Kebebasan atau Ilusi Finansial?

Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI

ADA satu istilah yang belakangan ini begitu sering muncul dalam percakapan ekonomi kelas menengah, yaitu kebebasan finansial atau financial freedom. Kebebasan finansial seolah menjadi tujuan akhir dalam kehidupan modern, di mana individu tidak perlu lagi bekerja karena terpaksa. Pendapatan pasif mampu membiayai kebutuhan, uang bekerja untuk kita, tidak memiliki utang, tabungan cukup, dan waktu menjadi milik kita sendiri. Narasi tersebut terdengar indah dan bahkan sangat menggoda. Media sosial kemudian membuat financial freedom tampak semakin dekat. Kita melihat anak muda memamerkan portofolio investasi, rumah, kendaraan, perjalanan ke berbagai negara, atau tangkapan layar pendapatan dari berbagai sumber. Seolah-olah kebebasan finansial hanya persoalan keberanian berinvestasi dan disiplin dalam menabung. Namun, di tengah euforia tersebut, ada pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu apakah kita benar-benar sedang menuju kebebasan finansial atau justru membangun ilusi finansial?

Pertanyaan ini penting karena kebebasan finansial bukan sekadar tentang seberapa besar penghasilan seseorang. Hal ini juga mencakup kemampuan mengendalikan konsumsi, mengelola risiko, membangun aset produktif, serta mengambil keputusan keuangan secara rasional. Data terbaru menunjukkan paradoks menarik. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.

Data ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan masyarakat untuk memahaminya dan mengelolanya. Di sinilah persoalan kemudian muncul. Masyarakat semakin mudah masuk ke dalam sistem keuangan, tetapi belum tentu semakin mampu mengendalikan keputusan keuangannya.

Ketika akses disalahpahami sebagai kebebasan finansial. Kemajuan teknologi finansial telah mengubah wajah kehidupan ekonomi masyarakat. Membuka rekening hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Investasi dapat dilakukan melalui telepon genggam. Pembayaran dapat dilakukan tanpa uang tunai. Pinjaman dapat diajukan tanpa harus mendatangi kantor lembaga keuangan. Namun, kemudahan akses juga memiliki sisi lain. Ketika akses terhadap uang menjadi semakin mudah, godaan untuk mengonsumsi juga semakin besar. Kita kini hidup dalam ekonomi yang tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjual kemudahan untuk membelinya.

Buy now, pay later atau BNPL adalah salah satu contohnya. Konsumen tidak lagi harus menunggu untuk memiliki uang untuk membeli sesuatu. Keinginan hari ini dapat dibayar dengan penghasilan di masa depan. OJK mencatat baki debet kredit BNPL perbankan pada September 2025 mencapai Rp 24,86 triliun, tumbuh 25,49 persen secara tahunan, dengan jumlah rekening mencapai 30,31 juta. Angka tersebut tentu tidak serta-merta menunjukkan bahwa BNPL itu buruk. Dalam konteks tertentu, pembiayaan konsumtif dapat memberikan fleksibilitas. Masalah muncul ketika kemudahan kredit membuat seseorang menganggap kemampuan berutang sebagai kemampuan untuk membeli.

Di sinilah financial illusion mulai terbentuk. Seseorang merasa mampu membeli karena cicilannya masih bisa dibayarkan. Padahal, kemampuan membayar cicilan belum tentu sama dengan kemampuan finansial yang sehat. Pendapatan Rp 10 juta dengan cicilan Rp 4 juta tentu berbeda secara fundamental dengan pendapatan Rp 10 juta tanpa cicilan. Keduanya sama-sama berpenghasilan Rp 10 juta, tetapi ruang kebebasan finansialnya berbeda. Oleh karena itu, ukuran kesehatan keuangan tidak boleh berhenti pada pendapatan saja. Kondisi yang lebih penting adalah berapa banyak pendapatan yang benar-benar berada dalam kendali kita setelah mempertimbangkan kebutuhan, kewajiban, dan risiko.

Masalah berikutnya adalah definisi kesejahteraan. Masyarakat modern sering mengukur keberhasilan finansial berdasarkan pendapatan. Semakin tinggi gaji, semakin dianggap sukses. Padahal, pendapatan tinggi tidak otomatis menghasilkan kekayaan. Seseorang dapat memperoleh pendapatan Rp 30 juta per bulan, tetapi jika pengeluarannya Rp 29 juta, ruang finansialnya hanya Rp 1 juta. Sebaliknya, seseorang dengan pendapatan Rp 15 juta, tetapi mampu menyisihkan Rp 5 juta secara konsisten memiliki fondasi keuangan yang mungkin lebih sehat. Dengan kata lain, financial freedom bukan tentang seberapa besar uang yang masuk, melainkan seberapa besar kebebasan yang tersisa setelah uang tersebut masuk.

Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam ekonomi yang didukung oleh konsumsi rumah tangga. BPS mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen dan 5,29 persen pada triwulan I dan II tahun 2026 secara tahunan, dan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber pertumbuhan utama dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Konsumsi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, dari perspektif rumah tangga, konsumsi harus tetap berada dalam batas kemampuan. Terdapat perbedaan besar antara konsumsi yang meningkatkan kualitas hidup dan konsumsi yang sekadar mempertahankan citra sosial. Membeli rumah sesuai kemampuan berbeda dengan membeli rumah demi gengsi. Membeli kendaraan untuk mobilitas berbeda dengan membeli kendaraan untuk menunjukkan status. Berlibur sebagai bagian dari keseimbangan hidup berbeda dengan berutang demi menghasilkan konten untuk media sosial.

Persoalannya, algoritma media sosial sering kali mengaburkan batas-batas tersebut. Kita tidak lagi hanya membeli barang karena membutuhkannya. Kita membeli simbol tentang siapa diri kita dan bagaimana kita ingin orang lain memandang kita. Ironisnya, obsesi terhadap kebebasan finansial justru dapat menimbulkan kecemasan finansial. Kita terus merasa kurang dengan kondisi finansial yang kita miliki. Gaji sudah naik, tetapi standar hidup ikut naik. Investasi sudah bertambah, tetapi target kekayaan juga ikut meningkat. Kondisi inilah yang dikenal sebagai inflasi gaya hidup, di mana kenaikan pendapatan diikuti oleh kenaikan gaya hidup. Masalahnya, kenaikan gaya hidup sering bersifat permanen, sementara kenaikan pendapatan belum tentu permanen. Akhirnya, pendapatan meningkat tetapi kebebasan tidak bertambah. Dalam kondisi seperti ini, seseorang sebenarnya tidak sedang mengejar financial freedom. Namun, ia sedang mengejar treadmill finansial, yaitu berlari semakin cepat hanya untuk tetap berada di tempat.

Di sinilah data SNLIK 2025 perlu dibaca dengan lebih kritis. Indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen memang menunjukkan kemajuan. Namun, angka tersebut masih menyisakan sekitar sepertiga masyarakat yang belum memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Lebih menarik lagi, kesenjangan antara literasi dan inklusi masih terlihat jelas, yaitu inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Dengan kata lain, akses terhadap produk keuangan berkembang lebih cepat daripada pemahaman terhadapnya. Kondisi ini harus menjadi perhatian. Sebab semakin kompleks produk keuangan, semakin besar pula konsekuensi dari keputusan yang keliru. Masyarakat tidak hanya berhadapan dengan tabungan dan deposito. Mereka berhadapan dengan kartu kredit, BNPL, pinjaman daring, reksa dana, saham, obligasi, asuransi, dana pensiun, aset kripto, serta berbagai produk investasi lainnya. Literasi keuangan tidak boleh hanya mengajarkan cara menghitung keuntungan. Literasi keuangan harus mengajarkan cara menahan diri dari konsumsi yang tidak perlu, tidak melakukan utang yang tidak produktif, tidak melakukan investasi pada produk yang tidak dipahami, dan yang terpenting adalah menyesuaikan gaya hidup dengan kemampuan.

Financial freedom bukan berarti berhenti bekerja. Terdapat kekeliruan lain dalam memahami financial freedom, yaitu seolah-olah tujuannya adalah untuk berhenti bekerja. Padahal, bekerja bukan hanya aktivitas untuk memperoleh pendapatan. Bekerja juga memberikan makna, aktualisasi diri, jaringan sosial, serta kontribusi bagi masyarakat. Karena itu, kebebasan finansial seharusnya tidak diterjemahkan sebagai “tidak perlu bekerja lagi”. Lebih tepat jika diterjemahkan sebagai memiliki pilihan untuk bekerja karena ingin, bukan semata-mata karena terpaksa. Terdapat perbedaan besar antara keduanya. Seseorang yang bekerja karena takut kehilangan pendapatan memiliki posisi yang berbeda dengan seseorang yang bekerja karena memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya. Financial freedom adalah tentang kemampuan untuk menentukan pilihan. Uang seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup, bukan tujuan hidup itu sendiri.

