BRIN dan BNPB di UIN Jakarta: Restorasi Ekologi Bukan Sekadar Tanam Pohon, Tapi Kunci Mitigasi Bencana
Auditorium Harun Nasution, Berita UIN Online – Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMBIO) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar Seminar Ecology Festival 9.0 dengan tema “Restorasi Ekologi sebagai Solusi Nyata Mitigasi Bencana Berbasis Konservasi” melalui kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemateri. Tema tersebut diangkat sebagai respons gagasan dan solusi terhadap isu ekologi serta lingkungan yang terjadi saat ini, berlokasi di Auditorium Harun Nasution, Sabtu (26/09/2026).
Menghadirkan sosok ilmuwan yaitu Kepala Riset Ekologi BRIN, Prof. Dr. drh. Anang Setiawan Achmadi, M.Sc., Ketua Program Studi Biologi UIN Jakarta, Fahri Fahrudin, M.Si., Dosen Biologi UIN Jakarta sekaligus Wakil Ketua Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI) Cabang Jakarta, Dr. Fahma Wijayanti, M.Si., Analis Bencana BNPB Adelina, S.A.B., M.Ling., dan Dosen Biologi UIN Jakarta Narti Fitriana, M.Si., para peserta lomba dari berbagai universitas, serta civitas akademika UIN Jakarta.
Ketua Program Studi Biologi UIN Jakarta, Fahri Fahrudin, M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya kesadaran mendasar seluruh civitas akademika terhadap pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
“Kita yakin bahwa kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi, dan kerusakan lingkungan menyumbang cukup besar terhadap tingginya intensitas bencana. Oleh karena itu, sebagai khalifah, akademisi, dan manusia berakal, sudah sepatutnya kita menjaga, melestarikan, dan memperbaiki ekosistem serta lingkungan kita secara mutlak,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Seminar Ecology 9.0 ini telah konsisten berjalan sebanyak sembilan kali dengan memadukan aksi nyata pengabdian masyarakat, pelatihan, kompetisi olahraga, hingga lomba karya seni dan esai ilmiah tingkat nasional. Kehadiran ruang edukasi ini diharapkan mampu mendorong peran aktif mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton di tengah maraknya berita kerusakan alam.
“Kewajibannya mutlak. Bukan kita hanya berpartisipasi menonton saja atau hanya membaca terkait kerusakan lingkungan. Tapi kita harus berpartisipasi bagaimana kita bisa memperbaiki lingkungan, setidaknya dari skala kecil di lingkungan kita sendiri,” tambahnya.
Sesi diskusi berjalan dibuka dengan penjelasan Kepala Riset Ekologi BRIN yang aktif sebagai pakar biosistematika, taksonomi, evolusi, geografi dan ekologi mamalia, Prof. Dr. drh. Anang Setiawan Achmadi, M.Sc., menyoroti rentetan peristiwa bencana alam di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah. Ia menekankan bahwa akar masalah dari maraknya bencana alam tersebut tidak lepas dari degradasi ekosistem, yakni hilangnya tutupan vegetasi secara masif akibat krisis tata kelola alam.
“Kita flashback kembali ke kejadian banjir bandang di Aceh dan Sumatra Utara. Kemudian juga ada kejadian banjir bandang di Jawa Tengah. Kenapa itu terjadi? Karena ada degradasi ekosistem, kerusakan, dan hilangnya tutupan vegetasi,” terangnya.
Prof. Dr. drh. Anang Setiawan Achmadi, M.Sc., juga menambahkan bahwa kondisi krisis ini kian diperparah oleh lonjakan tajam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sepanjang periode Januari–Juli 2026 yang menembus angka sekitar 200 ribu hektare, melonjak 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Merujuk data Kementerian Kehutanan pada per 20 September 2026, terdeteksi sebanyak 1.532 titik panas. Titik tersebut mendominasi kawasan Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, hingga Riau. Fenomena ini memicu keprihatinan mendalam terkait ancaman jangka panjang bagi kelangsungan hidup generasi mendatang.
