Ketika Kelas Menengah Jadi Rem Pertumbuhan

Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI

HARI ini muncul paradoks dalam perekonomian Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi masih terlihat cukup meyakinkan, tetapi sebagian masyarakat justru merasa perlu semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Ekonomi tumbuh, tetapi keputusan untuk membeli rumah ditunda. Pendapatan masih diterima, tetapi cicilan harus dihitung ulang. Rekreasi dikurangi, makan di luar juga dikurangi, bahkan pembelian barang tahan lama seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga dipikirkan berkali-kali.

Di sinilah kita menemukan persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar melemahnya konsumsi. Kelas menengah di Indonesia sedang mengalami perubahan perilaku ekonomi. Mereka tidak berhenti berbelanja karena tidak memiliki kebutuhan, melainkan karena semakin berhati-hati terhadap masa depan. Persoalannya, kelas menengah bukan sekadar kelompok sosial. Dalam ekonomi modern, mereka merupakan salah satu mesin utama konsumsi domestik.

Ketika mesin ini mulai mengurangi putaran, dampaknya tidak berhenti di tingkat rumah tangga saja. Dampaknya dapat merambat ke pusat perbelanjaan, restoran, industri otomotif, properti, jasa pendidikan, pariwisata, hingga usaha mikro dan kecil yang hidup dari konsumsi masyarakat. Karena itu, persoalan kelas menengah sesungguhnya bukan hanya persoalan kesejahteraan. Kondisi ini merupakan persoalan terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Angka ini memang masih menunjukkan bahwa perekonomian nasional relatif resilien. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen. Namun, angka pertumbuhan agregat tidak selalu mampu menangkap bagaimana masyarakat merasakan perekonomian dalam kehidupan sehari-hari.

Pertumbuhan 5,29 persen tentu merupakan kabar baik. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan bagaimana pertumbuhan itu mengubah kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi, menabung, berinvestasi, dan memperbaiki kualitas hidup?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat perkembangan kelas menengah. BPS mencatat bahwa pada 2019 terdapat sekitar 57,33 juta penduduk yang masuk kategori kelas menengah atau 21,45 persen dari populasi. Pada 2024, jumlah tersebut turun menjadi sekitar 47,85 juta orang atau hanya 17,13 persen. Data ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terjadi penyusutan sekitar 9,48 juta orang.

Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle class atau masyarakat yang menuju kelas menengah justru meningkat. Jumlahnya pada 2024 mencapai sekitar 137,50 juta orang atau 49,22 persen dari penduduk, naik dari 128,85 juta orang pada 2019. Secara sekilas, fenomena ini dapat dipahami secara positif. Kelompok menuju kelas menengah masih sangat besar. Hal ini terkesan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki basis masyarakat yang berpotensi naik kelas.

Namun, ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan. Sebagian masyarakat yang sebelumnya relatif mapan justru bergerak ke bawah. Mereka belum tentu miskin, tetapi semakin jauh dari rasa aman ekonomi. Mereka berada di wilayah abu-abu, yaitu pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan seperti kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, pendidikan anak, kenaikan harga pangan, atau meningkatnya cicilan. Inilah kelompok yang sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian lebih besar.

Kita perlu memahami satu hal penting: kelas menengah tidak serta-merta berhenti mengonsumsi ketika kondisi ekonominya memburuk. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu melakukan downtrading. Mereka tetap makan di luar, tetapi memilih restoran yang lebih murah. Tetap berlibur, tetapi lebih dekat dan lebih singkat. Tetap membeli pakaian, tetapi menunggu diskon. Tetap menggunakan kendaraan, tetapi menunda pembelian mobil baru. Tetap ingin memiliki rumah, tetapi menunda keputusan karena khawatir dengan cicilan. Dengan kata lain, kelas menengah mulai mengubah fungsi konsumsi dari sekadar keinginan menjadi kebutuhan.

