Moratorium Prodi Baru Hambat Pengembangan PTKIN
Jakarta, BERITA UIN Online— Kebijakan moratorium pembukaan program studi (Prodi) baru dinilai menyulitkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membuka dan mengembangkan keilmuan melalui prodi-prodi baru. Selain itu, kebijakan moratorium juga membuat PTKIN sulit berbuat banyak berkontribusi menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan saat ini.
Demikian disampaikan Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Hj. Amany Lubis saat beraudiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. R. Agus Sartono, di kantornya, Rabu (3/3/2021). Selain pimpinan PTKIN, audiensi juga dihadiri Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani dan Direktur Diktis Prof. Dr. Suyitno.
Kebijakan moratorium yang diberlakukan, Rektor menuturkan, berdampak pada kesulitan PTKIN membuka prodi baru di berbagai jenjang kesarjanaan sehingga menyulitkan pengembangan keilmuan di kampus terkait. Ia mencontohkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta yang sudah cukup lama berdiri dan menghasilkan ribuan alumni.
Namun FISIP tidak bisa membuka prodi baru magister dan doktor, padahal kedua jenjang pendidikan ini berfungsi memfasilitasi pembelajaran di jenjang lebih tinggi. “Sudah berdiri cukup lama dan sekarang sudah waktunya membuka S2 untuk Ilmu Politik dan Ilmu Sosiologi. Tapi karena moratorium, jadi tidak bisa (dibuka, red.). Jadi FISIP tidak bisa berkembang. Karena moratorium ini,” paparnya.
Tidak hanya FISIP, sambungnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Jakarta yang berusia lebih tua dibanding FISIP juga kesulitan mengembangkan diri akibat moratorium ini. Sebelum diberlakukan moratorium, FEB berhasil membuka Prodi Perbankan Syariah jenjang magister dan doktor sehingga menjadi sedikit Prodi Perbankan Syariah yang linier di tanah air.
Namun seiring diberlakukannya moratorium, FEB kesulitan mengembangkan prodi-prodi baru bahkan di jenjang lebih tinggi untuk bidang ilmu lain seperti Akuntansi dan Manajemen. Padahal infrastruktur dan sumber daya pengajar juga sudah cukup siap.
“Ini sepertinya perlu kebijakan. Kami di PTKIN menyediakan semua pendidik di seluruh cabang ilmu. Ini harus diakui. Jangan dihambat untuk pembukaan prodi umumnya,” tandasnya.
PTKIN Turut Pikul Beban Ketersediaan SDM Unggul
Senada dengan usulan Rektor UIN Jakarta, Direktur Diktis Kemenag Profesor Suyitno menekankan pentingnya memberi ruang bagi PTKIN membuka prodi-prodi umum, termasuk profesi dan vokasi. Menurutnya, ruang ini perlu dilihat sebagai bagian pemenuhan tanggungjawab PTKIN dalam meningkatkan sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan.
Ia mengingatkan, jumlah siswa lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas baik dari SMA, SMK, maupun MA tak kurang dari 3.7 juta siswa. Dari jumlah itu, hanya 1.8-1.9 juta siswa yang berhasil difasilitasi melanjutkan pendidikan tinggi karena terbatasnya kapasitas pendidikan yang ditawarkan perguruan tinggi. Sedangkan sebagian lagi tidak terfasilitasi, bahkan terpaksa langsung masuk ke dunia kerja.
“Ini ada institusi negara, Perguruan Tinggi Negeri, kenapa tidak diberikan kebebasan untuk ikut bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa ini. Jadi kita beri penugasan, tentu saja dengan rambu-rambu kualitas,” tandasnya.
Dirjen Pendidikan Islam Profesor Muhammad Ali Ramdhani mengakui perlunya perluasan kesempatan PTKIN untuk mengembangkan keilmuan yang ditawarkan. Kecenderungan masyarakat yang semakin meningkat perekonomian disertai semangat keislaman menuntut kehadiran para profesional yang mampu mempertemukan kebutuhan masyarakat modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islami seperti halal food, Islamic Fashion, dan Islamic Tourism.
“Kita menginginkan ada orang-orang terampil yang mengisi passion ini,” jelasnya. (zm)