Pelemahan Rupiah dan Ujian bagi Ketahanan Pangan Indonesia

Mohammad Nur Rianto Al Arif
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah,
Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia,
Pengurus DPP IAEI,
Pengurus ISEI Cab. Jakarta)

NILAI tukar rupiah kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, mata uang nasional mengalami tekanan cukup berat hingga menembus level terlemah sepanjang sejarah.

Rupiah berada di kisaran Rp 17.706 per dolar AS pada penutupan 19 Mei 2026, meskipun Bank Indonesia telah melakukan berbagai intervensi di pasar valuta asing.

Bagi sebagian orang, pelemahan rupiah mungkin sekadar angka di layar perdagangan. Namun, bagi negara seperti Indonesia yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor pangan dan bahan baku pertanian, pelemahan kurs bukan sekadar isu moneter. Ia bisa menjalar menjadi persoalan sosial, politik, bahkan kemanusiaan.

Ketika rupiah melemah, harga pangan menjadi lebih rentan naik. Dan ketika harga pangan naik, kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan beras di gudang Bulog atau panen raya di sejumlah daerah.

Ketahanan pangan adalah kemampuan negara untuk memastikan seluruh rakyatnya mampu memperoleh pangan yang cukup, terjangkau, aman, dan berkelanjutan.

Pelemahan rupiah menjadi ujian nyata terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas tersebut.

Indonesia memang kerap membanggakan diri sebagai negara agraris. Namun, di balik narasi itu, struktur pangan nasional masih menyimpan banyak kerentanan.

Gandum masih diimpor hampir seluruhnya. Kedelai untuk kebutuhan tahu dan tempe masih sangat bergantung pada pasar luar negeri.

Gula, bawang putih, susu, bahkan daging sapi juga masih memiliki ketergantungan impor yang cukup tinggi.

Ketika dolar menguat, biaya impor otomatis meningkat dan tekanan terhadap harga domestik menjadi sulit dihindari.

Indonesia belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari ketergantungan eksternal dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Indonesia sangat bergantung pada impor pangan strategis seperti gandum, kedelai, gula, dan bawang putih yang dibeli dengan dolar AS, membuat harga pangan domestik rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Gandum menjadi komoditas dengan ketergantungan impor tertinggi karena seluruh kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri.

Selain itu, impor kedelai mencapai sekitar 90 persen dari kebutuhan domestik, bawang putih 95 persen, gula sekitar 60 persen, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54 persen.

Pelemahan rupiah bukan hanya meningkatkan harga barang impor, tetapi juga meningkatkan biaya produksi pertanian domestik.

Banyak input pertanian seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, hingga pakan ternak masih memiliki komponen impor yang tinggi.

Ketika dolar naik, biaya produksi petani ikut meningkat. Pada akhirnya, petani menghadapi situasi paradoks, yaitu biaya produksi naik, tetapi daya beli masyarakat melemah.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena pangan memiliki dimensi psikologis dan politis yang sangat kuat. Kenaikan harga pangan hampir selalu memicu keresahan publik.

Dalam sejarah banyak negara, instabilitas sosial sering kali diawali oleh krisis pangan. Karena itu, menjaga stabilitas pangan sesungguhnya sama pentingnya dengan menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pelemahan rupiah kali ini dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik. Dari sisi global, ketidakpastian geopolitik, tingginya suku bunga Amerika Serikat, serta penguatan dolar AS membuat banyak mata uang negara berkembang mengalami tekanan.

Namun, rupiah tampak menghadapi tekanan yang lebih berat akibat kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal, independensi bank sentral, dan prospek ekonomi domestik.

Tekanan terhadap rupiah juga membuat Bank Indonesia harus mengeluarkan energi besar untuk menjaga stabilitas pasar.

Cadangan devisa Indonesia turun menjadi sekitar 146,2 miliar dolar AS pada April 2026, salah satunya digunakan untuk stabilisasi nilai tukar.

Meski level tersebut masih tergolong aman, kondisi ini menunjukkan bahwa mempertahankan stabilitas rupiah membutuhkan biaya yang tidak kecil.

Masalahnya, pelemahan rupiah sering kali berdampak lebih besar terhadap sektor pangan dibandingkan dengan sektor lain.

Pangan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga pangan naik, masyarakat miskin dan kelas menengah bawah harus mengurangi konsumsi.

Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memicu penurunan kualitas gizi, meningkatnya stunting, dan memburuknya kualitas sumber daya manusia.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara kuat di sektor pangan.

Tanah subur, iklim tropis, sumber daya air yang melimpah, serta jumlah petani yang besar merupakan modal penting.

Namun, selama bertahun-tahun, sektor pertanian justru kurang mendapatkan perhatian serius dibandingkan dengan sektor industri dan jasa.

Alih fungsi lahan pertanian terus terjadi. Generasi muda enggan menjadi petani karena pendapatan yang tidak menjanjikan.

Infrastruktur pertanian di banyak daerah masih tertinggal. Rantai distribusi pangan juga panjang dan tidak efisien. Akibatnya, harga pangan di tingkat konsumen sering kali tinggi, tetapi kesejahteraan petani tetap rendah.

Dalam konteks inilah, pelemahan rupiah menjadi semacam alarm keras bahwa ketahanan pangan Indonesia belum benar-benar kokoh.

Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Ia juga berkaitan dengan kedaulatan ekonomi. Negara yang terlalu bergantung pada impor pangan akan sangat rentan terhadap gejolak kurs dan dinamika geopolitik global.

Memang, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, mulai mendorong agenda swasembada pangan. Produksi beras nasional sempat menunjukkan peningkatan cukup baik.

