Diangkat dari Riset Doktoral Dosen di Harvard University, PPIM UIN Jakarta Bedah Dinamika Haji di Tanah Air
Gedung PPIM, Berita UIN Online – Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar PPIM Seminar Series ke-53 bertajuk “Wajah Haji Hari Ini: Antara Tradisi, Birokrasi, dan Komersialisasi” Rabu (29/7/2026) di Ruang Diskusi PPIM UIN Jakarta. Kegiatan yang diikuti sekitar 30 peserta secara luring dan puluhan peserta melalui Zoom ini mengulas dinamika penyelenggaraan haji Indonesia dari perspektif antropologi, sejarah, dan kebijakan publik.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber yang menyoroti bagaimana praktik haji di Indonesia terus mengalami perubahan sebagai hasil interaksi antara tradisi spiritual masyarakat, tata kelola birokrasi negara, serta perkembangan mekanisme pasar. Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi.
Seminar ini sekaligus membedah buku “The Hajj, Reinvented: Pilgrimage, Mobility and Inter-State Organizations in Saudi Arabia and Indonesia”, karya Peneliti PPIM UIN Jakarta Dadi Darmadi, Ph.D. Buku tersebut merupakan riset doktoralnya di Harvard University yang mengkaji transformasi penyelenggaraan ibadah haji melalui perspektif antropologi, mobilitas, dan hubungan antarnegara, dengan menyoroti dinamika tata kelola haji di Arab Saudi dan Indonesia.
Peneliti PPIM UIN Jakarta, Dadi Darmadi, Ph.D., menjelaskan bahwa bagi masyarakat Indonesia, ibadah haji bukan sekadar pemenuhan rukun Islam, melainkan juga puncak perjalanan spiritual yang sarat dengan nilai budaya dan sosial. Namun, dalam konteks modern, penyelenggaraan haji tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan yang saling berinteraksi.
“Ada tiga lapisan kekuatan utama yang saling bekerja yaitu tradisi spiritual masyarakat, kekuatan birokrasi negara, dan logika komersialisasi pasar. Ketiganya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling bertemu, beririsan, bernegosiasi, dan tak jarang bertabrakan. Dari hasil negosiasi dan benturan itulah wajah haji kita terbentuk seperti sekarang,” ujarnya.
Ia menambahkan pendekatan anthropology of the state atau antropologi negara penting digunakan untuk memahami bahwa kebijakan publik tidak sepenuhnya bersifat kaku, tetapi dipengaruhi oleh aktor-aktor yang berada di balik lembaga negara. Karena itu, berbagai kebijakan seperti penetapan kuota haji, pengelolaan dana manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hingga penentuan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) merupakan ruang negosiasi yang terus berkembang.
Dari perspektif sejarah, Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah sekaligus akademisi UIN Jakarta, Prof. Dr. Oman Fathurahman, menegaskan bahwa hubungan masyarakat Nusantara dengan penyelenggaraan ibadah haji telah terbangun jauh sebelum hadirnya birokrasi negara modern. Hal tersebut tercermin dalam berbagai manuskrip keagamaan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang mendokumentasikan hubungan jemaah Nusantara dengan para penyedia layanan haji (Sheikh Haji) di Makkah.
“Surat-surat bersejarah membuktikan bahwa peran kiai dan tokoh agama tidak hilang di tengah modernisasi birokrasi haji. Mereka tetap menjadi jangkar kultural dan spiritual bagi jemaah,” jelasnya.
Sementara itu, akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Subkhani Kusuma Dewi, Ph.D., menyoroti konsekuensi dari penataan birokrasi haji yang memicu masa tunggu hingga 30–50 tahun di sejumlah daerah. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari alternatif melalui ibadah umrah sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan kuota haji.
“Kajian sejarah maupun kontemporer menunjukkan adanya fluidity atau kelenturan dalam pelaksanaan haji dan umrah. Oleh karena itu, studi filologi dan keislaman memerlukan pendekatan multidimensi untuk melihat bagaimana respons masyarakat terhadap dinamika ibadah ke tanah suci ini,” ungkapnya.
Seminar kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Peserta, baik yang hadir secara langsung, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendalami berbagai isu mengenai tata kelola haji dari perspektif sejarah, kebijakan, hingga kehidupan sosial-keagamaan.
(Khoirillah/Zaenal M./Fajri Nafisa/Foto: Tiara Abdhie)