Hyper Realitas Politik Citra

Oleh Gun Gun Heryanto

PROSES politik menjelang Pilpres, bergulir kian cepat dan menghadirkan histeria massa untuk menjadi bagian utuh dari narasi besar yang sedang dikontruksi para elit melalui politik pencitraan mereka. Perang resmi telah dimulai sejak tiga pasangan calon capres dan cawapres yakni SBY-Boediono, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo mendaftarkan diri di KPU. Konsolidasi menjadi tiga kekuatan utama tadi, tentu saja bukan hal yang mudah. Kalkulasi politiklah, yang memungkinkan mereka saling merapat dan menyatu untuk memproklamirkan diri menjadi tiga pasangan. Meskipun, paket diantara mereka kerap bersebrangan di masa lalu. Kini, ketiga pasangan itu harus memainkan peran bersama yakni mencitrakan diri sebagai pasangan ideal dalam kesadaran atau bahkan ketidaksadaran pemilih. Sebuah mekanisme yang menempatkan politik bukan di ranah realitas substantif  melainkan hyper realitas.

Pemilahan Biner

Strategi politik yang dibangun oleh para kandidat capres dan cawapres sekarang ini kian mengukuhkan politik citra. Sebuah mekanisme simulasi yang melahirkan fenomena “seolah-olah”. Misalnya seolah-olah pro rakyat, seolah-olah bekerja demi bangsa, seolah-olah pemimpin yang bisa menghadirkan kesejahteraan, tanpa kekhawatiran jika peran “seolah-olah” itu dapat melahirkan kesadaran palsu (false consciousness) dan tidak memberdayakan pemilih.

Perang citra yang dominan dapat kita amati di media massa. Hampir seluruh stasiun televisi, radio dan berbagai varian media cetak mengemas Pemilu dalam dimensi politik citra para elit. Akomodasi media massa terhadap politik citra bisa dipahami dalam konteks hukum penawaran dan permintaan yang menjadi ciri logika dan regulasi pasar (market regulation). Saat politik menjadi komoditi, dan realitas pemilu dapat dikapitalisasi, maka media pun menganggap politik citra sebagai sesuatu yang sah dan apa adanya.

Satu penanda menonjol yang dikembangkan oleh elit dalam politik citra akhir-akhir ini, adalah pemilahan (oposisi) biner antar elit.  Oposisi yang menekankan pada kemampuan bahasa dalam menghantarkan makna guna menstrukturkan realitas. Misalnya pemilahan baik-jahat, gelap-terang, rasional-irrasional. Dalam konteks Pemilu 2009, pemilahan label neolib yang diidentikkan dengan Boediono sengaja dihadap-hadapkan dengan ekonomi kerakyatan Mega-Pro.  Slogan lebih cepat lebih baik JK, menjadi penegas keberbedaan dari sosok SBY yang dianggap peragu, serba hati-hati, dan lambat bertindak. Bahkan tempat deklarasi pun tak lepas dari oposisi biner ini. Kemegahan deklarasi capres dan cawapres Partai Demokrat di Bandung seakan ditantang oleh ornamen gunungan sampah di Bantar Gebang dalam deklarasi capres dan cawapres Golkar-Gerindra. Kampanye pro petani, nelayan dan pedagang kecil pun seolah menjadi antitesa dari kandidat lain yang dikesankan pro pengusaha atau pro kapitalis multinasional.

Semuanya itu, lebih merupakan mekanisme penciptaan kesan daripada substansi. Energi rakyat tersedot ke dalam diskursus dari pemilahan biner yang elitis tadi. Hingga gamang untuk mengevaluasi indikator-indikator program nyata apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan yang bertarung, guna meningkatkan kapasitas individual dan kolektif rakyat di masa depan.

Simulasi realitas

Kecenderungan politik citra mengarah pada apa yang disebut Jean Baudrillard dalam tulisannya The Precession of Simulacra, sebagai simulasi realitas. Pada dasarnya simulasi realitas ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang cenderung palsu (seolah-olah mewakili kenyataan). Ruang pemaknaan di mana tanda-tanda saling terkait dianggap tidak harus memiliki tautan logis.

