Menteri Haji dan Umrah Pastikan Peningkatan Pelayanan Haji Indonesia

Auditorium Prof. Suwito, Berita UIN Online – Menteri Haji dan Umrah, Dr. KH Moch Irfan Yusuf, M.Si., menegaskan komitmen dalam memastikan peningkatan pelayanan haji bagi jamaah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Auditorium Prof. Suwito, Kamis (11/09/2025).

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 34 asrama haji di 33 provinsi dan kantor pelayanan di hampir seluruh daerah. Namun, ia mengakui masih ada fasilitas yang belum optimal sehingga perlu evaluasi agar lebih bermanfaat bagi jamaah.

“Fasilitas sudah ada, termasuk asrama haji dan kantor pelayanan di berbagai wilayah. Namun masih ada yang belum optimal digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi agar aset yang sudah dibangun benar-benar bermanfaat bagi jamaah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung perjalanan panjang pembentukan Kementerian Haji yang sudah direncanakan Presiden sejak tahun 2014, diperkuat pada tahun 2019, dan akhirnya terealisasi pada tahun 2024. "Kementerian Haji adalah taruhan besar Presiden. Jika gagal, dampaknya langsung kepada beliau. Oleh karena itu, kementerian ini harus berhasil menghadirkan pelayanan terbaik," tegasnya.

Dalam hal tata kelola, Menteri menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dana haji. “Pengelolaan haji harus bersih dari praktik korupsi. Reformasi sedang kita jalankan, mulai dari perpindahan pegawai hingga perpindahan aset, agar sistem semakin transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Ia juga membahas skema subsidi biaya haji dengan contoh Malaysia. “Di sana ada subsidi 60 persen, 30 persen, bahkan tanpa subsidi. Pola seperti ini lebih adil dibandingkan subsidi sama rata, dan bisa membantu meringankan beban jamaah,” paparnya.

Menteri menegaskan bahwa peningkatan pelayanan haji adalah tanggung jawab bersama. “Transformasi pengelolaan haji tidak boleh berhenti. Kita harus memastikan jamaah mendapatkan pelayanan yang layak, nyaman, dan baik,” tutupnya.

Pada akhirnya, ia menyampaikan optimisme kolaborasi pemerintah, BPKH, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan akan menjadikan haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga memperkuat perekonomian dan peradaban bangsa.

“Kami ingin memastikan jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik. Bukan hanya dalam ritualnya, tapi juga dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan peradaban. Haji harus menjadi sarana yang memperkuat diri sekaligus memperkuat bangsa,” jelasnya.

(Fathan Rangga I./Fauziah M./Zaenal M./Nazwa Adawiyah S./Foto : Tiara Abdhie)