Menata Ulang Rumah Keilmuan
Ahmad Tholabi Kharlie
Kita terlalu lama mengira bahwa setiap perkembangan ilmu harus memiliki rumah administratif sendiri. Padahal, ilmu pengetahuan tumbuh dengan cara yang jauh lebih cair daripada nomenklatur program studi.
Perbincangan mengenai penyederhanaan program studi yang disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menarik ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Perguruan tinggi didorong untuk tidak terus menambah program studi dan mulai mempertimbangkan penggabungan prodi yang memiliki rumpun keilmuan berdekatan. Data Kemendiktisaintek mencatat 34.711 program studi dari 4.303 perguruan tinggi pada 2025.
Angka tersebut bukan sekadar statistik kelembagaan. Setiap prodi membawa konsekuensi pengelolaan kurikulum, sumber daya manusia, penjaminan mutu, pembiayaan, dan akreditasi. Ketika jumlahnya terus berkembang, perguruan tinggi berhadapan dengan struktur administratif yang semakin kompleks.
Akan tetapi, persoalan sesungguhnya bukan sekadar terlalu banyak program studi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah struktur program studi yang kita bangun masih sesuai dengan cara ilmu pengetahuan berkembang dan cara dunia kerja membutuhkan kompetensi.
Dunia kerja bergerak semakin cepat. Future of Jobs Report 2025 dari World Economic Forum memperkirakan 39 persen keterampilan inti pekerja akan berubah hingga 2030. Artificial intelligence and big data, networks and cybersecurity, serta technological literacy termasuk keterampilan yang pertumbuhannya paling cepat. Bersamaan dengan itu, analytical thinking, creative thinking, resilience, flexibility and agility, leadership, serta lifelong learning semakin dibutuhkan.
Kecenderungan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap kombinasi kompetensi. Dalam konteks ini, kombinasi tersebut dapat disebut sebagai compound skills, yakni kemampuan yang terbentuk dari perpaduan sejumlah kompetensi yang saling menguatkan.
Seorang sarjana hukum dapat membutuhkan literasi teknologi dan analisis data. Lulusan ekonomi dapat bekerja dengan kecerdasan artifisial. Lulusan ilmu sosial dapat bersentuhan dengan data, teknologi digital, komunikasi, dan kebijakan publik. Dunia kerja semakin bergerak melintasi batas-batas disiplin.
Pendidikan tinggi perlu membaca perubahan ini dengan tenang. Setiap perkembangan kompetensi tidak harus diterjemahkan menjadi program studi baru.
Memperluas rumah
Program studi perlu dipandang sebagai rumah keilmuan, bukan kotak yang membatasi perkembangan ilmu.
Rumah membutuhkan fondasi. Dalam pendidikan akademik, fondasi tersebut berupa body of knowledge, paradigma, teori, metodologi, dan tradisi keilmuan yang memungkinkan mahasiswa memahami bidangnya secara mendalam. Rumah juga membutuhkan ruang yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan penghuninya.
Karakter ini penting ketika kita membedakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Pendidikan vokasi dan profesi memiliki hubungan lebih langsung dengan keahlian tertentu sehingga spesialisasi dapat berkembang mengikuti perubahan pekerjaan dan kebutuhan profesi. Pendidikan akademik, khususnya jenjang sarjana, memiliki misi membangun fondasi keilmuan yang memungkinkan lulusan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terus belajar sepanjang hayat.
Karena itu, munculnya bidang pekerjaan baru tidak selalu membutuhkan nomenklatur prodi baru. Kebutuhan kompetensi dapat direspons melalui peminatan, konsentrasi, mata kuliah pilihan, proyek lintas disiplin, laboratorium, micro-credentials, dan berbagai pengalaman pembelajaran.
Bidang computing memberikan ilustrasi. Computer science, computer engineering, software engineering, information systems, dan information technology mempunyai wilayah kajian masing-masing dalam rumpun computing yang berdekatan. The Association for Computing Machinery (ACM) menempatkan kelima bidang tersebut sebagai disiplin utama dalam computing. Perkembangan bidang kajian dapat berlangsung melalui diferensiasi kompetensi dan penguatan bidang keilmuan tanpa selalu melahirkan kotak administratif baru.
Indonesia sendiri memiliki pengalaman yang layak diperhatikan. IPB University telah menerapkan kurikulum major-minor sejak 2005. Model tersebut memungkinkan mahasiswa membangun kompetensi utama sekaligus mengambil kompetensi pendukung dari bidang lain dan, menurut IPB, menghasilkan lebih dari 500 kombinasi kompetensi.
