Mampukah Jakarta Jadi Kota Global?
Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI
Jakarta saat ini sedang berada di persimpangan sejarah. Pada 22 Juni 2026, usia kota ini genap mencapai 499 tahun, menandakan bahwa Jakarta hanya tinggal selangkah lagi menuju lima abad perjalanan panjang sejak pertama kali berdirinya Jayakarta pada tahun 1527. Momentum perayaan kali ini terasa semakin istimewa dan berbeda karena Jakarta tidak lagi sepenuhnya memegang status sebagai ibu kota negara, menyusul dimulainya proses pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Di tengah perubahan geopolitik domestik tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema HUT ke-499 yang sarat makna, yaitu “Bergerak Menuju Era Baru Jakarta”. Tema ini bukan sekadar slogan seremonial tahunan, melainkan sebuah refleksi mendalam atas transformasi besar yang sedang dan akan terus dijalani Jakarta dalam upayanya bertransformasi menjadi kota global yang modern, inklusif, berbudaya, dan berkelanjutan.
Pertanyaannya kemudian, mampukah Jakarta benar-benar mengemban predikat sebagai kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota? Pertanyaan strategis ini tentu tidak sederhana untuk dijawab. Menjadi kota global bukan hanya soal kemegahan fisik seperti kepemilikan gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan mewah, atau ketersediaan jaringan transportasi yang modern. Merujuk pada esensi perkotaan dunia, kota global adalah kota yang mampu bertindak sebagai simpul utama aktivitas ekonomi dunia, pusat inovasi, destinasi utama investasi internasional, sekaligus ruang hidup yang aman dan nyaman bagi masyarakat lokal maupun warga global. Kota-kota besar seperti New York, London, Singapura, atau Tokyo tidak mendapatkan pengakuan sebagai kota global hanya karena ukuran wilayahnya yang luas, melainkan karena kemampuan luar biasa mereka dalam menghubungkan berbagai kepentingan dunia.
Dalam konteks tersebut, Jakarta sesungguhnya memiliki modal historis dan ekonomi yang tidak kecil, meskipun di saat yang sama harus menghadapi tantangan internal yang sangat kompleks. Sejarah panjang menunjukkan bahwa Jakarta selalu menjadi magnet ekonomi utama bagi Indonesia. Sejak era kolonial hingga masa kemerdekaan, kota ini terus berkembang menjadi pusat pemerintahan, urat nadi perdagangan, jasa keuangan, pusat pendidikan, hingga kiblat kebudayaan nasional. Tidak mengherankan apabila hampir seluruh aktivitas ekonomi strategis nasional terkonsentrasi di Jakarta dan kawasan aglomerasi sekitarnya. Bahkan dalam perspektif global, posisi Jakarta dinilai semakin menarik karena skala populasinya yang masif. Berdasarkan data Dinas Dukcapil, jumlah penduduk yang memegang KTP DKI Jakarta berkisar 11,01 juta jiwa. Sementara itu, laporan PBB mencatat aglomerasi wilayah Jakarta—yang mencakup Bodetabek—memiliki aktivitas mobilitas hingga 41,9 juta jiwa, menjadikannya salah satu kawasan perkotaan terpadat di dunia.
Besarnya populasi aglomerasi ini tentu hadir bak dua sisi mata uang. Di satu sisi, Jakarta diuntungkan oleh ketersediaan pasar domestik yang sangat besar, tenaga kerja yang melimpah, serta potensi perputaran ekonomi yang luar biasa. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang sangat besar secara konstan memberikan tekanan berat terhadap daya dukung infrastruktur, utilitas transportasi, pemukiman perumahan, kelestarian lingkungan, hingga kualitas layanan publik. Oleh karena itu, faktor ukuran populasi semata tidak akan pernah cukup untuk otomatis menjadikan Jakarta sebagai kota global. Banyak kota megapolitan lain di dunia memiliki jumlah penduduk yang melimpah, namun mereka gagal menjadi pusat pengaruh global karena ketidakmampuan pemerintah setempat dalam mengelola dampak urbanisasi secara efektif dan teratur.
Dalam berbagai literatur perkotaan, terdapat beberapa indikator utama yang menentukan kelayakan sebuah kota untuk disebut sebagai kota global, yaitu kekuatan ekonomi, konektivitas internasional, kualitas sumber daya manusia, kapasitas inovasi dan teknologi, kualitas hidup warga, serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Jika merujuk pada indikator tersebut, Jakarta sesungguhnya telah memenuhi sebagian syarat mendasar, terutama dari aspek ekonomi. Hingga saat ini, Jakarta masih berdiri kokoh sebagai pusat ekonomi Indonesia dengan kontribusi terhadap PDB nasional yang sangat signifikan. Sebagian besar kantor pusat perusahaan besar, baik skala nasional maupun multinasional, beroperasi di sini. Aktivitas bursa saham, pusat keuangan, lembaga perbankan, perusahaan teknologi, hingga industri kreatif nasional semuanya terkonsentrasi di kota ini.
