Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Politik, Idris Thaha Tekankan Agama sebagai Sumber Etika Berpolitik
Auditorium Harun Nasution, Berita UIN Online - Ketika agama masuk ke arena politik, persoalannya bukan semata-mata apakah agama dan politik boleh bertemu, melainkan bagaimana nilai agama diterjemahkan, siapa yang membawanya, serta untuk kepentingan siapa nilai tersebut digunakan. Persoalan itu menjadi perhatian Prof. Dr. Idris Thaha, M.Si. dalam orasi ilmiahnya berjudul “Agama di Arena Kekuasaan: Nilai, Aktor, dan Akomodasi (Pengalaman Politik di Indonesia)”, yang disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Auditorium Harun Nasution, Rabu (30/09/2026). Pada momentum tersebut, Prof. Idris dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang kepakaran Agama dan Politik bersama 12 guru besar lainnya.
Dalam orasinya, Prof. Idris menempatkan agama bukan hanya sebagai seperangkat ajaran, tetapi sebagai salah satu sumber nilai dalam kehidupan politik. Menurutnya, agama menyediakan bahasa untuk berbicara mengenai keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab, kemaslahatan, dan solidaritas, serta martabat manusia.
Karena itu, ia menekankan pentingnya melihat hubungan agama dan politik sebagai fakta empiris, bukan hanya hubungan normatif. “Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: Bagaimana agama bekerja di dalam politik?” ujarnya. Menurutnya, nilai agama perlu dilihat bagaimana menjadi tindakan, otoritas menjadi legitimasi, serta identitas organisasi yang berperan sebagai kekuatan politik.
Gagasan tersebut selaras dengan perjalanan akademik Prof. Idris yang mempertemukan pendidikan keislaman dan ilmu politik. Setelah menempuh pendidikan di Tarbiyatul Mu’allimin Al-Islamiah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep, ia melanjutkan S1 Aqidah dan Filsafat di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1993, kemudian menyelesaikan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada 2004, dan S3 Pemikiran Politik Islam di UIN Jakarta pada 2018. Disertasi doktoralnya yang berjudul “PDI Perjuangan dan Islam: Kajian atas Akomodasi Islam dalam Politik,” yang kemudian diterbitkan menjadi buku Islam dan PDI Perjuangan: Akomodasi Aspirasi Politik Umat pada 2018.
Dari penelitian tersebut, Prof. Idris menunjukkan bahwa agama tidak selalu masuk ke dalam politik sebagai membawa identitas keagamaan. Namun, dalam kasus PDI Perjuangan, ia menemukan adanya akomodasi aspirasi Islam melalui struktur, institusi, elite, kegiatan, dan regulasi. Temuan itu membawanya pada pemahaman bahwa hubungan agama dan politik berlangsung melalui berbagai jalur kelembagaan dan hubungan antaraktor.
Namun, keterlibatan agama dalam politik juga menyimpan persoalan ketika nilai keagamaan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Prof. Idris mengingatkan bahwa simbol, otoritas, dan jaringan keagamaan dapat digunakan untuk memperoleh dukungan politik, sementara suara agama dapat ditinggalkan ketika kekuasaan harus menghadapi kritik. Ia menggambarkan kondisi tersebut melalui metafora agama yang diperlakukan seperti stempel kekuasaan.
“Pertanyaan saya: mengapa agama begitu mudah dijadikan sumber legitimasi, tetapi begitu sulit dijadikan sumber koreksi?” ujar Prof. Idris.
Bagi Prof. Idris, agama tidak semestinya hanya hadir sebagai simbol dalam politik. Kehadirannya perlu dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan warga, termasuk keadilan, pelayanan publik, akuntabilitas, perlindungan warga, dan kemaslahatan. Karena itu, agama perlu memiliki ruang untuk menyampaikan kritik moral, sementara kekuasaan tetap terbuka terhadap pengujian atas klaim yang dibuat atas nama agama.
Pada akhirnya, perjalanan Prof. Idris dari pendidikan pesantren, kajian filsafat Islam, hingga ilmu politik menemukan titik temu dalam gagasan bahwa politik membutuhkan etika yang menjaga kekuasaan tetap berpihak pada manusia. Bagi Prof. Idris, agama tidak ditempatkan untuk mengambil alih politik, melainkan menjadi sumber nilai yang memberi arah moral bagi kehidupan politik, demokrasi, dan kekuasaan.
“Harapan saya bagi agama, politik, demokrasi, dan ilmu pengetahuan: Ilmu harus membebaskan manusia dari ketidaktahuan. Demokrasi harus membebaskan manusia dari dominasi. Dan, agama harus menjadi sumber nilai yang memuliakan manusia,” tegasnya.
Saksikan selengkapnya Prosesi Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar, melalui kanal YouTube resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: