Forum AICIS+ 2026, Tim Riset Kolaboratif UIN Jakarta, BRIN, dan UI Tawarkan Model Pengembangan UMKM Berbasis Komunitas

Forum AICIS+ 2026, Tim Riset Kolaboratif UIN Jakarta, BRIN, dan UI Tawarkan Model Pengembangan UMKM Berbasis Komunitas

Cirebon, Berita UIN Online– Kolaborasi peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Universitas Indonesia (UI) menawarkan model pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis komunitas sebagai alternatif penguatan ekonomi umat. Model tersebut dipaparkan dalam The Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) ke-25 Tahun 2026 di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (18/11/2026).

Tim riset yang diketuai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Nur Hidayah S.Ag., SE., M.A., M.A., Ph.D. ini melibatkan Edi Junaedi (BRIN), Faisal Arief Kamil (UIN Jakarta-PT Markdata Riset Indonesia, dan Ulyn Nuha (Universitas Indonesia). Dalam konferensi internasional yang berlangsung pada 17–20 November 2026 tersebut, tim mempresentasikan hasil penelitian berjudul “Institutional Bricolage Capacity and Operational Continuity of Islamic Blended Microfinance in Indonesia and Malaysia”.

Presentasi disampaikan Edi Junaedi, peneliti agama dan tradisi keagamaan pada Deputi Kebijakan Pembangunan (DKP) BRIN, di lantai 7 Gedung Siber UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian tersebut dipresentasikan dalam panel bertema Circularity, Sustainable Economy, Halal Innovation, and Islamic Social Finance.

Dalam paparannya, Edi menjelaskan hasil penelitian mengenai praktik pengembangan UMKM berbasis keuangan syariah pada sejumlah komunitas. Temuan tersebut sekaligus dikaitkan dengan prospek pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program prioritas nasional.

Penelitian dilakukan pada empat lokus komunitas, yakni Baznas Microfinance Desa (BMD), LAZ U-Care dan Koperasi Pro-IBU di Bekasi, LAZ Sukses dan Koperasi Cokro di Depok, serta Bank Infak milik Masjid Raya Bintaro Jaya di Tangerang Selatan.

“Data yang ditemukan dari proses bisnis pada empat komunitas tersebut menyimpulkan bahwa skema komunitas yang berbasis ekonomi syariah bisa menjadi alternatif bagi pengembangan ekonomi umat ke depan,” paparnya.

Edi Junaedi BRIN

Edi menjelaskan, keberhasilan model UMKM berbasis komunitas ditopang oleh sejumlah faktor, antara lain modal sosial berupa jaringan jamaah masjid dan majelis taklim, prinsip tanggung renteng, pendampingan oleh amil zakat, serta legitimasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kombinasi faktor tersebut dinilai mampu membangun kepercayaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab bersama dalam aktivitas ekonomi. Berdasarkan temuan penelitian, skema pembiayaan berbasis komunitas yang dikaji mencatat tingkat kredit macet hanya 1,2 persen, sementara angka kredit macet pada Baznas secara keseluruhan disebut mencapai 24 persen.

“Data ini tim riset temukan dari hasil wawancara mendalam terhadap 30 informan yang berlatar belakang dari tujuh komunitas UMKM dan lima pengurus KDKMP di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selain itu, juga studi komparatif melalui wawancara daring dengan pengurus Angkasa Malaysia,” jelasnya.

 

Praktik Baik Komunitas untuk Pengembangan KDKMP

Lebih lanjut, Edi menyoroti tantangan pengembangan 80.000 KDKMP yang digagas pemerintah sebagai program prioritas nasional. Menurutnya, keberlanjutan koperasi tidak cukup hanya ditopang ketersediaan modal dan dukungan kebijakan, tetapi juga membutuhkan fondasi keanggotaan dan komunitas yang kuat.

Ia mengingatkan bahwa secara filosofis, koperasi merupakan badan usaha yang bertumpu pada kepemilikan dan partisipasi anggota. Karena itu, pengembangan KDKMP perlu memastikan keterlibatan masyarakat sebagai subjek sekaligus pemilik koperasi.

“Koperasi itu mestinya milik anggota, KDKMP justru turun begitu saja. KDKMP punya modal jangan sampai tanpa komunitas,” tegasnya.

Menurut Edi, pengalaman komunitas yang menjadi lokus penelitian menunjukkan bahwa modal sosial dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Praktik baik tersebut dapat direplikasi untuk pengembangan KDKMP agar tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar tumbuh sebagai institusi ekonomi milik masyarakat.

“Temuan bahwa pengembangan UMKM dengan skema komunitas tetap eksis berjalan, ini menjadi praktik baik yang bisa ditularkan dan diduplikasi untuk pengembangan KDKMP ke depan,” lanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, tim riset merekomendasikan empat langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan KDKMP.

Pertama, membangun keanggotaan berbasis komunitas yang bersifat sukarela. Kedua, mengalokasikan dana khusus untuk pendampingan yang terbuka dan berkelanjutan. Ketiga, memisahkan rekening berdasarkan sumber pendanaan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Keempat, membentuk lapisan pendukung di tingkat kabupaten/kota untuk memantau perkembangan dan kinerja KDKMP di lapangan.

Lebih jauh, Edi menegaskan, hasil penelitian kolaboratif ini memperlihatkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam membangun ekosistem ekonomi umat. Integrasi modal sosial, pendampingan, tata kelola keuangan, dan partisipasi sukarela diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga mampu menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (Kontributor/Zm)