Bangsa Besar Butuh Filsafat
Pada Kamis, 19 November 2026, dunia memperingati Hari Filsafat Dunia. UNESCO pertama kali merayakannya pada 2002, lalu menetapkannya sebagai peringatan tahunan setiap Kamis ketiga November.
Alasannya sederhana, tetapi jarang kita renungkan. Berpikir jernih, kritis, dan terbuka terhadap perbedaan bukanlah bakat bawaan, melainkan kebiasaan yang harus dilatih dan mempelajari filsafat akan membangun karakter tersebut.
Di banyak negara, Hari Filsafat Dunia diisi dengan kuliah umum, diskusi publik, dan percakapan di ruang kelas. Di Indonesia, Hari Filsafat nyaris lewat tanpa gema. Padahal, di tengah banjir informasi, kecerdasan buatan yang kian canggih, dan masyarakat yang mudah terbelah, kemampuan bertanya dengan benar justru kian menentukan arah sebuah bangsa. Tulisan ini mengajak kita menengok mengapa filsafat masih diabaikan di negeri ini dan mengapa pengabaian itu mahal harganya.
Mengapa Filsafat Sulit Mendapat Tempat?
Mengapa filsafat sulit mendapat tempat di sini? Ada tiga tuduhan terhadap filsafat yang sering diulang. Pertama, filsafat dianggap bicara hal-hal yang melangit. Eksistensi, substansi, aksiden adalah sesuatu yang jauh dari urusan harga beras, kemacetan, atau lapangan kerja.
Kedua, karena itu filsafat dianggap hanya memberikan kenikmatan perdebatan, tapi tidak berkaitan dengan persoalan nyata bangsa.
Ketiga, ini yang paling sering terdengar di ruang keluarga, kuliah filsafat dianggap tidak punya masa depan kerja yang jelas. ”Lulus nanti jadi apa?” adalah pertanyaan yang hampir selalu menghantui mahasiswa filsafat, bahkan sebelum ia sempat membaca halaman pertama Plato.
Tuduhan itu patut dijawab dengan serius, bukan dengan defensif. Harus disadari bahwa filsafat memang kerap diajarkan secara buruk, deretan nama aneh dan istilah asing yang harus dihafal, filsafat menjadi dogma yang harus diterima bukan sebagai proses dialektika berpikir. Namun, menilai filsafat dari pengajarannya yang buruk sama kelirunya dengan menilai matematika dari guru yang membuat murid membenci angka. Yang gagal bukan disiplinnya, melainkan cara kita memperkenalkannya.
Lebih mendasar lagi, tuduhan ”melangit” mengandaikan adanya persoalan praktis yang dapat diselesaikan tanpa pertanyaan mendasar, itu jelas ilusi. Setiap kebijakan tentu didasari asumsi tentang manusia, keadilan, dan kebaikan bersama. Persoalannya, kita tidak menyadari bahwa di balik upaya pengujian asumsi-asumsi, kita sangat memerlukan filsafat sebagai pisau analisisnya.
Pelajaran dari Negara Lain
Banyak negara maju tidak memperlakukan filsafat sebagai kemewahan. Di Perancis, ujian filsafat menjadi pembuka baccalauréat, ujian akhir sekolah menengah, dan wajib bagi semua siswa kelas terminal, baik jalur umum maupun teknologi. Selama empat jam, siswa memilih satu dari tiga soal, dua esai argumentatif atau satu telaah teks.
Kewajiban itu berakar sejak masa Napoleon dan tiap tahun lebih dari setengah juta remaja mengikutinya. Italia, Spanyol, dan Portugal juga termasuk segelintir negara Eropa yang mewajibkan filsafat di sekolah menengah atas, bahkan Iran, telah mengajarkan filsafat sejak sekolah dasar dalam pola critical thinking.
UNESCO berulang kali memotret praktik ini. Kajiannya pada 2007, Philosophy, a School of Freedom, memuat bab khusus tentang filsafat di prasekolah dan sekolah dasar, termasuk gerakan ”filsafat bersama anak”. Gerakan semacam itu, seperti Philosophy for Children yang dirintis Matthew Lipman di Amerika Serikat pada 1970-an, bertolak dari pengamatan sederhana, anak-anak sudah sejak kecil bertanya tentang keadilan, kematian, dan kebenaran. Tugas sekolah bukan memadamkan pertanyaan itu, melainkan melatih anak menatanya menjadi alasan dan argumen.
Bandingkan dengan keadaan kita. Filsafat nyaris absen dari kurikulum sekolah, jejaknya hanya serpihan di beberapa mata pelajaran. Ia baru ditemui di sejumlah program studi perguruan tinggi, itu pun sering dengan stigma, bahkan kalangan Islamis menganggapnya menyesatkan dan bertentangan dengan akidah Islam. Anehnya, bangsa yang menyebut dirinya berdasarkan Pancasila yang notabene sebuah rumusan filosofis justru tidak membekali generasi mudanya dengan alat untuk memikirkannya.
Apa yang Dilatih oleh Filsafat?
Lalu, apa sebenarnya yang dilatih filsafat? Jauh dari sekadar menatap langit, ia melatih tiga keterampilan yang kini paling dicari. Merumuskan pertanyaan dengan tepat, menimbang argumen secara logis, dan menakar akibat etis sebuah keputusan.
