Makna Debat Kedua

PANGGUNG debat presidensial putaran kedua kembali digelar Minggu (17/2). Para capres akan saling menguji kompetensi kompetitor tanpa ditemani cawapres mereka masing-masing. Debat akan difokuskan pada tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Tema-tema yang fundamental untuk diperdebatkan karena memiliki dampak luas kepada kehidupan masyarakat.

Pengoptimalan panggung

Debat kedua ini memiliki makna ganda. Pertama, bagaimana cara tiap-tiap capres meyakinkan kembali pemilih bimbang (swing voters) yang masih mungkin mengubah pilihannya dan pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Mereka menunggu dinamika para pasangan hingga di penghujung waktu jelang pencoblosan.

Kedua, bagaimana debat bisa menjadi panggung optimal guna memaksimalkan pengelolaan opini positif bagi legitimasi dirinya, sekaligus menggoyahkan kepercayaan pemilih kepada pihak lawan.

Dengan demikian, sesungguhnya dampak debat itu ada yang bersifat langsung, yakni perangkingan isu di khalayak dan dampak lanjutan (subsequent effect) berupa persepsi dan tindakan.

Saat debat berlangsung yang dibagi menjadi enam segmen, terdapat kesempatan bagi kedua capres untuk menyampaikan paradigma berpikir, orientasi persoalan, data penunjang, logika berpikir, sekaligus prioritas program untuk mengurangi masalah (reduce problem). Jokowi dan Prabowo mesti memperhatikan elemen retorika untuk berdialektika soal visi, misi, dan program. Mereka harus punya pendekatan berbeda. Jokowi dituntut piawai menarasikan capaian apa yang telah dia kerjakan selama hampir lima tahun ini. Banyak informasi yang distortif tentang pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan pemerintah selama ini.

Jokowi bisa secara leluasa, memaksimalkan elaborasi data dan program andalan pemerintah yang dia pimpin, baik di bidang energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Sementara itu, Prabowo, harus masuk menantang landasan paradigmatis pembangunan ala Jokowi yang selama ini kerap dikritiknya.

Hingga saat ini, kritik Prabowo sebagai penantang masih bersifat parsial, kasuistik, lebih menonjol perang diksinya jika dibandingkan dengan elaborasi substansi. Di panggung debat, Prabowo harusnya bisa mengoptimalkan peran terutama segmen kedua hingga kelima untuk menjelaskan lebih utuh kritik dan alternatif kebijakan yang akan diambilnya di lima tema yang diperdebatkan.

Tentu saja, khalayak yang menonton dan mendengarkan debat sifatnya heterogen, baik dari tingkat pendidikan, pengetahuan tentang isu yang diperdebatkan, maupun kebutuhan dan kepentingannya. Tugas para capres dengan demikian tidak sederhana. Bagaimana mengartikulasikan pesan supaya mudah dirangking sebagai isu penting oleh khalayak.

Publik biasanya tidak terlalu siap dengan gelontoran data-data statistik atau tawaran program yang tidak membumi. Oleh karenanya, para capres harus piawai membingkai pernyataan yang lugas dan cerdas sehingga khalayak mudah menerima, mengingat, dan mempertimbangkannya sebagai narasi yang masuk akal.

Jika hal itu bisa dilakukan, berpotensi memengaruhi dampak lanjutan (subsequent effect), yakni khalayak mempersepsikan positif dan berpotensi memengaruhi tindakan memilih (voting behavior) mereka di TPS.

Menurut pakar opini publik, Daniel Yankelovich, dalam bukunya Wicked Problems, Workable Solutions: Lesson from a Public Life (2015), proses pembentukan opini publik selalu melalui tujuh tahap. Tujuh tahap itu, yakni munculnya kesadaran, peningkatan urgensi isu atau masalah yang diangkat, pancapaian solusi yang ditawarkan, memantik berpikir dengan landasan pengharapan. Lalu, penguatan pilihan, penentuan sikap intelektual, serta membuat keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan emosional.

Fase koorientasi

Dampak debat presidensial itu sebenarnya berlangsung dua tahap. Tahap  pertama, terjadi saat acara debat berlangsung. Ini disebut sebagai fase orientasi khalayak pada isu yang dideskripsikan para capres. Sesungguhnya, hal ini biasanya tidak terlalu berpengaruh banyak pada perubahan bangunan persepsi maupun tindakan.

Khalayak bisa menikmati sajian narasi jika debat berlangsung interaktif dan menyentuh substansi atau emosi yang diharapkan. Atau, sebaliknya bosan karena tampilan para capres menjemukan.

Pakar komunikasi, Aubrey Fisher dalam bukunya Small Group Decision (1980), menyatakan bahwa setiap individu sebenarnya memiliki daya saring berupa konseptual dan menjadi lokus dari perspektif atau paradigma psikologis dalam komunikasi manusia.

Filter konseptual tersebut dapat digambarkan sebagai sikap, opini, keyakinan, ideologi politik, motif, dorongan, citra, konsep diri, tanggapan, persepsi, dan kesadaran akan ‘aku’. Artinya, jika hanya mendengar secara selintas apa yang diperdebatkan para capres terkait dengan tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam tidak akan signifikan berpengaruh pada persepsi apalagi tindakan pemilih.

Dalam konteks situasi seperti itu, penting manajemen opini publik terutama dalam strategi membangun koorientasi pada khalayak. Koorientasi terjadi saat dua orang atau lebih yang tadinya baru mengenal atau berada di fase orientasi, akhirnya bersepakat dengan isu, gagasan, program, atau kebijakan yang ditawarkan.

Konsensus makna hanya mungkin terjadi lewat perbincangan warga pascadebat. Oleh karenanya, capres dan tim pemenangannya harus memperluas area orientasi secara multikanal baik di media massa, media sosial, maupun aplikasi perbincangan. Tujuannya untuk meneguhkan orientasi khalayak pada apa yang disampaikan para capres saat di panggung debat.

Caranya, mengulang terus-menerus pesan kunci (key messages). Memaknainya secara lebih lengkap dan masuk akal, melengkapinya dengan data yang bisa menguatkan argumen capres mereka serta meminimalkan potensi distorsi dari pihak lawan sekaligus meluruskan jika ada kesalahan yang berpotensi merusak citra kandidat.

Siapa yang mampu tampil prima dalam mengontrol narasi, dialah yang berpotensi memenangi pertarungan opini. Saat debat, para kandidat perlu mematangkan data dan menguatkan logika. Namun, manajemen opini setelahnya juga sangat diperlukan agar narasi tidak mengalami distorsi.

Debat bukan semata soal hamburan kata-kata, melainkan juga perlu argumentasi yang membuat tawaran program serta gagasan lebih berisi dan membumi.

Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta dan Anggota Dewan Pakar ISKI

Artikel ini telah dimuat pada Kolom Opini, harian Media Indonesia, edisi Jumat, 15 Februari 2019. (lrf)