Forum Rektor Indonesia Tuntas, Ini Harapan Bagi Perguruan Tinggi

Surabaya, BERITA UIN Online— Pertemuan Forum Rektor Indonesia yang digelar di kampus Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu-Minggu (29-30/10/2022) telah selesai. Dari berbagai rangkaian acaranya, forum menghendaki kerjasama lebih erat antar perguruan tinggi dan penekanan pentingnya peran kampus dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Kali ini, konvensi sekaligus temu tahunan forum mengambil tema 'Peran Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, Obat, dan Alat Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045'. Selain pimpinan perguruan tinggi, sejumlah Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Diantaranya Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Menkes Budi G. Sadikin, dan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD juga hadir.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri 384 peserta dari 345 institusi. Ke-345 institusi itu antara lain dari Kemendikbud, Kemenkes, Kemenko Polhukam, perguruan tinggi Islam negeri, perguruan tinggi umum negeri, termasuk 260 perguruan tinggi swasta.

Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Hj. Amany Lubis sendiri turut hadir mewakili pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Bahkan dalam kegiatan ini, Rektor Amany dipercaya menjadi moderator bagi sesi dialog pidato utama Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD yang bertajuk ‘Peran Strategis Pembangunan Demokrasi, Hukum, dan Keamanan untuk Indonesia Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan’.

Dalam laporannya. Ketua Panitia Penyelenggara Pertemuan Forum Tahunan Rektor Prof. Dr. Mohammad Nasih mengungkapkan, pertemuan tahunan ini dilakukan selama dua hari. Selain fokus membahas rekomendasi dan kelembagaan forum rektor, forum juga diisi diskusi tentang politik dan demokrasi terkini di Indonesia.

"Hari pertama fokus pada rekomendasi dan kelembagaan Forum Rektor Indonesia, hari kedua fokus pada beberapa hal terkait wajah demokrasi dan kondisi bangsa dan negara. Nanti ada dialog dengan Pak Menko Polhukam Prof Mahfud," ujarnya.

Rektor Universitas Airlangga ini menambahkan, puncak pertemuan kegiatan nantinya diisi deklarasi para rektor seluruh Indonesia dalam mewujudkan demokrasi berkualitas di tanah air. “Sama-sama mendeklarasikan bahwa Rektor seluruh Indonesia siap dan berkomitmen mewujudkan demokrasi bermartabat, berkualitas, berbiaya murah, tanpa kecurangan dan money politics," paparnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Ir. Panut Mulyono M.Eng., Ph.D menegaskan, pertemuan pimpinan perguruan tinggi kali ini dilakukan dengan tujuan mempererat kerjasama perguruan tinggi dalam memperkuat peran masing-masing. Berbagai persoalan bangsa saat ini dan mendatang, jelasnya, membutuhkan peran kuat perguruan tinggi.

"Perguruan tinggi harus jadi bagian dari solusi persoalan bangsa. untuk itu, Forum Rektor Indonesia harus dapat menjadi agen perubahan dengan ide-ide kreatif dan inovatif, bergerak secara kolaboratif dan sinergis. Kita harap Forum Rektor Indonesia jadi pendorong kemajuan Indonesia," tandasnya.

Sesuai temanya, lanjut Rektor Universitas Gajah Mada ini, diantara persoalan bangsa yang perlu terus diperhatikan adalah sektor pangan, energi, dan kesehatan menyusul efek pandemi COVID-19 belakangan ini. Hal lainnya yang bisa dikontribusikan perguruan tinggi adalah penegakan demokrasi yang lebih berkualitas di tanah air.

Kendati demikian, Panut juga mengingatkan perguruan tinggi untuk tetap fokus dalam mencetak para lulusan dengan skill siap masuk dunia kerja, sistem pembelajaran dan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Termasuk juga tidak mengabaikan sistem pembelajaran bauran yang dikembangkan semasa pandemi sebagai jalan pembelajaran untuk hasil belajar lebih optimal.