ITB juga mengembangkan minor, double major, spesialisasi, dan program multidisiplin. Praktik semacam ini memperlihatkan bahwa diversifikasi kompetensi tidak selalu membutuhkan proliferasi program studi.
Pengalaman Yale memberikan perspektif lain. Pada 2019, Peter Salovey, ketika menjabat Presiden Yale University, menekankan pentingnya multidisciplinarity dalam pendidikan undergraduate. Yale mengembangkan sejumlah bidang interdisipliner, termasuk Computer Science and Economics, yang mempertemukan kompetensi dari beberapa disiplin.
Pelajaran pentingnya bukan meniru struktur universitas Amerika atau negara lain. Pelajarannya adalah bahwa kedalaman disiplin dan keluasan kompetensi dapat dibangun secara bersamaan. Program studi dapat menjadi rumah dengan fondasi keilmuan yang kokoh dan banyak pintu menuju kompetensi lain.
Membuka jalan belajar
Perubahan struktur prodi perlu diikuti perubahan cara mahasiswa bergerak di dalam pendidikan tinggi. Di sinilah gagasan Flexible Learning Pathways UNESCO memperoleh relevansinya.
UNESCO melalui IIEP telah mengkaji praktik jalur pembelajaran fleksibel di sejumlah negara, termasuk Finlandia, Chile, India, Jamaika, Malaysia, Maroko, Afrika Selatan, dan Inggris. Fleksibilitas tersebut mencakup jalur masuk dan kembali ke pendidikan, keterhubungan pembelajaran formal dan nonformal, serta pengakuan, validasi, dan akreditasi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh melalui berbagai pengalaman belajar.
UNESCO juga menunjukkan bahwa fleksibilitas membutuhkan ekosistem pendukung berupa transfer kredit, kerangka kualifikasi, penjaminan mutu, akreditasi, dan koordinasi kelembagaan.
Pesannya relevan bagi agenda simplifikasi prodi di Indonesia. Merger program studi tanpa fleksibilisasi pembelajaran hanya akan menghasilkan penyederhanaan administratif. Reformasi yang lebih substantif membutuhkan ruang agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas prodi, membangun minor, mengakumulasi kredit, memperoleh micro-credentials, mengikuti proyek multidisipliner, dan membentuk profil kompetensi yang sesuai dengan minat serta kebutuhan masa depan.
Di sinilah agenda simplifikasi dapat menemukan arah yang lebih progresif: struktur akademik dirampingkan, pilihan pembelajaran diperluas.
Tantangan berikutnya berada pada dunia kerja. Sistem rekrutmen, terutama di sektor pemerintah dan BUMN, masih perlu bergerak menuju pendekatan berbasis kompetensi. Nomenklatur program studi tetap penting sebagai identitas akademik. Capaian pembelajaran, portofolio, sertifikasi, pengalaman proyek, dan kompetensi lintas bidang juga perlu memperoleh ruang yang lebih besar.
Jika suatu jabatan hanya menerima lulusan dengan nama prodi tertentu, maka insentif untuk membuka dan mempertahankan nomenklatur prodi akan tetap kuat. Reformasi pendidikan tinggi karena itu perlu berjalan bersama penyesuaian sistem rekrutmen oleh BKN, kementerian/lembaga, BUMN, dan dunia usaha.
Pada akhirnya, simplifikasi prodi seharusnya tidak diukur dari seberapa banyak program studi yang digabung. Ukurannya adalah apakah perguruan tinggi mampu membangun rumah-rumah keilmuan yang kokoh sekaligus menyediakan ruang belajar yang luas.
Kita tidak membutuhkan lebih banyak kotak untuk menampung ilmu yang terus berkembang. Kita membutuhkan struktur akademik yang memungkinkan mahasiswa bergerak, menghubungkan pengetahuan, membangun kompetensi, dan belajar sepanjang hayat.
Di tengah perubahan teknologi dan dunia kerja yang semakin cepat, pertanyaan penting bagi pendidikan tinggi bukan lagi berapa banyak program studi yang dapat kita buka, tapi seberapa luas ruang yang dapat kita sediakan bagi mahasiswa untuk menemukan, menggabungkan, dan mengembangkan kompetensinya.
Ilmu pengetahuan terus bergerak. Struktur pendidikan tinggi perlu cukup lentur untuk mengikutinya. Ketika ilmu tak lagi muat dalam kotak, tugas pendidikan tinggi adalah memperluas rumahnya.
Penulis adalah Guru Besar dan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Anggota Dewan Pendidikan Tinggi. Artikelnya dimuat di laman Opini KOMPAS, Rabu 14 Oktober 2026.