“Musim kemarau panjang memicu ancaman kekeringan ekstrem dan meningkatkan risiko bencana bagi generasi muda jika restorasi ekologi tidak segera dilakukan,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, merujuk pada kerangka kerja United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), krisis alam seperti kerusakan (Daerah Aliran Sungai) DAS, kepunahan vegetasi mangrove, hingga kekeringan dan kebakaran yang terekspos masif di media sosial membuktikan bahwa ekosistem bukan sekadar korban, melainkan elemen kunci dalam menentukan derajat risiko bencana. Di Indonesia, salah satu ancaman degradasi paling masif bersumber dari pengalihfungsian 13,5 juta hektare lahan gambut menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit tanpa tata kelola lingkungan yang terukur.
“Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa ekosistem bukan hanya korban, tetapi juga penentu tingkat risiko bencana. Alih fungsi lahan yang paling masif terjadi saat ini mengarah ke perkebunan sawit,” jelasnya.
Sebagai penutup dalam materi yang disampaikan ia menegaskan bahwa dalam membina ekosistem yang sehat kawasan alam berfungsi sebagai infrastruktur alami yang berperan menjaga siklus tata air, menstabilkan struktur tanah, menyerap emisi karbon, serta menekan risiko erosi. Selain itu, restorasi ekologi juga menjadi kunci utama.
“Tata kelola ekosistem secara berkelanjutan adalah kunci utama pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat. Selain itu, restorasi ekologi bukan hanya menanam pohon lalu ditinggalkan. Indikator keberhasilan dari sebuah restorasi ada enam, yaitu tutupan vegetasi meningkat, kualitas tanah membaik, kualitas air meningkat, stok karbon bertambah, konektivitas habitat meningkat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adik-adik mahasiswa sebenarnya bisa berkontribusi langsung melalui penelitian skripsi, atau kelak berkarir di lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta,” pungkasnya.
Perspektif penanggulangan bencana kemudian diperlengkap oleh Analis Bencana BNPB, Adelina, S.A.B., M.Ling. Ia menekankan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berhenti pada pemulihan fisik berupa infrastruktur atau bangunan semata, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan daya dukung lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat.
“Pemulihan bukan sekadar membangun kembali. Pemulihan itu bagaimana efek dan keberlanjutannya bagi masyarakat serta lingkungan dapat berdampak positif secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak bencana membawa goncangan psikologis mendalam, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. BNPB kerap menghadapi tantangan rumit di lapangan ketika harus merelokasi warga yang bermukim di bantaran sungai yang rawan bencana.
“Ada kesulitan bagi kami di lapangan ketika meminta warga di pinggiran sungai untuk relokasi ke tempat yang lebih aman. Mereka tidak mau dengan alasan tanah mereka berada di sana. Di sini kita perlu melakukan edukasi dan pendekatan secara perlahan melalui Focus Group Discussion (FGD) agar masyarakat bisa berpindah ke lokasi yang lebih aman,” jelasnya.
Sebagai penutup, Adelina mengajak partisipasi aktif mahasiswa Biologi UIN Jakarta untuk terlibat langsung dalam survei kelayakan ekologis sebelum aksi pemulihan atau penanaman pohon dilakukan di lapangan.
“Jika kami melakukan survei lapangan seperti penanaman pohon, kami sangat mengharapkan bantuan dari adik-adik Biologi untuk melihat apakah lokasi tersebut layak atau tidak, termasuk dalam pemulihan ekosistem dan budidaya laut,” tutupnya.
Seminar Ecology Festival 9.0 dengan tema “Restorasi Ekologi sebagai Solusi Nyata Mitigasi Bencana Berbasis Konservasi” menjadi penegasan kembali komitmen UIN Jakarta sebagai pusat akademis yang tidak hanya melahirkan pemikiran kritis, tetapi juga mendorong solusi dengan kolaborasi lintas lembaga demi menjaga keberlanjutan ekosistem darat maupun laut Indonesia.