Selain itu, Jakarta memegang posisi geografis dan ekonomi yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di ASEAN, Jakarta menawarkan jangkauan pasar yang jauh lebih besar, yang menjadi daya tarik utama bagi para investor internasional. Tidak sedikit perusahaan global yang sengaja menjadikan Jakarta sebagai pintu masuk utama (gateaway) untuk menjangkau pasar Indonesia yang memiliki total populasi lebih dari 280 juta penduduk. Namun, keunggulan skala ekonomi makro tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat daya saing global yang memadai. Sebagai contoh nyata, Jakarta masih tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan Singapura dalam sektor pengembangan jasa keuangan internasional. Jakarta juga belum mampu menandingi dominasi Hong Kong sebagai pusat bisnis regional, ataupun menyamai Seoul sebagai pusat inovasi teknologi terdepan. Dengan kata lain, Jakarta saat ini baru berhasil berperan sebagai pusat ekonomi nasional, namun belum sepenuhnya diakui sebagai simpul utama ekonomi global.
Tantangan besar berikutnya yang harus dihadapi Jakarta adalah penguatan konektivitas internasional. Sebuah kota global selalu dituntut memiliki jaringan konektivitas yang kuat, yang disokong oleh keberadaan bandara internasional yang prima, pelabuhan modern, sistem logistik yang efisien, serta transportasi publik yang saling terintegrasi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta memang menunjukkan kemajuan fisik yang sangat signifikan. Kehadiran moda transportasi modern seperti MRT, LRT, integrasi TransJakarta, pembangunan jalur pedestrian yang luas, serta revitalisasi berbagai ruang publik telah mengubah estetika dan wajah kota secara nyata. Warga kini mulai merasakan pengalaman mobilitas perkotaan yang jauh lebih manusiawi dan modern dibandingkan dengan kondisi satu dekade yang lalu.
Meskipun demikian, pekerjaan rumah Jakarta di sektor mobilitas masih menumpuk, di mana kemacetan lalu lintas tetap menjadi masalah kronis yang serius. Produktivitas ekonomi kota hilang dalam jumlah besar setiap harinya akibat waktu warga yang terbuang sia-sia di jalan raya. Selain itu, sistem integrasi transportasi antara Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih memerlukan penguatan regulasi dan operasional yang jauh lebih serius. Padahal, konsep kota global sejati tidak pernah membatasi diri pada batas administratif wilayah semata, melainkan diukur berdasarkan kawasan metropolitan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, masa depan daya saing Jakarta akan sangat bergantung pada kemampuan kerja sama antarlembaga dalam mengelola kawasan Jabodetabek sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial yang utuh.
Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor determinan yang tidak kalah penting karena kota global selalu bertindak sebagai magnet bagi talenta terbaik dunia. Para profesional, akademisi, peneliti, inovator, dan entrepreneur lintas negara idealnya berkumpul dalam satu ekosistem urban yang produktif. Oleh karena itu, sektor pendidikan, riset, dan pengembangan teknologi harus dijadikan fondasi utama pembangunan. Jakarta beruntung karena memiliki banyak perguruan tinggi berkualitas, pusat penelitian, dan komunitas inovasi yang terus tumbuh berkembang. Namun jika ditakar dalam skala global, ekosistem inovasi Jakarta masih perlu diperkuat. Jumlah perusahaan rintisan (startup) teknologi memang meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, tetapi kapasitas riset dan pengembangan (R&D) kita masih sangat terbatas dibandingkan dengan kota-kota global mapan lainnya.
Persoalan riset ini menunjukkan bahwa transformasi Jakarta menuju kota global tidak akan pernah cukup jika hanya mengandalkan pembangunan fisik semata. Hal yang jauh lebih fundamental untuk dikejar adalah pembangunan kapasitas manusianya. Kota global membutuhkan prasyarat masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta memiliki keterbukaan terhadap perubahan zaman. Oleh sebab itu, investasi jangka panjang dalam pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan digital, penguatan dana riset, serta kolaborasi aktif antara universitas, sektor industri, dan pemerintah harus dijadikan sebagai prioritas utama kebijakan. Selanjutnya, Jakarta juga harus berani membenahi persoalan kualitas hidup warga, yang sering kali menjadi titik lemah terbesar bagi banyak kota besar di negara-negara berkembang.