Lantas, bagaimana agar financial freedom tidak berubah menjadi financial illusion?
Pertama, ubah ukuran keberhasilan finansial. Jangan hanya bertanya: “Berapa penghasilan saya?” Tanyakan pula, seperti: “Berapa tingkat tabungan saya? Berapa besar utang saya? Berapa bulan biaya hidup yang dapat saya tanggung jika kehilangan penghasilan? Berapa besar aset produktif yang saya miliki?” Ukuran-ukuran tersebut jauh lebih dekat dengan makna kebebasan finansial.
Kedua, bangun dana darurat sebelum mengejar investasi secara agresif. Investasi memang penting, tetapi investasi tidak boleh menjadi pengganti dana darurat. Jangan sampai seseorang memiliki portofolio saham atau aset digital, tetapi harus berutang ketika kehilangan pekerjaan.
Ketiga, bedakan utang produktif dan utang konsumtif. Tidak semua utang buruk. Utang untuk membangun usaha, meningkatkan kapasitas produktif, atau memperoleh aset yang memberikan manfaat ekonomi dapat memiliki fungsi positif. Sebaliknya, utang yang hanya digunakan untuk memenuhi gaya hidup harus diwaspadai.
Keempat, jadikan investasi sebagai strategi jangka panjang, bukan sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya. Dalam ekonomi digital, narasi “cuan cepat” sangat mudah menyebar. Padahal, kekayaan yang berkelanjutan hampir selalu membutuhkan kombinasi antara pendapatan yang sehat, tingkat tabungan memadai, investasi yang disiplin, manajemen risiko, dan waktu.
Kelima, lindungi diri dari risiko. Kebebasan finansial tanpa proteksi sebenarnya rapuh. Satu penyakit serius, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau kejadian tak terduga dapat menghapus akumulasi kekayaan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perencanaan keuangan harus mencakup dana darurat, asuransi sesuai kebutuhan, investasi, serta perencanaan pensiun.

Terdapat satu dimensi yang sering hilang dalam diskursus financial freedom, yaitu bahwa tidak semua orang memulai dari garis yang sama. SNLIK 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 70,89 persen, sedangkan masyarakat perdesaan mencapai 59,60 persen. Perbedaan juga terlihat berdasarkan tingkat pendidikan. Mereka yang telah tamat perguruan tinggi memiliki indeks literasi keuangan sebesar 90,63 persen, jauh di atas kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah atau tidak tamat SD yang hanya 43,20 persen.

Karena itu, membicarakan kebebasan finansial tidak cukup hanya dengan mengatakan kepada masyarakat agar “lebih disiplin”. Kita juga perlu membicarakan struktur ekonomi, mulai dari bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, penciptaan pekerjaan yang produktif, perluasan akses terhadap pembiayaan yang sehat, peningkatan perlindungan konsumen, hingga memastikan kelompok masyarakat berpendapatan rendah tidak hanya menjadi pengguna produk keuangan, tetapi juga mendapatkan manfaat dari sistem keuangan. Financial freedom tidak boleh menjadi proyek individual semata, melainkan juga harus menjadi agenda pembangunan.

Sistem keuangan yang sehat bukan hanya sistem yang mampu menyalurkan kredit dan meningkatkan transaksi, tetapi juga sistem yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dari “terlihat kaya” menjadi “benar-benar kuat”.

Pada akhirnya, mungkin kita perlu mendefinisikan kembali arti kata "kaya". Kaya adalah ketika seseorang memiliki ruang untuk mengambil keputusan tanpa selalu dihantui oleh persoalan uang. Serta bisa menggunakan uang untuk sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar menunjukkan status sosial. Inilah perbedaan antara financial freedom dan financial illusion. Kata pertama menciptakan pilihan, membangun aset, dan memperkuat ketahanan. Sedangkan kata kedua menciptakan ketergantungan, membangun citra, dan meningkatkan konsumsi.

Maka, di tengah semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan keuangan, tantangan terbesar bukan lagi sekadar bagaimana membuat masyarakat secara finansial inklusif. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat menjadi lebih resilien secara finansial. Memiliki akses ke rekening bank belum tentu berarti memiliki kebebasan finansial. Memiliki investasi belum tentu berarti kaya. Memiliki pendapatan tinggi belum tentu aman.

Kebebasan finansial sesungguhnya bukan ketika kita mampu membeli apa pun yang kita inginkan, melainkan ketika kita tidak lagi harus membeli sesuatu hanya untuk membuktikan bahwa kita mampu. Barangkali itulah ukuran financial freedom yang lebih sehat. Bukan seberapa mewah kehidupan yang dapat kita tampilkan, melainkan seberapa besar ketenangan yang dapat kita pertahankan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan pada titik itu, uang kembali ke tempat semestinya, yaitu sebagai alat untuk membangun kehidupan yang bermakna, bukan sebagai ukuran nilai diri manusia.