Perubahan perilaku ini sangat penting karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen besar dalam perekonomian Indonesia. BPS menunjukkan bahwa kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah pada 2024 mencakup 66,35 persen penduduk, tetapi kontribusi konsumsi kedua kelompok tersebut mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Angka tersebut menjelaskan mengapa persoalan kelas menengah tidak dapat dianggap sebagai isu sosial semata. Ketika kelompok ini kuat, kelompok ini dapat menjadi bantalan perekonomian. Ketika daya belinya melemah, ia berpotensi menjadi rem bagi pertumbuhan.

Di sinilah paradoksnya. Kelas menengah yang sehat merupakan konsumen utama. Namun, kelas menengah yang merasa tidak aman akan menjadi konsumen yang sangat berhati-hati. Mereka tetap membeli, tetapi lebih sedikit. Mereka tetap membayar, tetapi mengurangi kualitas. Mereka tetap merencanakan masa depan, tetapi menunda-nunda keputusan. Dalam ekonomi yang sangat bergantung pada permintaan domestik, akumulasi keputusan kecil tersebut dapat menghasilkan konsekuensi makro yang besar.

Terdapat kecenderungan untuk mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih baik selama konsumsi rumah tangga secara agregat masih tumbuh. Persoalannya, angka agregat dapat menyembunyikan perubahan perilaku dalam kelompok masyarakat. Pertumbuhan konsumsi dapat tetap terjadi karena kelompok berpendapatan tinggi meningkatkan belanja, sementara kelompok menengah justru menahan konsumsi. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya berapa besar konsumsi tumbuh, tetapi juga siapa yang mengonsumsi dan apa yang mereka konsumsi. Inilah pentingnya membaca struktur ekonomi di balik angka pertumbuhan.

Pada triwulan II-2026, ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,29 persen. Namun, pertumbuhan tersebut juga ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 15,97 persen secara tahunan. Kondisi tersebut tentu positif karena belanja pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi. Namun, dalam jangka panjang, pertumbuhan yang sehat tidak dapat terus-menerus bergantung pada dorongan fiskal. Pertumbuhan harus semakin didukung oleh konsumsi rumah tangga yang sehat, investasi produktif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta peningkatan produktivitas. Jika kelas menengah terus kehilangan daya beli, salah satu fondasi pertumbuhan domestik justru semakin rapuh.

Tekanan terhadap kelas menengah sering kali dijelaskan melalui kenaikan harga. Penjelasan tersebut benar, tetapi belum lengkap. Persoalan yang lebih mendasar adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan kebutuhan hidup. Bagi keluarga kelas menengah, biaya hidup tidak hanya meliputi beras, listrik, dan transportasi. Ada biaya pendidikan anak, cicilan rumah, cicilan kendaraan, internet, kesehatan, asuransi, rekreasi, serta kebutuhan sosial. Ketika pendapatan meningkat 5 persen, tetapi biaya kebutuhan strategis meningkat lebih cepat, secara riil keluarga tersebut dapat merasa lebih miskin meskipun pendapatannya secara nominal meningkat.

Inilah yang menjelaskan mengapa persepsi masyarakat terhadap ekonomi dapat berbeda dari statistik pertumbuhan. Masyarakat tidak menghitung PDB, pertumbuhan industri, atau angka ekspor. Masyarakat menghitung sisa uang setelah membayar cicilan, sisa gaji sampai akhir bulan, atau saldo rekening setelah membayar seluruh tagihan. Karena itu, kebijakan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan agregat berisiko kehilangan dimensi kesejahteraan yang paling penting, yaitu rasa aman ekonomi rumah tangga.

Terdapat perubahan perilaku lain yang tidak kalah penting. Ketika ketidakpastian meningkat, rumah tangga kelas menengah cenderung meningkatkan motif berjaga-jaga. Mereka menahan konsumsi, memperbesar dana darurat, mengurangi utang, atau mengalihkan pengeluaran dari barang tahan lama ke kebutuhan pokok. Secara individual, perilaku tersebut rasional. Masalahnya muncul ketika perilaku rasional secara individual menjadi persoalan secara agregat.

