Muktamar ke-35 NU dan Jalan Peradaban Indonesia 2045

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah )

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama tengah menyambut dan mempersiapkan gelaran Muktamar ke-35 yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026 mendatang.

Hajatan Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi selalu menjadi perhatian menarik publik luas. Momen tersebut bukan hanya sekadar agenda rutin lima tahunan dalam memilih estafet kepemimpinan organisasi PBNU, tapi di balik bilik suaranya, ada dinamika besar yang memengaruhi arah bangsa.

NU sejak kelahirannya pada 1926 bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan institusi sosial-keagamaan yang membentuk lanskap kebangsaan Indonesia modern.

Banyak penelitian menyebut NU sebagai civil society terbesar di Indonesia yang memiliki kemampuan unik: memadukan tradisi Islam, nasionalisme, budaya lokal, dan stabilitas sosial dalam satu tarikan napas.

Dalam perspektif akademik, NU sering dipahami bukan hanya sebagai jam’iyah diniyyah (organisasi keagamaan), tetapi juga sebagai kekuatan sosiologis.

Peneliti seperti Greg Barton, Martin van Bruinessen, hingga Robert W Hefner melihat NU sebagai salah satu pilar penting demokrasi Indonesia dan model Islam moderat dunia.

Dalam karya-karya tentang Islam Indonesia, NU dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi keislaman dan modernitas politik.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 tidak dapat dipandang hanya sebagai forum pergantian kepemimpinan organisasi. Ia adalah arena penentuan arah peradaban umat dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam teori organisasi modern, lembaga besar akan diuji bukan ketika menghadapi lawan dari luar, melainkan ketika berhadapan dengan fragmentasi internal. Di titik inilah NU hari ini sedang diuji.

Prabowo Subianto menyapa warga Nahdlatul Ulama saat menghadiri Mujahadah Kubro dalam rangka hari lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Malang, Ahad (8/2/2026). Puncak peringatan Hari Lahir NU ke-100 atau Satu Abad Masehi tersebut mengangkat tema “Memperkokoh Jamiyah, Tradisi, Kontribusi dalam Mengembangkan Peradaban”.

Dinamika dan konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa NU sedang berada pada fase transisi kepemimpinan dan orientasi organisasi.

Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB), silang pendapat antar-elite, hingga perdebatan tentang arah politik organisasi memperlihatkan adanya ketegangan antara idealisme jam’iyah dan realitas politik praktis.

Namun, dari perspektif ilmu sosial-politik, konflik internal tidak selalu harus dipandang negatif.

Dalam teori konflik Lewis Coser, konflik dapat menjadi mekanisme konsolidasi dan pembaruan organisasi selama tetap berada dalam koridor konstitusional dan etika kelembagaan. Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya konflik, melainkan bagaimana konflik itu dikelola.

NU memiliki tradisi panjang dalam menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, bahtsul masail, dan hikmah para kiai sepuh. Karena itu, Muktamar NU ke-35 harus menjadi momentum rekonsiliasi intelektual dan moral, bukan sekadar arena kompetisi elite.

Kita perlu jujur mengakui bahwa sebagian warga Nahdliyin mulai merasakan kegelisahan terhadap meningkatnya tarik-menarik politik di tubuh organisasi.

Perdebatan mengenai relasi PBNU dengan kekuasaan, partai politik, hingga pengelolaan sumber daya ekonomi organisasi telah memunculkan diskursus publik yang cukup luas.

Di sisi lain, muncul pula tuntutan agar NU tetap menjaga khittah dan independensi sosiologisnya sebagai penjaga moral bangsa.

Suasana Peringatan Hari Lahir ke-100 Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (31/1/2026). Acara peringatan Harlah ke-100 NU mengangkat tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia” yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, jajaran Pengurus Besar NU, pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga badan otonom NU.

Banyak kalangan berharap NU tidak terlalu larut dalam pragmatisme politik jangka pendek yang berpotensi menggerus kewibawaan moral organisasi di akar rumput.

Dalam konteks ini, penting menegaskan bahwa NU tidak mungkin steril dari politik. Sejak era KH Hasyim Asy'ari hingga Abdurrahman Wahid, NU selalu hadir dalam ruang kebangsaan.

Tetapi politik NU secara historis bukan politik kekuasaan semata, melainkan politik kebangsaan — siyasah al-wathaniyyah — yang berorientasi pada kemaslahatan publik, persatuan nasional, dan perlindungan terhadap masyarakat kecil.

Justru karena NU memiliki pengaruh sosial yang sangat besar, maka NU harus mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan.

Kedekatan yang terlalu pragmatis dengan politik elektoral berpotensi menimbulkan polarisasi internal dan mengaburkan posisi NU sebagai “tenda besar umat”.