Kampus Penjaga Demokrasi Sehat

Sementara itu, Menko Polhukam Prof. Mahfud MD dalam paparannya meminta perguruan tinggi terus menjaga sekaligus meningkatkan perannya dalam perbaikan kualitas demokrasi di tanah air. Menurutnya, perguruan tinggi bisa berkontribusi dengan meningkatkan kualitas berbagai aspek penopang pertumbuhan demokrasi berkualitas.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII ini mengatakan, demokrasi di tanah air menghadapi sejumlah tantangan penting sehingga perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Pasca tantangan berupa penyimpangan sebelum masa reformasi, demokrasi juga terus menghadapi tantangan pasca reformasi sendiri.

Salah satu tantangannya adalah politik transaksi yang mengakibatkan proses demokrasi tidak menghasilkan pemimpin berkualitas melainkan hasil negosiasi cukong politik. Praktek demikian sulit dihindari karena indeks kesejahteraan ekonomi masyarakat juga berperan pada penerimaan politik uang.

Mengutip analisis Prof. Dr. Boediono, jelasnya, demokrasi Indonesia akan berjalan ideal jika tingkat penghasilan per kapita nasional mencapai lebih dari USD5000, sedang saat ini penghasilan per kapita nasional baru di kisaran USD3000-4000. "Ini tugas kita (perguruan tinggi, red.) mempercepat itu (kenaikan penghasilan per kapita, red.)" paparnya.

Tantangan lain demokrasi Indonesia adalah merajalelanya hoax atau informasi menyesatkan. Hoax sendiri dinilainya tercipta dari fenomena saling serang antara pendukung dan pengkritik pemerintah, bukan dari pemerintah itu sendiri.

"Hoax merajalela. Terjadi fenomena post truth. Hal tidak benar benar selalu disebar-sebarkan. Indonesia itu dilanda hoax. Orang bilang, itu buzzer pemerintah, bukan," paparnya lagi.

Selain itu, sambungnya, tantangan demokrasi di tanah air adalah korupsi. Persoalan korupsi bukan lagi tindakan individual atau kelompok melawan hukum, melainkan juga dukungan rekaya hukum seperti perundang-undangan.

Namun dengan berbagai realitas yang melingkupinya, sebut Mahfud, sistem pemerintahan demokrasi telah menempatkan kehidupan masyarakat Indonesia telah berkembang lebih baik dalam berbagai aspeknya. Mulai dari peningkatan ekonomi, ketersediaan akses pendidikan, hingga lapangan kerja.

"Nah ini yang harus kita jaga. Mari kita jaga demokrasi yang sehat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sehat dan bermartabat," pungkasnya.

Prof Nasih Pimpin Forum Rektor

Penutupan, pertemuan bernama Konvensi Kampus XXVIII dan Temu Tahunan XXIV menyepakati Rektor Universitas Airlangga Prof Dr Mohammad Nasih SE MT Ak sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2022-2023, menggantikan Prof Ir Panut Mulyono. Pengukuhannya dilakukan oleh Dewan Pertimbangan FRI Prof Dr Arif Satria SP MSi.

“Menjadi ketua Forum Rektor Indonesia merupakan sebuah amanah dan tentunya harus diterima, ada persyaratan yang harus dijalani yaitu kolaborasi dan kerja samanya, perlu diketahui bahwa forum rektor ini adalah milik bersama tanggung jawab bersama,” kata Prof Nasih usai dikukuhkan.

Dalam pidatonya, Prof Nasih mengajak seluruh rektor melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan para rektor perguruan tinggi, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Menurutnya, forum rektor bukan milik satu kalangan, tetapi milik bersama yang harus dipelihara bersama-sama dan harus dibesarkan bersama.

Selain penunjukan Prof Nasih, pertemuan forum juga diakhiri deklarasi perguruan tinggi atas kehidupan demokrasi Indonesia, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024. Diantara isi deklarasinya adalah kesiapan perguruan tinggi untuk berkontribusi dan melakukan aksi nyata mewujudkan demokrasi Indonesia berkualitas dan bermartabat, berbiaya murah, serta tanpa kecurangan dan politik uang. (zm)