Kota global yang ideal tidak hanya harus menarik bagi kedatangan investor, tetapi juga harus aman dan nyaman untuk ditinggali oleh warganya. Indikator kenyamanan tersebut mencakup kebersihan udara, lingkungan yang sehat, ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai, layanan kesehatan yang berkualitas, jaminan keamanan, hingga biaya hidup yang tetap terjangkau. Sayangnya, Jakarta masih menghadapi tantangan yang sangat berat dalam aspek lingkungan hidup ini. Masalah polusi udara masih menjadi problem kronis tahunan, ketersediaan ruang terbuka hijau belum mencapai target optimal, dan ancaman banjir tahunan masih terus menghantui setiap kali musim hujan tiba. Ditambah lagi, tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi antarwarga di dalam kota masih tercatat cukup tinggi.
Masalah lingkungan lain yang tidak kalah mengancam masa depan Jakarta adalah penurunan muka tanah (land subsidence) dan dampak nyata dari perubahan iklim global. Sebagian wilayah di Jakarta Utara mengalami penurunan permukaan tanah yang mengkhawatirkan akibat eksploitasi penyedotan air tanah secara berlebihan selama puluhan tahun. Kondisi ini secara otomatis meningkatkan risiko bencana banjir rob dan ancaman kenaikan muka air laut global. Berbagai laporan dari lembaga internasional bahkan berulang kali menyoroti persoalan ekologis ini sebagai salah satu tantangan eksistensial utama bagi keberlanjutan hidup kota Jakarta di masa depan.
Di sinilah letak makna penting dan mendalam dari peluncuran tema “Bergerak Menuju Era Baru Jakarta”. Era baru yang dimaksud seharusnya tidak boleh diartikan secara sempit hanya sebagai pergantian status administratif dari daerah khusus ibu kota menjadi pusat ekonomi nasional semata. Lebih dari itu, era baru ini harus dimaknai sebagai momentum perubahan paradigma pembangunan secara radikal. Jakarta tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan pembangunan konvensional yang berorientasi pada ekspansi fisik dan semenisasi semata. Yang dibutuhkan Jakarta saat ini adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada peningkatan kualitas hidup manusia dan berorientasi jangka panjang pada masa depan.
Pengalaman empiris dari berbagai kota global di dunia menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kota tidak pernah ditentukan oleh seberapa tingginya gedung pencakar langit yang mereka miliki, melainkan oleh kemampuan sistem dalam menciptakan lingkungan kota yang manusiawi. Sebagai contoh, Singapura yang memiliki luas wilayah jauh lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta berhasil menjelma menjadi pusat bisnis global karena konsistensi mereka dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, infrastruktur kelas dunia, kualitas pendidikan yang tinggi, serta lingkungan perkotaan yang hijau dan nyaman. Demikian pula dengan Seoul yang berhasil bertransformasi dari kota berkembang pascaperang menjadi pusat teknologi dan budaya global berkat kepemilikan visi jangka panjang yang dijalankan secara konsisten lintas generasi.
Jakarta memerlukan pendekatan visioner yang serupa, terlebih momentum pemindahan ibu kota ke Nusantara sebenarnya dapat dijadikan sebagai peluang emas yang besar. Selama puluhan tahun, Jakarta harus menanggung beban sosial dan ekologis yang sangat berat karena dipaksa berfungsi ganda sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi nasional. Ketika sebagian fungsi pemerintahan dan birokrasi berpindah ke IKN, Jakarta kini memiliki ruang bernapas yang lebih luas untuk fokus mengembangkan potensi terbaiknya sebagai pusat bisnis, perdagangan internasional, jasa keuangan, pariwisata metropolitan, ekonomi kreatif, pendidikan, dan pusat inovasi teknologi.
Dalam perspektif ekonomi perkotaan, kondisi pelepasan status ini sebenarnya mirip dengan yang dialami oleh beberapa kota besar di dunia yang justru berhasil menemukan identitas baru yang lebih kuat setelah kehilangan fungsi administratif asalnya. Jakarta memiliki peluang besar untuk memosisikan diri sebagai pusat ekonomi dan keuangan terbesar di Asia Tenggara. Potensi pasarnya sangat nyata, mengingat luasnya pasar domestik Indonesia merupakan modal utama yang tidak dimiliki oleh negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Selain keunggulan pasar, Jakarta juga dianugerahi kekuatan narasi budaya yang sangat unik. Sebagai kota kosmopolitan yang dihuni oleh berbagai etnis, suku, agama, dan latar belakang budaya, Jakarta adalah miniatur asli dari Indonesia.
