisi sebaliknya yang berlangsung, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pendangkalan muruah dan hakikat keilmuan. Yang lebih memilukan, relasi materialistis itu dengan sendirinya mengantarkan para pengabdi keilmuan tersebut ke jebakan pudarnya asketisme intelektualitas mereka.
Dalam corpus dan skenario demikian, para kaum intelektual terbawa ke dalam dunia hitam birokrasi. Bahkan, larut dalam ekspresi flexing para hedonis layaknya sebagian besar para crazy rich. Di sisi lain, alih-alih berlomba menciptakan konstruksi ilmu baru dan invensi-invensi di bidang ilmu dan teknologi, kalangan perguruan tinggi, ma’had aly, pesantren, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia pada umumnya hanya menjadi pengimpor ilmu, follower teori-teori yang ditemukan para ilmuwan bangsa lain. Lebih tragis lagi, bangsa Indonesia tidak pernah lagi menikmati hasil-hasil invensi para teknolognya dan hanya konsumtif terhadap invensi-invensi teknologi yang diciptakan kaum intelektual-teknolog luar negeri.
Ketika para intelektual-ulama merayap ke luar dari ruang-ruang sakral akademik dan bilik bilik pesantren lalu mengabdikan dirinya pada uang, jabatan, kedudukan, dan pengaruh popularitas (influencer per se), di manakah semangat lentara keilmuan yang didedikasikan pada kebaruan invensi dan perluasan cakrawala wawasan keilmuan? Di manakah integritas akademik bercokol jika para akademisi menghamba kepada pemodal dan para politisi penguasa? Siapa lagi yang berjuang membangun karakter bangsa yang berdaya saing dengan peradaban bangsa lain?
Banyaknya kelangkaan konstruksi ilmu yang baru, teori-teori kontemporer, invensi-invensi di bidang ilmu dan teknologi menambah lagi sakit, serta runtuhnya peradaban keilmuan dan karakter bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini, banyak para intelektual-ulama yang jatuh menghamba kepada pola pikir serbamateriel dan memuja jabatan serta kekuasaan di zona aman. Kondisi itu mau tidak mau memunculkan keprihatinan dan upaya menemu kembali benteng terakhir asketisme intelektual-ulama sebagai garda terdepan kekuatan masyarakat sipil, pembangun karakter, serta penjaga peradaban bangsa dan negara.
Negara dengan bonus kaum intelektual-ulama
Sudah 77 tahun negara ini merdeka, tetapi pendidikan di Indonesia masih belum menghasilkan maraknya ilmu-ilmu baru. Kebanyakan akademisi Indonesia hanya selaku konsumen ilmu, bahkan importir ide dan teori-teori orang luar Indonesia. Para akademisi kita juga belum terlihat sebagai inventor yang temuannya bermanfaat bagi umat manusia, bangsa, dan dunia. Banyak kampus, pesantren, dan lembaga pendidikan di Indonesia hanya mengutamakan bisnis dan orientasi profit sehingga belum banyak berbuat menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkeadaban dan berkontribusi membangun peradaban dunia yang unggul.
Sebaliknya, sekaligus mirisnya, banyak kaum intelektual-ulama yang berada di balik jeruji penjara KPK, tersangkut tindak pidana korupsi, tindak pidana penipuan travel umrah, dan lain sebagainya.
Ditambah lagi, dunia akademik kita terpuruk dan tidak berwibawa gegara banyak kampus yang obral doktor dan profesor honoris causa (HC). Gelar yang ujug-ujug diraih jelas penuh dengan motif kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Padahal, sejatinya, gelar doktoral itu diberikan sebagai puncak penghargaan atas capaian akademik karena mampu membangun ilmu baru serta teori baru dalam ilmu dan teknologi.
Kendati begitu, kita bangga bahwa Republik ini tak pernah kekurangan intelektual-ulama. Dalam satu tahun saja, ribuan master dan doktor dihasilkan. Sebagian melalui jalur universitas, sebagian lain melalui jalur perguruan tinggi swasta. Berbagai beasiswa pemerintah dan lembaga donor asing berlomba membiayai para calon intelektual republik. Ada yang jelas-jelas berkepentingan, ada juga yang bersembunyi di balik agenda peradaban. Apa pun, kita patut bersyukur.
Hakikatnya, capaian yang bergengsi dan sangat penting tersebut diperoleh dengan cucuran keringat dan perjuangan yang dilakukan dengan kerja-kerja akademik siang dan malam, bergumul dengan berbagai teori dan berdialektika dengan beberapa tesis, antitesis, dan sintesis. Begitu juga gelar profesor (guru besar) yang sesungguhnya diberikan sebagai puncak tertinggi sebuah prestasi profesi dosen dalam tridarma perguruan tinggi, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan dokumen evidence yang tepercaya, bereputasi, dan bertanggung jawab.
Guru besar hakikatnya ialah suatu gelar yang dilalui dari tangga terbawah asisten ahli, lektor, lektor kepala, lalu guru besar atau profesor. Gelar profesor diberikan karena komitmen, pengabdian, dan konsistensinya terhadap keilmuan. Jadi, gelar doktor dan profesor bukan sekadar hadiah, apalagi upeti. Namun, melalui proses yang panjang melelahkan dan perjuangan akademik yang luar biasa.
Terkait dengan perlunya menjaga dan mengembalikan nalar asketisme kaum intelektual-ulama, apa yang disampaikan Eduardo Galeano terasa memiliki signifikansi yang relevan. Eduardo Galeano, penulis progresif Uruguay itu, menyatakan kaum intelektual tidak perlu dipaksa harus punya komitmen politik yang ketat. “Aku pikir seorang penulis--termasuk kaum intelektual--harus jujur dengan apa yang dikerjakannya. Mereka tidak boleh menjual dirinya. Mereka seharusnya tidak membiarkan dirinya dibeli. Mereka harus menjaga diri mereka. Menjaga martabat mereka sebagai manusia dan sebagai penulis intelektual,” kata Galeano.
Tugas utama intelektual, menurutnya, ialah membantu untuk melihat realitas. Artinya, dengan keahlian dan pengetahuan yang dipunyainya, kaum intelek harus membantu masyarakat untuk melihat dan memahami realitas, membongkar yang terselubung. Lebih tegas dan spesifik, menurut Ali Shariati (1933-1977), tugas intelektual muslim hari ini ialah mempelajari dan memahami Islam sebagai ajaran dan ‘aliran pemikiran’ yang membangkitkan kehidupan manusia.
Sebagai intelektual muslim, mereka jelas memikul amanah demi masa depan umat manusia menuju kondisi yang lebih baik. Kaum intelektual harus bisa mengubah tatanan sosial yang berkeadilan dan menjadi lebih baik, sama dengan upaya menyempurnakan ibadah kepada Tuhan. Wallahualam. (zm)
Penulis adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikelnya dimuat di Media Indonesia, Kamis 20 April 2023 dan bisa diakses di https://mediaindonesia.com/opini/575697/pudarnya-asketisme-intelektual-indonesia