Menakar Urgensitas Pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat

Mohammad Nur Rianto Al Arif
(Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah,
Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia,
Pengurus DPP IAEI,
Pengurus ISEI Cab. Jakarta)

Gagasan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menghidupkan diskursus lama yang belum sepenuhnya terselesaikan: bagaimana mengelola potensi dana umat yang sangat besar agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, gagasan ini tampak menjanjikan, bahkan visioner. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah pembentukan lembaga baru merupakan solusi yang tepat, atau justru persoalan utamanya terletak pada tata kelola dan koordinasi lembaga yang sudah ada?

Untuk menilai urgensi tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi potensi ekonomi, tetapi juga dari perspektif kelembagaan, kepercayaan publik, tata kelola, hingga relevansinya dalam kerangka ekonomi syariah. Sebab, keberhasilan suatu gagasan tidak ditentukan oleh kebaruannya, melainkan oleh kemampuannya menjawab masalah secara tepat.

Indonesia memiliki potensi dana umat yang sangat besar. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga berbagai dana sosial keagamaan lainnya membentuk ekosistem filantropi Islam yang dinamis. Berbagai studi menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Wakaf, baik dalam bentuk aset maupun wakaf uang, juga memiliki potensi yang signifikan.

Namun, realisasi penghimpunan dana tersebut masih jauh dari optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam, seperti rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya kepercayaan publik, serta lemahnya integrasi kelembagaan.

Saat ini, pengelolaan dana umat masih sangat terfragmentasi. Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Wakaf berada di bawah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sementara dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Di luar itu, terdapat pula berbagai organisasi filantropi yang bergerak secara independen.

Fragmentasi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, mencerminkan keberagaman dan inovasi. Namun di sisi lain, menimbulkan inefisiensi seperti tumpang tindih program, kompetisi dalam penghimpunan dana, serta kurangnya integrasi data penerima manfaat. Dalam konteks inilah gagasan LPDU muncul sebagai upaya konsolidasi, dengan harapan dapat menyatukan berbagai sumber dana umat dalam satu sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan strategis.

Meski demikian, pertanyaan penting tetap harus diajukan: apakah integrasi harus dilakukan melalui pembentukan lembaga baru? Pengalaman kelembagaan di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan institusi baru tidak selalu menghasilkan efisiensi. Dalam banyak kasus, justru muncul birokrasi yang lebih kompleks, koordinasi yang semakin rumit, serta akuntabilitas yang kabur.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi ini dikenal sebagai institutional overload, yaitu ketika terlalu banyak lembaga dengan fungsi yang saling beririsan sehingga menurunkan efektivitas sistem. Jika tidak dirancang dengan matang, LPDU berpotensi menjadi aktor baru yang justru memperumit ekosistem yang sudah ada. Alih-alih menjadi solusi, ia bisa menjadi bagian dari masalah.

Karena itu, urgensi LPDU tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan integrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko sentralisasi. Integrasi yang berlebihan tanpa desain yang tepat dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas yang selama ini menjadi kekuatan lembaga filantropi.

Kesalahan umum dalam perumusan kebijakan adalah menganggap bahwa masalah struktural harus diselesaikan dengan perubahan struktural. Padahal, tidak semua persoalan membutuhkan lembaga baru. Dalam konteks dana umat, persoalan utama justru terletak pada kualitas tata kelola.

Isu transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas masih menjadi tantangan utama. Kepercayaan publik sangat bergantung pada persepsi terhadap aspek-aspek tersebut. Kasus penyalahgunaan dana, meskipun tidak dominan, cukup untuk menurunkan tingkat kepercayaan secara luas. Dalam kondisi seperti ini, membentuk lembaga baru tanpa memperbaiki tata kelola justru berisiko memperbesar masalah.

Sebaliknya, jika fokus diarahkan pada penguatan tata kelola—melalui transparansi yang lebih tinggi, audit independen, serta pemanfaatan teknologi digital—efektivitas pengelolaan dana umat dapat meningkat tanpa harus membentuk institusi baru.

Pengalaman Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sering dijadikan contoh keberhasilan. Dengan dana yang mencapai ratusan triliun rupiah, BPKH mampu menjaga stabilitas, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan. Namun, keberhasilan tersebut bukan semata karena adanya lembaga baru, melainkan karena desain kelembagaan yang jelas, mandat yang spesifik, serta sistem pengawasan yang kuat.