Sebagai contoh, jika satu keluarga menunda membeli mobil, hal ini bukan masalah, atau seribu keluarga menunda membeli mobil masih dapat ditoleransi. Namun, jika jutaan rumah tangga melakukan hal yang sama secara bersamaan, industri otomotif akan kehilangan permintaan. Dealer mengurangi stok. Produsen menahan ekspansi. Pekerja lembur berkurang. Pemasok ikut terkena dampak. Demikian pula dengan properti. Satu keluarga yang menunda membeli rumah mungkin hanya berarti satu transaksi yang tertunda. Namun, jika jutaan keluarga menunda pembelian rumah, maka pengembang juga menunda pembangunan. Industri semen dan baja ikut terdampak. Kontraktor mengurangi pekerjaan. Tenaga kerja konstruksi juga ikut merasakan dampaknya.

Dengan demikian, krisis daya beli kelas menengah tidak harus hadir dalam bentuk resesi. Kondisi ini dapat hadir dalam bentuk ekonomi yang terus tumbuh, tetapi kehilangan tenaga kerja. Pertumbuhan tetap positif, tetapi semakin sulit untuk mempercepatnya.

Persoalan kelas menengah sebenarnya lebih besar daripada konsumsi. Kita harus mulai bertanya, apakah masyarakat Indonesia masih memiliki peluang untuk naik kelas? Jika kelas menengah menyusut sementara kelompok yang menuju kelas menengah membesar, Indonesia menghadapi dua kemungkinan. Pertama, kelompok yang menuju kelas menengah sedang berada dalam proses mobilitas ke atas. Ini adalah skenario yang sangat positif. Kedua, kelas menengah sedang turun kelas dan semakin banyak masyarakat masuk ke wilayah ekonomi yang rentan.

Skenario kedua harus diwaspadai. Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang hanya memiliki sedikit orang miskin. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki kelas menengah yang besar, produktif, aman secara ekonomi, dan memiliki peluang mobilitas sosial. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka kemiskinan. Kita juga perlu melihat berapa banyak orang yang naik dari miskin menuju kelas menengah, berapa banyak kelas menengah yang turun menjadi rentan, serta seberapa besar kemungkinan sebuah keluarga jatuh miskin ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi guncangan ekonomi.

Data ketimpangan terbaru juga memberikan sinyal yang perlu diperhatikan. BPS mencatat rasio gini Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025, meskipun masih lebih rendah dibandingkan 0,375 pada Maret 2025. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak berlangsung secara linier. Ada kemajuan, tetapi ada pula tekanan yang harus terus dikelola.

Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Jawabannya bukan sekadar memberikan diskon atau stimulus konsumsi. Stimulus konsumsi memang dapat membantu dalam jangka pendek. Namun, jika akar persoalannya adalah pendapatan yang tidak cukup kuat dan ketidakpastian masa depan, stimulus hanya bekerja seperti obat penahan nyeri. Saat ini yang diperlukan adalah memulihkan kemampuan kelas menengah untuk berkembang.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat penciptaan pekerjaan formal dengan produktivitas dan upah yang lebih baik. Kelas menengah tidak akan tumbuh hanya karena bantuan konsumsi. Mereka membutuhkan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang stabil serta perlindungan sosial.

Kedua, biaya kebutuhan dasar kelas menengah perlu dikendalikan. Perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan energi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan kelas menengah. Tidak masuk akal meminta masyarakat meningkatkan konsumsi jika biaya hidup yang layak terus meningkat.

Ketiga, kebijakan perpajakan perlu memperhatikan daya tahan kelas menengah. Mereka berada di posisi yang unik karena terlalu kaya untuk mendapatkan banyak subsidi, tetapi belum cukup kaya untuk menanggung berbagai kenaikan biaya dengan nyaman. Karena itu, desain pajak dan insentif perlu lebih sensitif terhadap kemampuan membayar.