Keberagaman sosiologis ini merupakan aset kebudayaan yang penting dalam membangun daya tarik global, karena banyak kota besar di dunia justru berkembang pesat karena kemampuan mereka dalam menyediakan ruang perjumpaan yang aman bagi berbagai identitas. Oleh sebab itu, arah pembangunan Jakarta ke depan tidak boleh sekali-kali mengabaikan aspek kebudayaan lokal. Arus modernitas dan globalisasi tidak boleh dibiarkan mengikis karakter asli kota. Justru sebaliknya, identitas budaya Betawi, warisan sejarah kota, kesenian, kuliner tradisional, serta tradisi lokal harus dikemas secara modern untuk menjadi bagian dari narasi utama kota global yang sedang dibangun. Kota global yang berhasil bukanlah kota yang kehilangan jati dirinya, melainkan kota yang mampu mengapresiasi dan mengemas identitas lokalnya menjadi kekuatan global yang memikat dunia.
Di tengah berbagai peluang emas tersebut, satu faktor paling krusial yang akan sangat menentukan keberhasilan transformasi ini adalah kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Transformasi total Jakarta menuju kota global membutuhkan komitmen kolaborasi lintas sektor yang nyata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan pernah mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah sekompleks ini. Dunia usaha, kalangan akademisi, komunitas kreatif, organisasi masyarakat sipil, hingga warga kota biasa harus dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari proses perubahan. Konsep kolaborasi yang selama ini sering didengungkan harus diwujudkan dalam kebijakan partisipatif yang konkret, karena kota global yang tangguh hanya bisa lahir dari partisipasi kolektif seluruh pemangku kepentingan.
Menjelang usianya yang ke-500 tahun pada 2027 nanti, Jakarta kini memiliki momentum transisi yang sangat berharga. Peringatan HUT ke-499 ini bukan sekadar perayaan tahunan biasa, melainkan sebuah titik refleksi sekaligus titik tolak sejarah yang penting. Ia menjadi waktu untuk merefleksikan perjalanan panjang selama hampir lima abad yang telah membentuk Jakarta sebagai jantung kehidupan Indonesia, sekaligus menjadi titik tolak untuk melangkah mantap menuju masa depan baru sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Pertanyaan mengenai “mampukah Jakarta menjadi kota global?” pada akhirnya tidak akan bisa dijawab hanya dengan modal sikap optimisme buta atau pesimisme yang pasrah.
Jawabannya akan sangat bergantung pada pilihan kebijakan dan aksi nyata yang diambil oleh para pemimpin dan warganya hari ini. Jika Jakarta mampu secara konsisten memperkuat daya saing ekonomi, menaikkan standar kualitas sumber daya manusia, memperbaiki transparansi tata kelola, mengatasi persoalan lingkungan secara radikal, memperluas konektivitas internasional, serta merawat identitas budayanya, maka gerbang menjadi kota global akan terbuka lebar. Namun sebaliknya, jika berbagai persoalan mendasar seperti kemacetan, polusi udara, ketimpangan sosial, ancaman banjir, dan lemahnya kapasitas inovasi tidak segera ditangani secara serius dan berani, maka predikat kota global hanya akan berakhir sebagai slogan indah tanpa makna di atas kertas.
Tema HUT Jakarta ke-499, “Bergerak Menuju Era Baru Jakarta,” sesungguhnya mengandung pesan filosofis yang sangat mendalam bagi kita semua. Kata “bergerak” mengisyaratkan sebuah pesan bahwa transformasi kota adalah sebuah proses dinamis yang panjang, bukan sebuah tujuan instan yang bisa selesai dalam semalam. Sementara frasa “era baru” menegaskan bahwa Jakarta kini resmi memasuki babak baru dalam sejarahnya yang sama sekali berbeda dari era-era sebelumnya. Tantangan terbesar bagi Jakarta ke depan bukanlah bagaimana cara mempertahankan sisa-sisa kejayaannya sebagai bekas ibu kota negara, melainkan bagaimana membangun relevansi dan fungsionalitas baru sebagai kota yang mampu bersaing di tingkat dunia. Ketika Jakarta memasuki usia emas lima abad tahun depan, dunia akan menyaksikan bersama apakah kota ini benar-benar berhasil mentransformasikan dirinya menjadi salah satu pusat peradaban modern di Asia, atau justru berjalan di tempat sebagai kota metropolitan besar yang terus terjebak oleh lingkaran persoalan internalnya yang tidak kunjung terselesaikan.
Artikel ini telah diterbitkan di kolom Kompas pada Senin (22/06/26)
