Kalahmatika

Oleh: Gun Gun Heryanto

Sebelum Pemilu Legislatif 2009 digelar, sempat muncul pelabelan dari pengamat yang menunjukkan kepiawaian Jusuf Kalla dalam mengalkulasi hitungan politik. Frase kunci adalah Kallamatika, sebagai bentuk matematika politik ala Kalla. Kallamatika dimaknai Eep Saepulloh Fatah, sebagai rumus sederhana yang memadukan penciuman politik tajam, kalkulasi pragmatis, dan kehendak kuat untuk menang. Fakta kekiniannya, Kalla harus menerima kekalahan telak dalam kompetisi. Berada di nomor buncit, dengan perkiraan suara kurang lebih 12 persen versi quick count. Tak hanya Kalla, tetapi juga Wiranto, Megawati dan Prabowo sudah saatnya merumuskan “kalahmatika” atau matematika politik oran-orang kalah, jika tak mau kekalahan itu menjadi penanda tamatnya kiprah politik mereka.

Residu Kekalahan

Kalah dalam pemilihan Pilpres, tentu menyisakan residu. Terlebih, di sebuah sistem demokrasi yang sedang tumbuh, dimana kekalahan belum dianggap sebagai kewajaran. Elit politik kita masih banyak yang belum mampu memaknai kekalahan sebagai cara lain membangun kehormatan. Sebaliknya, justru memaknai kekalahan sebagai gerbang menjadi pecundang atau pesakitan. Ada dua residu ikutan yang mungkin muncul dari sebuah kekalahan.

Pertama, kekalahan sangat mungkin mengubah partai dari mesin pemenangan menjadi killing field bagi karir politik kandidat. Di sini berlaku rumusan “tak ada kawan dan lawan yang abadi yang ada hanyalah kepentingan”. Sehingga, penghianatan dan penghakiman menjadi lumrah. Dalam konteks residu ini, JK yang paling rentan menerimanya. Beredar rumor kuat, bahwa Munas Golkar yang seharusnya dilaksanakan Bulan Desember, akan dipercepat melalui Munaslub. Tak terelekan, gerakan mendongkel JK sebagi Ketua Umum pun akan menemukan momentumnya.

Alasan melengserkan JK, tentu akan mengarah pada melesetnya kalkulasi Kallamatika bahwa Golkar akan menang 30 persen dalam Pemilu Legislatif sementara hasil yang dicapai hanya 14,45 persen. Disusul kekalahan telak Pilpres. Kallamatika mengalkulasi dengan percaya diri, Pilpres akan berlangsung paling tidak dua putaran. Bahkan, selama musim akhir kampanye, Kalla optimis kemenangan satu putaran pun bukan semata bisa dicapai SBY tetapi juga olehnya. Lagi-lagi, Kallamatika tak bisa menunjukkan validitasnya dengan hanya perolehan suara di nomor buntut. Gejolak politik diprediksi akan menguat di tubuh Golkar, terlebih di tengah kegamangan langkah ke depan. Faksi-faksi yang sudah terbentuk pasca marginalisasi kubu Akbar Tanjung, akan kembali vis-a-vis secara terang-terangan.

Kondisi lebih beruntung tentu dimiliki Megawati, meski pun kalah, belum ada fragmentasi kekuatan di luar Mega yang setara atau melebihi popularitas Mega. Arus utama dalam tubuh PDIP, masih menjadikan Mega sebagai magnet sekaligus titik episentrum seluruh tindakan politik partai tersebut. Begitu pun Probowo dan Wiranto, dampak residu ini tak akan terlampau berpengaruh bagi keberadaan mereka di partai masing-masing. Prabowo memiliki simbol historis bagi eksistensi Gerindra, sekaligus menjadi jantung kekuatan sumberdaya politik dan sumberdaya finansial bagi partai tersebut. Meski kalah di Pemilu 2009, diprediksi Prabowo masih akan menjadi penguat branding sekaligus “jualan” utama Gerindra di Pemilu 2014. Sementara Wiranto, karena faktor usia dan kekalahan yang beruntun di Pemilu 2004 dan 2009, pilihan terbaiknya tentu bersikap realistis dengan tidak lagi menjadi kandidat capres maupun cawapres. Meskipun, akan tetap memiliki andil kuat di balik keputusan-keputusan politik Partai Hanura di masa mendatang dalam mengendalikan artikulasi maupun agregasi politik partainya.

Kedua, residu dari kekalahan adalah hilangnya respek atas pemenang. Delegitimasi Pemilu menjadi penanda mononjol dari residu jenis ini. Nampak jelas, kubu Mega-Prabowolah yang paling merasakan residu kekalahan ini. Dengan tegas, kubu Mega-Prabowo membentuk Posko Pengaduan Pemilu yang dikomandani oleh Thoe Syafii dan Fadli Zon dan menyatakan ada pelanggaran fundamental yang mengancam tidak sahnya Pemilu. Mulai dari urusan DPT, mekanisme pencontrengan hingga klaim intervensi asing melaui IFES sehingga hasil Pemilu layak ditolak. Meski hal itu sangat wajar dilakukan dalam sebuah negara demokrasi, namun sinyal kuat yang terbaca publik juga menunjukkan potensi ketidaksiapan kubu Mega-Prabowo untuk menerima kekalahan dan respek pada pemenang terutama nanti saat KPU mengumumkannya secar resmi.

Formula Kalkulasi

Nampaknya akan ada dua formula pilihan dalam kalkulasi kalahmatika. Pertama, menghitung peta kekuataan di DPR dengan mengonsolidasikan kekuatan yang kalah menjadi kekuatan oposisi yang signifikan. Ini merupakan pilihan elegan, dimana demokrasi kita akan memiliki kekuatan penyimbang yang relatif kuat. Hanya ada 9 partai politik peserta Pemilu legislatif 2009 yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 2,5% dari suara sah nasional. SBY sudah pasti didukung penuh oleh gabungan Demokrat, PKS, PPP dan PKB. Dengan demikian, modal dukungan anggota DPR kurang lebih 272 kursi. Sementara jika Golkar, PDIP, Gerindra dan Hanura mengonsolidasikan diri menjadi oposisi, maka oposisi akan memiliki kekuatan sebanyak 246 kursi. Kursi PAN yang berjumlah 42 menjadi penentu, masih mungkin diperebutkan oleh kubu oposisi maupun kubu SBY. Jika ini terjadi, maka proses konsolidasi demokrasi kita akan berjalan kian baik. Kekuatan oposisi yang kuat, diperlukan sebagai instrumen check and balance. Bagi mereka yang kalah dalam Pilpres, pilihan menjadi kekuatan oposisi tentu akan menjadi cara terhormat dan bermartabat.

Kedua, formula rasional bertujuan. Artinya, pilihan pragmatis dan oportunis menjadi landasan kalkulasi. Caranya, adalah membuka zona of possible agreement untuk berkolaborasi dengan pemenang. Tujuannya sudah jelas, yakni kue kekuasaan meski harus mengorbankan harga diri dan masa depan partai. Jika itu pilihannya, maka kekalahan kian mengukuhkan identitas sang pecundang.

Tulisan ini pernah dimuat di Pikiran Rakyat, 14 Juli 2009

Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute