Final Debat Hukum dan IDC ke-15, FSH UIN Jakarta Perkuat Pemahaman Hukum Generasi Muda 

Auditorium Harun Nasution, Berita UIN Online – Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkolaborasi dengan Integrity Law Firm dan Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menggelar Final Debat Hukum Integrity Scholarship VI serta Integrity Constitutional Discussion (IDC) ke-15. Acara ini mengangkat tema "Wajah Hukum Pemerintahan Baru: Antara Asa dan Realita”, di Auditorium Harun Nasution, Kamis (06/02/2025).

Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., dengan resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kolaborasi antara UIN Jakarta, Integrity Law Firm, dan CALS merupakan langkah strategis dalam memperkuat kewibawaan serta kepastian hukum di Indonesia.

“Saya mengucapkan selamat atas terlaksananya kegiatan kolaborasi ini. Integrity Law Firm memiliki peran penting bagi UIN Jakarta dalam pengembangan kewibawaan dan kepastian hukum di Indonesia,” ujar Prof. Asep.

Turut hadir dalam acara ini, para Wakil Rektor UIN Jakarta serta pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta. Rangkaian kegiatan terbagi dalam dua sesi, yaitu Final Debat Hukum Integrity Scholarship VI dan diskusi konstitusi.

Senior Partner Integrity Law Firm sekaligus Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, S.H., L.LM., Ph.D., menekankan pentingnya penguasaan ilmu hukum dan integritas pada generasi muda dalam menghadapi tantangan hukum di era pemerintahan baru.

“Terus asah dan kuasai ilmu hukum, jadilah pribadi yang mumpuni dalam pemahaman bidang hukum di Tanah air. Disaat yang sama, bangun karakter, dengan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan kerja keras. Karena sesungguhnya nilai-nilai etika dan moralitas ini yang sekarang diperlukan di tengah tantangan hukum saat ini,” ujar Prof. Denny dalam wawancara singkat.

Ia juga menjelaskan bahwa Final Debat Hukum Integrity Scholarship merupakan bagian dari program beasiswa yang bertujuan untuk mencari bibit unggul di bidang hukum. Program ini tidak hanya memberikan bantuan dana pendidikan, tetapi juga mendukung pengembangan wawasan dan pemahaman hukum bagi mahasiswa.

Menurut pantauan Berita UIN Online, sejumlah pakar hukum dan akademisi menjadi juri serta narasumber dalam diskusi konstitusi ini, di antaranya:

Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Senior Partner Integrity Law Firm dan Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, S.H., L.LM., Ph.D., Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Syariah FSH UIN Jakarta, Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H., M.A., M.Dc., Pengamat Politik, Rocky Gerung, Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, S.H., M.H., Pakar Hukum Tata Negara UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.LM., dan Advokat, Harimuddin, S.H.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penguatan pemahaman hukum, serta mendorong lahirnya generasi penerus yang kompeten di bidang hukum di Indonesia.

(Shanti Oktavia/Aida Adha S./Fauziah M./Amalia Vilistin/Foto: Muhammad Ghifari Rahman)