Bahkan Indonesia mampu mencetak surplus produksi beras sebesar 3,52 juta ton pada tahun 2025. Namun, persoalan pangan Indonesia tidak berhenti pada beras semata.

Ketergantungan terhadap gandum menjadi salah satu contoh paling nyata. Konsumsi mi instan, roti, dan berbagai produk olahan berbasis tepung terus meningkat seiring perubahan pola konsumsi masyarakat.

Padahal gandum hampir seluruhnya diimpor. Ketika rupiah melemah, harga tepung terigu naik, dan efeknya menjalar ke berbagai produk pangan.

Begitu pula dengan kedelai. Tahu dan tempe adalah makanan rakyat yang selama ini menjadi sumber protein murah bagi masyarakat Indonesia.

Namun, sebagian besar kedelai masih berasal dari impor. Ketika kurs dolar melonjak, pengrajin tahu dan tempe terpaksa menaikkan harga atau mengurangi ukuran produk.

Situasi ini sudah berulang kali terjadi dan selalu menimbulkan tekanan bagi pelaku usaha kecil.

Hal yang sama juga terjadi pada sektor peternakan. Industri pakan ternak nasional masih banyak bergantung pada impor bahan baku seperti bungkil kedelai dan jagung tertentu. Akibatnya, pelemahan rupiah ikut mendorong kenaikan harga telur, ayam, dan daging.

Jika dicermati lebih jauh, masalah ketahanan pangan Indonesia sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari struktur ekonomi nasional yang terlalu bertumpu pada konsumsi dan impor.

Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi tanpa membangun fondasi produksi pangan yang benar-benar kuat.

Ketika kondisi global stabil, persoalan ini mungkin tidak terlalu terasa. Namun, saat terjadi tekanan eksternal seperti sekarang, kerentanannya langsung terlihat.

Di media sosial, keresahan masyarakat terhadap pelemahan rupiah mulai tampak semakin kuat. Banyak warganet membandingkan kondisi saat ini dengan masa-masa krisis sebelumnya.

Terdapat kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah akan berdampak pada harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat.

Meskipun sebagian komentar bersifat emosional, keresahan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar memiliki dampak psikologis yang besar terhadap masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi jangka pendek. Aksi yang dibutuhkan adalah pembenahan struktural terhadap sistem pangan nasional.

Indonesia perlu membangun ketahanan pangan berbasis produksi domestik yang kuat dan berkelanjutan.

Pertama, revitalisasi sektor pertanian harus menjadi agenda prioritas nasional. Selama ini pertanian sering dipandang sebagai sektor tradisional yang kurang menarik.

Padahal di banyak negara maju, pertanian justru menjadi sektor strategis yang didukung teknologi tinggi.

Indonesia perlu mempercepat modernisasi pertanian melalui mekanisasi, digitalisasi, dan penggunaan teknologi presisi.

Kedua, regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak. Usia petani Indonesia semakin menua, sementara minat generasi muda terhadap pertanian terus menurun.

Tanpa regenerasi, Indonesia akan menghadapi krisis tenaga produksi pangan di masa depan. Pemerintah perlu menjadikan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan secara ekonomi sehingga menarik bagi anak muda.

Ketiga, diversifikasi pangan harus diperkuat. Ketergantungan berlebihan terhadap beras dan gandum membuat Indonesia rentan.

Padahal Indonesia memiliki banyak sumber pangan lokal seperti singkong, sagu, sorgum, jagung, dan umbi-umbian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan dapat diproduksi di dalam negeri. Mengangkat martabat pangan lokal merupakan strategi geopolitik pangan.

Keempat, reformasi tata niaga pangan perlu dilakukan secara serius. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan harga pangan mudah bergejolak.

Petani sering menerima harga rendah, sementara konsumen membeli dengan harga tinggi. Di sinilah negara harus hadir untuk memperbaiki sistem logistik, memperkuat koperasi pangan, dan memperpendek rantai distribusi.

Kelima, penguatan cadangan pangan nasional menjadi sangat penting. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara harus memiliki stok pangan strategis yang cukup.

Cadangan pangan bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi instrumen pertahanan nasional.

Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat diplomasi pangan internasional. Krisis global menunjukkan bahwa banyak negara mulai menerapkan kebijakan proteksionisme pangan ketika terjadi gangguan pasokan.

Indonesia harus mampu mengantisipasi situasi tersebut dengan membangun kerja sama internasional yang lebih kuat dan diversifikasi sumber impor.

Namun, pada akhirnya, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada negara, melainkan juga berkaitan dengan perubahan perilaku masyarakat.

Budaya konsumsi pangan lokal perlu dibangun kembali. Selama ini masyarakat sering menganggap pangan impor lebih bergengsi dibandingkan dengan produk lokal.

Padahal ketahanan pangan justru lahir dari kemampuan sebuah bangsa menghargai hasil produksinya sendiri.

Pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum refleksi nasional. Selama ini Indonesia terlalu percaya bahwa pasar global akan selalu menyediakan pangan murah.

Pandangan tersebut terbukti berbahaya. Ketika kurs melemah dan situasi global memburuk, ketergantungan impor berubah menjadi ancaman serius.

Dalam banyak hal, krisis pangan modern tidak selalu ditandai oleh kelangkaan fisik, melainkan sering muncul dalam bentuk keterjangkauan harga.

Barang tersedia di pasar, tetapi masyarakat tidak mampu membeli. Di sinilah pelemahan rupiah menjadi ancaman nyata bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Artikel ini telah dipublikasikan di Kompas pada Rabu, 20 Mei 2026.