IGIC 2026 Tetapkan Nasaruddin Umar sebagai Presiden IAMI Pertama
Jakarta, Berita UIN Online - International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 membentuk The International Assembly of Mosque Imams (IAMI) dan menetapkan Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., sebagai presiden pertama. Forum internasional yang membahas penguatan peran imam, masjid, diplomasi keagamaan, dan perdamaian global tersebut berlangsung di Jakarta, 25-27 September 2026.
IGIC 2026 diikuti para imam besar, mufti, dan delegasi dari 46 negara yang berasal dari berbagai kawasan, antara lain Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Asia Tenggara. Sejumlah peserta yang hadir berasal dari Italia, Argentina, negara-negara Skandinavia, Prancis, Inggris, Uzbekistan, Pakistan, India, dan Malaysia. Dari Indonesia, forum turut diikuti pengurus Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) serta imam besar dari berbagai provinsi.
Terpilihnya Nasaruddin Umar sebagai Presiden IAMI mendapat sambutan dari para delegasi yang hadir. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan tersebut sekaligus meminta dukungan para imam besar dunia agar dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Saya merasa tidak pantas untuk dipilih menjadi pimpinan imam besar; saya takut mengecewakan harapan dari sini. Karena itu, jika ini memang kehendak-Nya memilih saya sebagai pimpinan, saya harap agar dapat memahami kelemahan saya dan membantu saya mengatasi kelemahan itu,” ujar Nasaruddin.
Sebagai presiden pertama, Nasaruddin menekankan pentingnya mengembalikan masjid pada peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga ruang pendidikan, pemberdayaan, pertemuan masyarakat, dan penguatan kemanusiaan.
“Masjid itu kita harus mengubah. Selama ini umat yang memberdayakan masjid, tetapi kita harus membalik, masjidlah yang harus memberdayakan umat,” tegasnya.
Pembentukan IAMI menjadi salah satu hasil utama IGIC 2026 sebagai wadah permanen bagi para imam dan pemimpin agama untuk bertukar pengetahuan, memperkuat kerja sama, serta mendorong wacana keagamaan yang damai. IAMI juga diarahkan untuk merespons berbagai persoalan seperti intoleransi, fragmentasi sosial, tantangan lingkungan, isu kepemudaan, kemiskinan, misinformasi, dan krisis kemanusiaan.
IAMI memiliki lima pilar strategis, yaitu Keharmonisan Masjid, Kepemimpinan Imam, Diplomasi Keagamaan, Perdamaian Global dan Aksi Kemanusiaan, serta Masjid dan Komunitas yang Berkelanjutan. Sekretariat permanen IAMI berkedudukan di Jakarta, dengan kantor wilayah di Kuala Lumpur, Kairo, Nairobi, London, New York, Rio de Janeiro, serta Canberra.
Dalam menjalankan programnya, IAMI akan menggelar pertemuan virtual bulanan para imam besar dunia untuk membahas berbagai persoalan keumatan. Nasaruddin juga membuka peluang keterlibatan pemimpin rumah ibadah dari agama lain dalam pembahasan isu kemanusiaan dan lingkungan hidup.
“Kita tidak akan berbicara politik praktis atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan bersama, melainkan menyamakan wawasan bahwa kemanusiaan itu satu,” ungkapnya.
Selain membentuk IAMI, IGIC 2026 menghasilkan Jakarta Understanding tentang keharmonisan masjid, diplomasi keagamaan, dan perdamaian global. Kesepakatan tersebut menempatkan imam sebagai pemimpin ibadah sekaligus mediator konflik, pemersatu keberagaman, penuntun moral masyarakat, dan penggerak perdamaian.
Jakarta Understanding juga memuat komitmen para imam untuk memperkuat pendidikan karakter, moderasi dan toleransi, literasi digital, perlindungan kelompok rentan, dialog lintas iman, penolakan terhadap ekstremisme, kekerasan, hoaks dan ujaran kebencian, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Kesepakatan itu turut menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan warga sipil, penegakan hukum internasional, serta terwujudnya kemerdekaan, keadilan, perdamaian, dan martabat yang berkelanjutan bagi Palestina.
Melalui pembentukan IAMI dan Jakarta Understanding, IGIC 2026 menegaskan penguatan peran masjid dan imam dalam membangun kehidupan keagamaan yang inklusif, memperkuat diplomasi keagamaan, serta mendorong kerja sama lintas negara untuk perdamaian dan kemanusiaan.