BPKH tidak mengalami tumpang tindih kewenangan karena memiliki ruang lingkup yang tegas. Ini menjadi pelajaran penting bagi LPDU: kejelasan mandat adalah syarat mutlak. Tanpa diferensiasi yang jelas, LPDU berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga yang sudah ada.

Dalam pengelolaan dana umat, kepercayaan merupakan fondasi utama. Berbeda dengan pajak yang bersifat wajib, dana umat bersifat sukarela. Tanpa kepercayaan, penghimpunan dana akan stagnan. Tantangan terbesar bagi LPDU adalah membangun kepercayaan tersebut dari nol. Hal ini tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan konsistensi, transparansi, dan rekam jejak yang kuat.

Tanpa strategi komunikasi yang baik dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, pembentukan LPDU justru dapat memunculkan skeptisisme publik. Alih-alih meningkatkan partisipasi, lembaga ini berpotensi menghadapi resistensi.

Dalam kerangka ekonomi syariah, pengelolaan dana umat tidak hanya berorientasi pada penghimpunan, tetapi juga pada distribusi yang adil dan produktif. Prinsip maqashid syariah menekankan kemaslahatan, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan keadilan sosial.

Oleh karena itu, LPDU seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dana, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan ekonomi umat. Dana yang bersifat konsumtif perlu diarahkan menjadi investasi produktif, program sosial harus terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, dan dampak jangka panjang harus menjadi tujuan utama. Tanpa orientasi ini, LPDU hanya akan menjadi “bank dana umat” tanpa kontribusi signifikan terhadap transformasi sosial.

Salah satu argumen kuat pembentukan LPDU adalah kebutuhan integrasi data dan digitalisasi. Saat ini, data muzakki, mustahik, dan penerima manfaat masih tersebar di berbagai lembaga, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi duplikasi bantuan.

LPDU dapat berperan sebagai pusat data nasional dana umat, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas distribusi. Namun, digitalisasi tidak hanya soal teknologi, melainkan juga perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen terhadap keterbukaan informasi.

Di sisi lain, pengelolaan dana besar selalu memiliki risiko politisasi. Tanpa mekanisme independensi yang kuat, LPDU berpotensi menjadi alat kepentingan politik. Oleh karena itu, desain kelembagaan harus memastikan independensi melalui seleksi pimpinan yang transparan, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang terbuka.

Menimbang berbagai aspek tersebut, terdapat dua pendekatan yang dapat dipilih. Pertama, reformasi kelembagaan dengan memperkuat koordinasi antar lembaga yang sudah ada, meningkatkan tata kelola, serta mengintegrasikan data melalui platform digital nasional. Pendekatan ini relatif lebih realistis dan minim risiko.

Kedua, pembentukan institusi baru. Jika LPDU tetap dibentuk, maka lembaga ini harus memiliki mandat yang jelas dan berbeda, misalnya sebagai integrator data, pusat inovasi keuangan sosial, atau pengelola investasi sosial berskala besar. Pilihan ini harus didasarkan pada kajian komprehensif, bukan sekadar pertimbangan politis.

Agar gagasan LPDU tidak berhenti sebagai wacana, diperlukan langkah strategis: melakukan kajian akademik yang mendalam, menyusun peta jalan yang jelas, merancang tata kelola yang transparan, memastikan integrasi digital, serta membangun komunikasi publik yang efektif. Selain itu, LPDU harus menjadi bagian dari ekosistem kolaboratif, bukan entitas yang berjalan sendiri.

Pada akhirnya, urgensi pembentukan LPDU tidak bersifat hitam-putih. Ia berada di wilayah abu-abu yang membutuhkan kehati-hatian. Gagasan ini patut diapresiasi sebagai upaya mencari solusi, namun tetap harus disertai sikap kritis.

Jika dirancang dengan baik, LPDU dapat menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan dana umat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun jika tidak, ia berpotensi menjadi beban baru dalam sistem yang sudah kompleks.

Di tengah besarnya harapan umat, yang dibutuhkan bukan sekadar lembaga baru, melainkan tata kelola yang mampu mengubah potensi menjadi dampak nyata. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan pada besarnya dana yang terkumpul, tetapi pada seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Artikel ini telah dipublikasikan di CNBC Indonesia pada Minggu, 03 Mei 2026. Kredit Foto (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)