Krisis keuangan dunia belakangan ini sedikit banyak menimbulkan dampak-dampak tertentu pada keuangan dan ekonomi Indonesia. Tetapi, juga segera jelas, dampak politiknya hampir tidak ada. Kondisi keuangan, ekonomi, dan politik Indonesia kini berbeda banyak dengan krisis keuangan dan ekonomi dunia pada 1997-1998 yang dengan segera pula menimbulkan krisis moneter, ekonomi, dan politik di Tanah Air, yang berujung dengan mundurnya presiden Soeharto pada Mei 1998 dari kekuasaannya lebih dari tiga dasawarsa. Seperti kita ketahui, sejak masa itu, Indonesia mengalami transformasi politik dan sekaligus ekonomi yang membuat negeri ini tampaknya menjadi lebih tahan dan lebih alot (resilient) terhadap berbagai guncangan baik internal maupun eksternal seperti gelombang krisis keuangan global sekarang ini.
Penilaian dan apresiasi positif terhadap situasi Indonesia terkini, misalnya, muncul kembali dalam laporan majalah Newsweek, 20 Oktober 2008 lalu. Dengan tajuk ''Indonesia as the New India: This Stable Democracy with a Hot Market Economy Resembles Another Asian Giant in the 1990s'', wartawan Newsweek, George Wehrfritz menggambarkan perkembangan ekonomi dan dinamika politik Indonesia dalam perspektif perbandingan dengan India. Jika India pernah mengalami pertumbuhan ekonomi secara diam-diam pada 1990-an yang menghasilkan kemajuan ekonomi India sekarang ini, Indonesia pada masa pasca-Soeharto menunjukkan tendensi ekonomi yang hampir sama.
Karena, kondisi ekonomi Indonesia yang menjanjikan itu, Wehrfritz membuat perbandingan lebih jauh antara Indonesia dan ''raksasa Asia'' lainnya, India. Bahkan, menurut diaseperti juga banyak pendapat kalangan lain Indonesia lebih baik daripada India, setidak-tidaknya dalam dua hal: pertama, income per kapita Indonesia 3,343 dolar AS sepertiga lebih tinggi daripada India; dan kedua, Indonesia kini merupakan salah satu negara yang memiliki rasio utang terendah di Asia [33 persen dari GDP].
Apakah Indonesia dapat menjadi ''raksasa Asia'' (Asian giant) selanjutnya? Hemat saya, ini tentu saja banyak tergantung tidak hanya pada kemampuan mencegah dampak luas krisis moneter dan ekonomi global sekarang terhadap Indonesia; dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberhasilan mempertahankan kestabilan politik dengan penguatan dan konsolidasi demokrasi selanjutnya, khususnya dalam masa-masa pemilu legislatif dan presiden 2009 nanti.
Dalam pengamatan Wehrfritzseperti yang juga kita amati dan alami sehari-hariJakarta dewasa ini sama dengan banyak kota-kota Asia abad ke-21 lainnya yang tengah booming; ada mal di mana-mana, kemacetan kendaraan yang mengular, dan gedung-gedung pencakar langit yang mendominasi lanskap cakrawala Jakarta. Sayang, dia tidak mengungkapkan gejala yang sama di banyak kota besar Indonesia lainnya seperti Surabaya, Medan, Makasar, dan seterusnya. Tapi, bagaimanapun, Wehrfritz secara implisit mengakui, Indonesia lebih daripada sekadar Jakarta. Karena GDP Jakarta (persisnya Jabotabek) hanya sekitar 15 persen daripada GDP Indonesia; persentase saham Jakarta ini relatif lebih kecil jika dibandingkan saham ibu kota-ibu kota lainnya terhadap wilayah-wilayah di luar kota di Asia.
Kemajuan ekonomi Indonesia jelas tidak terlepas dari kestabilan politik Indonesia, setelah penerapan demokrasi. Meski kita sendiri mengakui demokrasi belum sepenuhnya terkonsolidasi dan bahkan sering muncul ekses-ekses yang tidak diharapkan, jelas demokrasi telah memberikan peluang sangat besar bagi kehidupan politik dan sosial yang lebih partisipatoris. Walaupun sekali lagipartisipasi rakyat yang begitu aktif, juga menimbulkan ekses-ekses yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Wehrfreitz mengutip contoh rencana pembangunan jalan tol trans-Jawa yang menghubungkan Jakarta dengan Surabaya. Proyek jalan tol yang digiatkan kembali sejak 2005 dan selesai pada 2009 baru 10 persen saja kini yang terlaksana; hambatannya terutama adalah oposisi masyarakat lokal tertentu terhadap pembebasan tanah, atau melonjaknya harga tanah yang dituntut warga.
Tidak kurang pentingnya dalam hal ini adalah program otonomi daerah, yang meski juga memunculkan berbagai ekses, tetapi memberikan peluang lebih besar bagi daerah untuk bangkit. World Bank tidak luput mencatat ini; daerah-daerah di Indonesia mendapat bagian cukup besar dari anggaran pembangunan; anggaran untuk daerah mencapai 36 persen dari seluruh pengeluaran negara, berbanding hanya 14 persen di banyak negara berkembang lainnya.
Berbagai gejala yang menjanjikan ini, tentu saja tidak menutup fakta masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, lembaga-lembaga publik, dan bahkan masyarakat umumnya. Ini mencakup hal-hal seperti masih merajalelanya korupsi, masih rendahnya respek dan kepatuhan warga negara kepada tatanan hukum, masih tingginya kemiskinan dan pengangguran di kalangan penduduk, dan seterusnya. Jelas, jika masalah-masalah ini bisa dikurangi dan diperbaiki, perjalanan Indonesia menjadi ''raksasa Asia'' kian menjadi lebih mungkin dan menjanjikan.*
Tulisan ini pernah dimuat di Republika, 13 Nopember 2008
Penulis adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
