Jelang Pemilu 2024, Menko Polhukam Mahfud MD Imbau Penguatan Literasi Media dan Politik
Auditorium Utama, BERITA UIN Online— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mahfud MD menilai pembangunan dan penguatan literasi media dan politik penting dilakukan menjelang Pemilu 2024 mendatang. Ini diperlukan untuk menjaga pemilu yang demokratis dan menghasilkan pemerintahan terbaik.
Demikian disampaikan Menko Mahfud saat menjadi pembicara kunci seminar nasional bertajuk Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga di Gedung Auditorium Harun Nasution, Selasa besok (23/5/2023). Seminar nasional digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta.
“Saya ingin mengajak, mari kita jaga Pemilu (2024, red) kita melalui literasi politik dan media yang benar. Ini tugas kita,” ujarnya.
Menurutnya, pemilu yang demokratis harus dijaga dalam menghasilkan proses politik yang sesuai. Pemilu sendiri menjadi taruhan bagi seluruh masyarakat dalam menghasilkan pemerintahan yang diharapkan masyarakat
“Oleh sebab itu, maka kita sekarang ini harus menjaga pemilu yang demokratis. Sebab pemilu merupakan taruhan kita bagi masa depan bangsa ini,” tandasnya.
Realitas yang ditemukan sehingga literasi media dan politik perlu terus diperkuat adalah masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menempatkan politik sebagai wilayah yang harus dijauhi, haram, dan penuh dosa. “Di kalangan umat Islam masih ada pandangan jangan berpolitik. Politik itu haram, politik itu dosa,” katanya.
Padahal, jelasnya, politik merupakan aspek yang melekat dalam kehidupan sosial manusia. Secara teoretik, politik misalnya difahami sebagai cara untuk hidup bernegara. “Saya pernah menulis disertasi bahwa politik menentukan karakter produk hukum. Kalau hukum jelek, maka yang harus diperbaiki adalah politiknya. Maka politik sebuah keharusan,” jelasnya.
Di sisi lain, sambungnya, perkembangan media di masa kini berkembang pesat dengan ditandai kehadiran media dan banjir informasi yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Namun perkembangannya terkadang berdampak tidak sehat pada pertumbuhan demokrasi itu sendiri.
“Karena sering bias, disinformasi, hoax, dan kurangnya ruang untuk dilakukan diskusi yang konstrukstif,” terangnya.
Untuk itu, Menko Mahfud berharap ada upaya lebih konstruktif dari media melalui ide, pemberitaan, dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai nilai-nilai jurnalisme. Ini misalnya dilakukan media dengan menjaga independensi dari objek liputannya, menjadi pemantau independen kekuasaan, dan menyajikan liputan yang komprehensi dan proporsional.
“Ini yang harus kita jaga supaya semua itu berjalan sesuai nilai yang dibangun,” tegasnya.
Lebih jauh, Menko Mahfud menitipkan sejumlah pesan dalam pembangunan dan penguatan literasi politik dan media. “Pertama, bagaimana kita menjadikan media sebagai medium literasi politik yang efektif dan konstruktif bagi masyarakat,” katanya.
Kedua, Menko berpesan bagaimana media juga berupaya mengatasi polarisasi yang terjadi di media massa sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik. “Ketiga, bagaimana menyiapkan dan menyikapi agar media punya gagasan dan konstruktif dalam mengatasi permasalahan bangsa,” imbuhnya.
Terakhir, Menko Mahfud juga meminta publik untuk selalu berpatokan pada etika dan moral sebagai warga negara. Menurutnya etika dan moral yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat sendiri merupakan sumber dari hukum tertulis yang meregulasi kehidupan bernegara.
Diketahui, Menko Mahfud hadir menjadi narasumber kunci pada seminar nasional yang digelar FDIKOM UIN Jakarta. Dekan FDIKOM UIN Jakarta Dr. Gun Gun Heryanto M.Si mengatakan seminar diharapkan menjadi bagian penting dalam pembangunan literasi media dan politik menjelang pemilihan umum. “Literasi media dan politik menjadi hal yang sangat diperlukan bagi publik saat menghadapi tahun pemilu dan menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Selain Menko Mahfud, seminar menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh nasional. Diantaranya, Prof. Asep Saepudin Jahar MA Ph.D (Rektor UIN Jakarta), Hasyim Asy’ari P.h.D (Ketua Komisi Pemilihan Umum RI), dan Profesor Hermawan Sulistyo PhD (Pakar konflik sosial dan keamanan).
Lainnya, Ubaidilllah M.Pd (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia/KPI Pusat), Evri Rizqi Monarshi (Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat), Dr Ninik Rahayu (Ketua Dewan Pers), dan Dr. Mohammad Zamroni (Ketua Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam/ASKOPIS).
Di sela seminar, FDIKOM UIN Jakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa lembaga seperti KPU, KPI, dan ASKOPIS. Kerjasama diharap memperkuat kontribusi keilmuan dan pengabdian masyarakat FDIKOM terhadap publik di tanah air. (zm)