Prioritas Kesehatan Mental Anak

INDONESIA saat ini menghadapi krisis kesehatan mental serius, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Berbagai faktor seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi telah meningkatkan tekanan pada kesejahteraan psikologis generasi muda. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang semakin kompleks, di mana tantangan lingkungan dan sosial secara signifikan memengaruhi kesehatan mental mereka. Kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri di kalangan anak dan remaja semakin memprihatinkan. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan peningkatan kasus akibat tekanan akademik, perundungan, dan masalah keluarga. Pada 2022 di Jakarta Timur, seorang remaja berusia 14 tahun mengakhiri hidupnya setelah diduga mengalami perundungan di sekolah.

Di Bandung, 2021, seorang siswa SMA ditemukan meninggal dunia setelah melompat dari gedung sekolahnya, diduga karena tekanan akademik dan masalah pribadi. Sementara itu, di Surabaya pada 2023, seorang anak berusia 13 tahun mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban cyberbullying di media sosial. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa gentingnya situasi kesehatan mental di kalangan generasi muda. Kesehatan mental anak dan remaja memiliki dampak langsung dan jangka panjang terhadap masa depan bangsa. Mereka adalah aset berharga yang akan menjadi penggerak pembangunan dan inovasi. Namun, gangguan mental pada usia dini dapat menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial, yang berdampak pada penurunan prestasi akademik. Anak-anak dengan masalah kesehatan mental kerap kesulitan dalam belajar, yang berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Lebih jauh, produktivitas ekonomi juga berpotensi menurun. Generasi muda yang tidak sehat mentalnya cenderung kurang produktif ketika memasuki dunia kerja, mengurangi potensi kontribusi mereka bagi masyarakat. Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dapat memicu peningkatan angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan masalah sosial lainnya. Hal ini menambah beban pada sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial negara. Jika krisis ini tidak segera ditangani, Indonesia berisiko kehilangan generasi penerus yang kompeten dan berdaya saing, mengancam terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Di tengah perkembangan teknologi dan inovasi yang pesat, bangsa ini membutuhkan individu yang sehat secara mental dan mampu berpikir kreatif serta adaptif terhadap perubahan. Salah satu kendala utama dalam menangani masalah kesehatan mental adalah keterbatasan akses layanan yang memadai. Indonesia memiliki sekitar 2.500 psikolog terdaftar untuk melayani 270 juta penduduk, atau kurang dari 1 psikolog untuk setiap 100.000 orang—jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan 1 psikolog untuk setiap 5.000 orang.

Di sektor pendidikan, rasio guru bimbingan dan konseling (BK) juga jauh dari ideal. Satu guru BK kerap melayani 500 hingga 1.000 siswa, padahal idealnya satu guru hanya menangani 150 siswa. Kekurangan ini diperburuk dengan distribusi tenaga profesional yang tidak merata dan stigma sosial yang masih kuat, sehingga banyak orang enggan mencari bantuan profesional.

Harapan kepada pemerintahan Prabowo

Dengan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 dan Kabinet Merah Putih pada 21-22 Oktober, harapan besar tertuju pada pemerintahan baru ini untuk menjadikan kesehatan mental anak sebagai prioritas nasional.

Pembagian Kementerian Pendidikan menjadi tiga kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, membuka peluang untuk mengintegrasikan program kesehatan mental secara lebih komprehensif dalam kurikulum sekolah. Presiden Prabowo diharapkan mampu membawa perspektif baru dalam menangani krisis kesehatan mental. Pemerintah perlu memperluas akses layanan kesehatan mental hingga ke pelosok negeri dan meningkatkan jumlah psikolog serta guru BK. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat mengenali dan menangani masalah kesehatan mental siswa sejak dini.

Selain itu, layanan konseling harus tersedia dan mudah diakses di sekolah dan komunitas, dengan melibatkan orangtua dalam mendukung kesejahteraan anak. Pemerintahan ini juga perlu berperan dalam menghapus stigma terkait kesehatan mental melalui kampanye edukasi nasional, baik di media massa maupun platform digital. Regulasi dan perlindungan hukum juga harus diperkuat untuk melindungi anak-anak dari perundungan dan kekerasan, baik di dunia nyata maupun digital.

Kebijakan yang berfokus pada kesehatan mental anak bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi negara untuk masa depan. Generasi muda yang sehat mental akan lebih produktif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan global dengan adaptif. Ini menjadi syarat mutlak bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mengatasi krisis kesehatan mental membutuhkan pendekatan terstruktur dan holistik. Pemerintah perlu menambah jumlah tenaga profesional dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil.

Sekolah harus menjadi lingkungan yang mendukung kesejahteraan psikologis siswa dengan memasukkan pendidikan emosional dalam kurikulum dan memperkuat peran guru BK. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan program intervensi yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada kesehatan mental anak, sementara komunitas lokal dapat menyediakan lingkungan yang aman dan suportif.

Selain itu, keluarga memegang peran penting sebagai garis pertahanan pertama dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental. Orangtua perlu menciptakan komunikasi yang terbuka dan lingkungan rumah yang aman bagi anak-anak, sambil terus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental. Kesehatan mental anak dan remaja adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan memastikan mereka tumbuh dalam kondisi mental yang sehat, Indonesia akan memiliki generasi kompetitif dan inovatif di kancah global.

Pemerintahan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih diharapkan mampu merumuskan kebijakan berkelanjutan yang menjadikan kesehatan mental anak sebagai prioritas nasional. Langkah konkret yang diambil hari ini akan membawa perubahan besar bagi masa depan anak-anak dan bangsa. Mari bersama wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan kesehatan mental anak sebagai prioritas utama.

(Prof. Maila Dinia Husni Rahiem M.A., Ph.D.)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com pada tanggal 23 Oktober 2024. Baca artikel selengkapnya pada tautan berikut