Dalam perspektif sosiologi politik, legitimasi NU tidak hanya lahir dari struktur organisasi, tetapi dari kepercayaan sosial masyarakat bawah: pesantren, kiai kampung, majelis taklim, hingga komunitas desa.

Ketika akar rumput merasa NU terlalu elitis atau terlalu terseret pusaran politik praktis, maka modal sosial terbesar organisasi dapat perlahan mengalami erosi.

Karena itu, Muktamar NU ke-35 semestinya melampaui agenda rutin organisasi. NU perlu melahirkan cetak biru (blueprint) besar menuju 2045.

Pertama, NU harus mulai serius membangun agenda transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI). Generasi Gen Z dan Alfa hidup dalam ruang algoritma yang mengubah pola otoritas keagamaan.

Sejumlah warga Nahdliyin berjalan menerobos genangan banjir rob menuju acara Istighatsah Kemanusiaan yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan organisasi di Jalur Pantura, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Demak, Ahad (15/6/2025). Acara doa bersama yang dihadiri ribuan warga NU dan masyarakat pesisir Demak itu merupakan aksi keprihatinan dalam menyikapi keadaan lingkungan di pesisir utara Demak yang semakin parah terdampak bencana banjir rob di jalur pantura Demak dan di permukiman warga sejak sekitar tahun 2000-an.

Kini fatwa, ceramah, bahkan tafsir agama bersaing dengan media sosial dan AI generatif. Otoritas keilmuan klasik menghadapi tantangan baru: disrupsi informasi tanpa sanad.

NU harus menjadi pelopor dalam membangun etika AI berbasis Islam Nusantara. Pesantren dan perguruan tinggi NU perlu masuk dalam percakapan global mengenai teknologi, etika digital, dan masa depan kemanusiaan.

Kedua, NU harus memperkuat agenda green Islam atau keadilan iklim. Krisis lingkungan hari ini bukan sekadar isu ekologis, melainkan juga isu kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Kelompok masyarakat kecil yang selama ini menjadi basis NU adalah pihak paling rentan menghadapi banjir, krisis pangan, dan kerusakan lingkungan.

Ketiga, NU harus memperkuat ekonomi keumatan berbasis pesantren dan komunitas. Ketimpangan ekonomi nasional tidak cukup dijawab dengan retorika moral, tetapi membutuhkan inovasi kelembagaan: koperasi modern, ekonomi syariah berbasis digital, pemberdayaan UMKM pesantren, hingga penguatan industri halal.

Keempat, NU harus menyiapkan kepemimpinan masa depan yang lebih adaptif, meritokratis, dan visioner.

Kepemimpinan NU ke depan tidak cukup hanya kuat secara genealogis dan kultural, tetapi juga harus memiliki kapasitas intelektual global, kemampuan teknologi, dan sensitivitas sosial terhadap perubahan zaman.

Dalam banyak penelitian, keberhasilan NU selama hampir satu abad terletak pada kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan tradisi. NU tidak membangun modernitas dengan menghancurkan akar budaya, tetapi dengan mengolah tradisi menjadi energi perubahan.

Warga Nahdlatul Ulama menghadiri Mujahadah Kubro dalam rangka hari lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama di Stadion Gajayana, Kota Malang, Jawa Timur, Ahad (8/2/2026). Puncak peringatan Hari Lahir NU ke-100 atau Satu Abad Masehi tersebut mengangkat tema “Memperkokoh Jamiyah, Tradisi, Kontribusi dalam Mengembangkan Peradaban”.

Di tengah meningkatnya polarisasi global, ekstremisme digital, dan krisis kepercayaan terhadap institusi sosial, NU justru memiliki peluang besar menjadi model Islam dunia: Islam yang moderat, demokratis, berbudaya, dan berpihak pada kemanusiaan.

Maka, Muktamar NU ke-35 sesungguhnya bukan hanya soal siapa menjadi ketua umum atau bagaimana konfigurasi elite PBNU ke depan.

Yang jauh lebih penting adalah apakah NU mampu menjaga marwahnya sebagai penjaga moral bangsa sekaligus lokomotif peradaban Islam Indonesia di abad ke-21.

Bangsa ini membutuhkan NU yang teduh tetapi progresif, independen tetapi tetap terlibat aktif dalam urusan kebangsaan, religius tetapi terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika NU berhasil melewati dinamika internalnya dengan kedewasaan organisasi dan visi peradaban yang besar, maka NU tidak hanya akan mengawal Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi salah satu fondasi utama lahirnya Indonesia yang berkeadaban, berkeadilan sosial, dan bermartabat di mata dunia.

Artikel ini telah dipublikasikan di kolom Republika Online, Sabtu, 16 Mei 2026 ( Foto: Edwin Putranto/Republika )