Keempat, pemerintah harus mendorong peningkatan produktivitas. Kelas menengah yang sehat tidak dibangun dengan subsidi permanen, melainkan melalui peningkatan kapasitas manusia, pendidikan berkualitas, keterampilan digital, kewirausahaan, serta akses terhadap pekerjaan bernilai tambah tinggi.

Kelima, sektor keuangan perlu ikut berperan. Jangan sampai kelas menengah hanya dipandang sebagai target kredit konsumtif. Mereka harus didorong untuk menjadi pemilik aset produktif. Ekosistem investasi ritel, pembiayaan usaha, dana pensiun, asuransi, dan instrumen investasi harus diperkuat agar masyarakat memiliki sumber kekayaan selain mengandalkan gaji bulanan.

Inilah perubahan paradigma yang penting. Selama ini kelas menengah sering dipandang terutama sebagai konsumen yang membeli rumah, kendaraan, telepon pintar, makanan, pakaian, dan jasa pendidikan. Padahal, pembangunan kelas menengah yang sehat harus mengubah mereka dari konsumen menjadi pemilik aset. Mereka perlu memiliki rumah yang terjangkau, tabungan memadai, investasi, dana pensiun, perlindungan kesehatan, serta keterampilan yang meningkatkan daya tawar di pasar kerja.

Dengan demikian, ketika terjadi guncangan ekonomi, mereka tidak langsung turun kelas. Kondisi inilah yang disebut sebagai ketahanan ekonomi. Sebuah keluarga tidak harus menjadi kaya untuk disebut tangguh. Cukup ketika mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi kehilangan pekerjaan selama beberapa bulan, membayar kebutuhan kesehatan yang tidak terduga, membiayai pendidikan anak, dan tetap mempertahankan standar hidup yang layak.

Jika ketahanan tersebut tidak dibangun, kelas menengah akan terus berada dalam situasi yang rapuh. Apabila ada sedikit guncangan, mereka dapat mengurangi konsumsi secara drastis. Oleh karena itu, sudah waktunya kita mengubah cara memandang kelas menengah. Kelas menengah bukan sekadar kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran tertentu. Mereka adalah barometer kualitas pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, jika kelas menengah terus menyusut, masyarakat yang menuju kelas menengah semakin besar, konsumsi semakin defensif, dan rumah tangga semakin takut mengambil keputusan ekonomi, maka kita harus mulai mendiskusikan pertumbuhan ekonomi yang ada. Secara makro, ekonomi mungkin dapat tumbuh di atas 5 persen. Namun, jika keluarga kelas menengah merasa harus semakin berhemat untuk bertahan hidup, ada persoalan yang tidak tertangkap oleh angka pertumbuhan tersebut.

Indonesia membutuhkan kelas menengah yang besar untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju pada 2045. Kita tidak dapat membangun ekonomi berpendapatan tinggi dengan struktur masyarakat yang sebagian besar berada dalam kondisi rentan. Negara maju membutuhkan kelas menengah yang kuat, produktif, memiliki aset, memiliki perlindungan sosial, dan percaya diri dalam menghadapi masa depan.

Oleh karena itu, tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan hanya bagaimana menjaga pertumbuhan tetap di atas 5 persen. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan yang memadai, pekerjaan berkualitas, dan rasa aman bagi kelas menengah. Sebab, kelas menengah yang kuat akan menjadi mesin. Kelas menengah yang tertekan akan mengerem. Serta, kelas menengah yang kehilangan harapan pada akhirnya tidak hanya mengurangi konsumsi, tetapi juga mengurangi keberanian untuk berinvestasi, membeli rumah, membangun usaha, dan merencanakan masa depan.

Pada titik itulah persoalan kelas menengah berubah menjadi persoalan pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak boleh puas hanya karena mesinnya masih menyala. Kita harus memastikan mesin tersebut memiliki tenaga untuk melaju. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bukan hanya tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh hari ini, tetapi juga tentang seberapa banyak masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ikut tumbuh bersama.

Artikel ini telah diterbitkan di kolom Opini Kompas pada Selasa, 11 Agustus 2026.