Dari Wartawan Kampus hingga Guru Besar, Prof. Bakir Ihsan Sorot Demokrasi Pancasila
Auditorium Harun Nasution, Berita UIN Online – Di tengah berlangsungnya Sidang Senat Terbuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, suasana haru dan khidmat menyelimuti sosok 13 guru besar. Salah satu guru besar tersebut adalah Prof. Dr. A. Bakir Ihsan, M.A., hadir pada momentum bersejarah tersebut yang menyita perhatian melalui gagasan kritisnya mengenai arah masa depan demokrasi bangsa, di Auditorium Harun Nasution, Rabu (30/09/2026).
Perjalanan Prof. Bakir menuju puncak karir akademis dimulai dengan langkah merantau ke Jakarta untuk menempuh program studi Aqidah dan Filsafat di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang dikenal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Bakir tidak sekadar bergelut dengan buku teks untuk bertahan hidup dan mengasah ketajaman berpikirnya, ia juga aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus, hingga dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut. Pengalaman mengelola media kampus tersebut menjadi bahan bakar utamanya untuk melangkah sebagai wartawan profesional di Majalah Panji Masyarakat, rekam jejak intelektual dan pengabdian panjangnya di dunia pers mengantarkannya sebagai Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ke-6, kini bermuara pada mimbar akademik tertinggi.
Pengalaman panjang dalam mengamati dinamika sosial dan politik tersebut melandasi pemikiran kritisnya saat menyampaikan orasi ilmiah. Dalam pidatonya, berjudul “Ideologi Politik yang Terbelah: Institusionalisasi Pancasila untuk Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”, Prof. Bakir menyoroti paradoks demokrasi pasca reformasi 1998. Indonesia memang berhasil melakukan transformasi demokrasi paling krusial di Asia Tenggara, tetapi melihat kondisi saat ini justru menunjukkan gejala kemunduran dalam persoalan korupsi sistemik, lemahnya penegakan hukum, politisasi institusi, politik dinasti, oligarki, pelemahan mekanisme checks and balances, sampai dengan menyempitnya ruang oposisi.
“Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu mengapa negara yang secara formal memiliki Pancasila sebagai ideologi negara dan konstitusi demokratis, masih bergulat dalam persoalan korupsi, politik transaksi, oligarki, dan kelemahan demokrasi?” ucapnya.
Orasi ilmiah tersebut menelaah kesenjangan antara nilai yang secara formal dilembagakan dengan nilai yang secara faktual mengarahkan perilaku aktor politik. Melalui konsep institutionalized ideology, karya ilmiah ini membedah paradoks antara Pancasila yang dilembagakan melalui konstitusi dan lembaga negara dengan praktik politik yang didominasi nilai pragmatisme transaksional. Ia juga menjelaskan bahwa akar masalah demokrasi Indonesia bukanlah ketiadaan Pancasila, melainkan terjadinya pembelahan proses institusionalisasi ideologi. Menurutnya, terdapat dua proses institusionalisasi yang berjalan bersamaan tetapi saling bertolak belakang.
“Pertama, institusionalisasi formal Pancasila yang hadir secara konstitusional, simbolik, dan seremonial dalam lembaga negara, pendidikan. Kedua, institusionalisasi pragmatisme transaksional yang justru mengendalikan perilaku aktor politik sehari-hari melalui politik patronase, politik uang, kartelisasi partai, dinasti politik, kompromi elite, dan oligarki,” jelasnya.
Prof. Bakir membedah paradoks antara Pancasila yang dilembagakan melalui konstitusi dan lembaga negara, dengan praktik politik di lapangan yang justru didominasi nilai pragmatisme transaksional. Dengan penuh semangat ia menyampaikan funa keluar dari jebakan pembelahan ideologi politik ini adalah memperbaiki akar masalah, bukan sekadar pergantian elite melalui pemilu prosedural.
“Urgensi reformasi pembiayaan politik yang menjadi salah satu sumber utama pragmatisme transaksional, penciptaan ruang deliberasi formal yang membuka perdebatan ideologis di kalangan elit transparansi algoritma dan literasi digital agar tak terjebak dalam polarisasi Selain itu, memperkuat masyarakat sipil sebagai kekuatan pengimbang terhadap negara dan pasar,” terangnya.
Agar Pancasila kembali menjadi kekuatan substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Prof. Bakir menggarisbawahi kembali pesan pokok dari kelima sila.
“Sila pertama harus melahirkan etika publik, sila kedua dapat melahirkan perlindungan terhadap martabat manusia, sila ketiga dengan melahirkan politik integrasi, sila keempat melahirkan deliberasi dan representasi, sila kelima adalah arus melahirkan keadilan distributif,” tambahnya.
Momen pengukuhan Guru Besar Prof. Ahmad Bakir Ihsan, M.A., dalam perjalanan akademik Prof. Ahmad Bakir Ihsan, mendapatkan apresiasi hangat dari berbagai kalangan, di antaranya Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Tsutomu Takake, Produser Radio Elshinta, Dedy Ramadhan, dan Wartawan Harian Kompas, Nikolas Sarbowo. Melalui momentum pengukuhan ini, orasi ilmiah yang disampaikan diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan temuan akademis mendalam bagi masyarakat luas maupun komunitas akademik, sekaligus menegaskan kembali peran krusial Pancasila dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.