Logika mengajarkan upaya membedakan alasan yang sahih dan rasional dari retorika yang memukau dan fallacy. Epistemologi mengajarkan menguji dasar sebuah klaim. Dari mana kita tahu dan seberapa kuat buktinya. Etika melatih kita menimbang antara yang menguntungkan dan yang benar ketika keduanya berbenturan (kita mengalami problem mendasar pada bagian ini saat ini).
Keterampilan itu bukan abstraksi. Itulah yang dibutuhkan hakim ketika menyusun putusan, birokrat ketika merumuskan kebijakan, jurnalis ketika memeriksa klaim, insinyur ketika merancang teknologi, dan warga ketika memilih pemimpin. Di dunia kerja yang berubah cepat, keterampilan teknis mudah usang, sedangkan kemampuan bernalar kritis dan etis justru kian bernilai.
Tak mengherankan jika Reid Hoffman, salah satu pendiri LinkedIn, dan Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal, sama-sama pernah menempuh pendidikan filsafat. Perusahaan teknologi kecerdasan buatan pun kian memerlukan orang yang mampu memikirkan nilai dan etika di balik mesin.
Memang, filsafat tidak menawarkan satu profesi tunggal seperti kedokteran, tetapi justru di situlah kekuatannya. Ia membekali kelenturan untuk bekerja di banyak bidang dari kebijakan publik, pendidikan, jurnalisme, hingga riset etika teknologi. Maka, pertanyaan yang lebih tepat bukan ”lulusan filsafat jadi apa?”, melainkan ”apa jadinya sebuah bangsa yang kekurangan orang terlatih berpikir?”
Akar Sejarah di Indonesia
Sejarah kita sendiri menunjukkan bahwa filsafat bukan barang asing. Para pendiri bangsa adalah pembaca dan pemikir yang bergulat dengan gagasan besar. Sukarno dalam pidato 1 Juni 1945 menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag, dasar filosofis negara. Mohammad Hatta menulis Alam Pikiran Yunani, sementara Tan Malaka menyusun Madilog, buku tentang cara berpikir materialistis, dialektis, dan logis.
Republik ini lahir dari perenungan, bukan sekadar perlawanan. Ironisnya, generasi sesudahnya mewarisi dasar filosofis itu tanpa dibekali alat untuk memeriksanya sehingga Pancasila lebih sering dihafalkan daripada dipikirkan.
Kini, tantangan yang kita hadapi menuntut kebiasaan berpikir itu. Pertama, hoaks dan polarisasi. Masyarakat yang tidak terlatih membedakan fakta dari opini dan argumen dari serangan pribadi, mudah digiring emosi kelompok.
Kedua, korupsi dan krisis keteladanan. Hukum dan pengawasan memang penting, tetapi tanpa nalar moral yang ditanam sejak muda, aturan mudah disiasati.
Ketiga, kecerdasan buatan. Siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma keliru dan apa arti kebenaran serta kreativitas ketika mesin dapat menulis adalah soal filosofis sebelum menjadi soal teknis.
Keempat, keberagaman. Demokrasi multikultural menuntut kecakapan mendengar dan beradu argumen tanpa meniadakan lawan bicara.
Tak berlebihan jika UNESCO tahun ini mengangkat tema ”How Can We Coexist in a World in Crises?”, dengan penekanan pada migrasi, iklim, kecerdasan buatan, dan kesehatan. Itu pertanyaan filosofis par excellence, dan sekaligus pertanyaan kita. Pertanyaan semacam itu tak akan terjawab oleh pendidikan yang hanya mengejar hafalan.
Langkah ke Depan
Lantas, apa yang bisa dilakukan?
Pertama, memperkenalkan filsafat sejak sekolah dasar, bukan sebagai mata pelajaran yang menambah beban hafalan, melainkan sebagai praktik diskusi kelas, permainan nalar dan dialog yang dipandu guru terlatih.
Kedua, menyisipkan logika, etika, dan penalaran kritis di jenjang menengah secara sungguh-sungguh, termasuk dalam cara siswa dinilai.
Ketiga, melatih guru, sebab kelas filsafat yang baik tidak bergantung pada buku paket, tetapi pada guru yang berani bertanya bersama muridnya.
Keempat, kampus dan pemerintah perlu membuka jalur karier bagi lulusan filsafat, baik di kebijakan publik, pendidikan, riset etika teknologi, jurnalisme, dan lembaga hukum.
Tentu filsafat bukan obat segala penyakit. Ia perlu bersanding dengan sains, seni, dan kearifan lokal kita. Namun, bangsa yang ingin menjadi besar tidak cukup mengandalkan gedung tinggi dan jalan tol. Ia memerlukan warga yang sanggup memeriksa gagasannya sendiri, berbeda pendapat tanpa saling menghancurkan dan mengambil keputusan dengan nalar yang bertanggung jawab.
Hari Filsafat Dunia mengingatkan bahwa bangsa besar dibangun bukan hanya dengan beton, melainkan juga dengan nalar. Sudah waktunya kita berhenti bertanya ”filsafat untuk apa?” dan mulai bertanya ”bagaimana bisa kita maju tanpanya?”