Para kandidat capres dan cawapres telah membentuk hyper realitas. Istilah hyper realitas paling tidak memiliki dua sifat dominan. Pertama, sebagai reality by proxy yang lahir dari ketidakmampuan kesadaran dalam membedakan antara realitas dan fantasi. Banyak mimpi indah dibangun dan membentuk kesan di masyarakat seolah-olah para kandidat itu pembela orang kecil, pemimpin santun, hati-hati dan bermoral, atau pemimpin yang  lugas dan mampu bekerja cepat demi rakyat. Kenyataanya, mereka yang mengaku pembela kaum papa itu ternyata juga borjuis. Politisi yang mengaku bermoral, kian mekanistik dan sangat percaya diri karena merasa komando berada dalam kekuasaannya. Begitu pun politisi yang mengaku bekerja cepat, ternyata juga sangat sarat dengan kepentingan politik dan bisnis orang-orang di sekelilingnya. Kita mengalami kesulitan dalam memahami relevansi dunia kesan dengan realitas apa adanya.

Wajar jika hyper realitas dalam pandangan Baudrillard dimaknai sebagai “The simulation of something which never really existed." . Sementara Umberto Eco menyebutnya sebgai "The authentic fake" atau kepalsuan yang otentik.

 

Kedua, solisi imajiner yaitu proses menjadikan sesuatu yang non-empiris, serta mengobjekan kesan lewat kecanggihan teknologi simulasi, sehingga menjadi fakta yang dapat dilihat dan dirasakan pemilih. Berbagai teknik komunikasi politik seperti iklan, publisitas di media massa, loby, negosiasi dan lain-lain  telah menyebabkan rakyat sulit membedakan antara yang nyata dan yang imajiner, atau antara yang benar dan yang palsu. Hubungan antara citra diri kandidat dengan kenyataan hidup pemilihnya bisa jadi tidak saling terhubung. Namun karena keduanya kerap dihadirkan dalam satu realitas simbolik media, lambat laun tercipta asosiasi antara keduanya. Sehingga dunia kesan menjadi representasi pilihan dari para pemilih. Inilah yang ditulis Piliang (2006), manusia terjebak dalam bujuk rayu dan ketersesatan tanpa tujuan. Pencitraan menjadi segala-galanya bagi pemilih. Sehingga, tanda menciptakan mitosnya sendiri serta mengambil alih makna secara atuh. Hayalan-hayalan semu sekali pun menjadi terlihat sangat nyata. Proses ini yang kerap dikenal sebagai imagologi atau penggunaan citra-citra tertentu untuk menciptakan imaji tentang realitas yang pada titik tertentu akan dianggap sebagai realitas itu sendiri.

 

Logosentrisme

Ada empat tahapan dalam pencitraan menurut Baudrillard. Pertama pencitraan adalah refleksi dari realitas dasar. Kedua, ia menutupi dan menyesatkan realitas dasar. Ketiga, menutupi ketidakhadiran realitas dasar. Keempat, tidak mengacu atau memiliki relasi dengan realitas manapun. Pada tahap inilah muncul simulasi yang sempurna. Realitas dasar Pilpres sesungguhnya adalah prosesi memandatkan wewenang dari rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya. Dengan demikian, rakyatlah esensi pemilik kekuasaan. Namun demikian, realitas dasar itu kerap ditutupi, dikaburkan atau hanya dijadikan instrumen oleh para kandidat capres dan cawapres dengan menempatkan citra diri mereka melampaui kekuasaan rakyat.  

Dalam konteks Pilpres kali ini, sebaiknya pemilih memiliki kritisisme atas politik citra yang melahirkan simulakra atau keadaan realitas kita yang telah diaduk-aduk oleh berbagai penanda yang dapat menyebabkan kita mengalami kesadaran semu. Citra para elit yang mempermainkan realitas kita sehingga kita menerima kenyataan bahwa hyper realitas itu adalah realitas kita sendiri. Solusinya: pertama, sebagai pemilih seyogyanya kita tidak terjebak pada makna tunggal dari para elit yang bertarung. Pemilih mesti sadar bahwa realitas kontestasi menyuguhkan makna yang poliinterpretable. Setiap narasi dari elit jangan langsung dipercayai dan amini sebagai sesuatu yang sahih dan apa adanya. Kedua, sebagai pemilih kita juga sudah sewajarnya tidak terjebak dalam logosentrisme. Menurut pemikir beraliran postmodernisme, Derrida, paham logosentrisme sering terdampar pada aspek fonosentrisme, yang mendewakan kata. Kendati penafsiran tak akan lepas dari kata, namun makna demokrasi dalam Pemilu lebih dari sebuah kata. Tak cukup hanya membangun demokrasi melalui kata-kata dan citra, melainkan juga harus hadir dalam realitas yang sesungguhnya.

Tulisan ini pernah dimuat di Seputar Indonesia, 27 Mei 2009

Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta