FISIP UIN Jakarta Dorong Mahasiswa Kawal Demokrasi dengan Nalar Kritis dan Data
Jakarta, Berita UIN Online— Mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, tidak hanya melalui partisipasi politik, tetapi juga dengan mengkritisi kebijakan publik, melawan disinformasi, dan menyampaikan aspirasi berdasarkan data. Peran tersebut menjadi sorotan dalam Simposium Nasional 2026 yang diselenggarakan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN Jakarta, Senin (12/10/2026).
Mengangkat tema “Memperkuat Peran Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam Mengawal Demokrasi dan Menjaga Ruang Publik yang Partisipatif”, simposium ini menghadirkan Roy Imanuddin, peneliti Katadata.co.id, dan Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Bakir Ikhsan, M.Si. Diskusi dipandu Virgiawan Hidayat.
Dekan FISIP UIN Jakarta, Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah, M.Si., M.A., saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal dinamika sosial-politik dan proses demokrasi. Sebagai agen perubahan sosial, mahasiswa perlu membangun strategi gerakan yang relevan dengan perkembangan zaman, baik melalui kegiatan akademik maupun aktivisme.
Dalam pemaparannya, Roy Imanuddin menyoroti hubungan antara kondisi ekonomi dan kualitas demokrasi. Menurutnya, indikator pertumbuhan ekonomi makro perlu dilihat bersama kondisi kesejahteraan masyarakat, termasuk tantangan yang dihadapi kelompok kelas menengah dan pekerja sektor manufaktur.
Roy juga mengingatkan potensi ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja pada 2030. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membatasi peluang mobilitas ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian kesejahteraan masyarakat.
Persoalan ekonomi, lanjutnya, turut berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika pengelolaan anggaran negara belum dirasakan memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat ikut terpengaruh.
Dalam konteks tersebut, Roy menekankan pentingnya ruang publik yang bebas, inklusif, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu menghidupkan diskusi publik, mengkritisi kebijakan, serta menyampaikan argumentasi yang logis dan didukung bukti.
Kemampuan berpikir analitis, literasi data dan digital, komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi, serta adaptabilitas menjadi kompetensi penting untuk menghadapi tantangan demokrasi dan perubahan sosial.
Lima Tantangan Demokrasi Kontemporer
Sementara itu, Prof. Ahmad Bakir Ikhsan mengidentifikasi lima tantangan utama demokrasi kontemporer, yakni polarisasi politik, apatisme publik, disinformasi, oligarki politik, dan distorsi ruang publik.
Polarisasi politik dan politik identitas dapat menghambat partisipasi kelompok minoritas, perempuan, serta kelompok rentan. Di sisi lain, apatisme publik berisiko membuat demokrasi berhenti pada prosedur formal tanpa menghasilkan perubahan yang bermakna bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti dominasi kepentingan pemilik modal dan komersialisasi opini yang berpotensi mempersempit ruang bagi aspirasi kelompok akar rumput. Situasi ini menuntut keterlibatan mahasiswa untuk menjaga ruang publik agar tetap terbuka bagi pertukaran gagasan dan perbedaan pendapat.
Untuk merespons tantangan tersebut, Prof. Ahmad Bakir Ikhsan menguraikan enam peran yang dapat dijalankan mahasiswa. Pertama, memperkuat literasi demokrasi dan kesadaran kewargaan. Kedua, menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan berbasis data. Ketiga, menjaga ruang publik digital yang sehat dalam menghadapi disinformasi politik.
Keempat, membangun budaya dialog dan deliberasi publik. Kelima, mengambil peran sebagai policy entrepreneur melalui penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan keterlibatan dalam forum konsultasi publik. Keenam, memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk memperluas partisipasi sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
Membangun Partisipasi yang Berdampak
Diskusi dan tanya jawab melibatkan peserta dari sejumlah perguruan tinggi. Berbagai isu mengemuka, mulai dari sinergi mahasiswa dengan masyarakat, keberanian menyampaikan pendapat di tengah tantangan ruang diskusi, hingga faktor yang mendorong meningkatnya apatisme publik.
Dalam diskusi tersebut, penggunaan data dan argumentasi yang kuat menjadi salah satu unsur penting untuk membangun dialog yang setara. Keberanian menyampaikan pendapat juga perlu ditumbuhkan melalui pembiasaan berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab.
Sementara itu, apatisme publik dapat muncul ketika partisipasi politik tidak menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat, maupun ketika literasi politik belum berkembang secara memadai.
Melalui Simposium Nasional 2026, FISIP UIN Jakarta bersama ILMISPI mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami demokrasi sebagai sistem dan prosedur politik, tetapi juga terlibat aktif dalam menjaga kualitasnya. Nalar kritis, literasi data, keterbukaan terhadap dialog, dan kolaborasi dengan masyarakat menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik dan memperkuat demokrasi yang partisipatif. (Riani/Zm)