Bahas RS Pendidikan, PTKN Tegaskan Komitmen Penyelesaian Pandemi Covid 19 di Tanah Air
Surabaya, BERITA UIN Online— Focus Grup Discussion (FGD) persiapan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) memiliki RS Pendidikan di Hotel Double Tree Surabaya pada Selasa, 15 Februari 2022, menghasilkan komitmen PTKN untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain dihadiri 28 pimpinan PTKIN, FGD juga dihadiri para pejabat Kementerian Agama RI (Kemenag).
Dalam amatan BERITA UIN Online, para pejabat dari lingkungan Kemenag yang hadir antara lain Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof Dr Suyitno M.Ag, Staf Ahli Khusus Menteri Agama Dr. Mahmoud Syaltut, dan Abdul Aziz dari Ditjen Pendis Kementerian Agama. Para Rektor yang hadir sendiri seluruhnya mewakili UIN dan IAIN yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
Penegasan komitmen PTKIN dalam menyelesaikan pandemi sejalan dengan perlunya tindak lanjut pendirian RS Pendidikan di masing-masing PTKIN. Selain menjadi rumah sakit riset, masing-masing RS Pendidikan ini nantinya bisa menjadi sarana utama kontribusi penanganan pandemi Covid 19.
Menanggapi itu, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof Suyitno merespon positif dan menilai sebagai ide positif bagi kepentingan akademik maupun sosial. Ia mendorong pendirian klinik dan RS pendidikan di semua PTKIN dimana Kemenag RI sendiri siap memfasilitasi pendiriannya.
Pada kesempatan itu, forum sepakat memberikan kesempatan paling bertama bagi UIN Jakarta untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan hingga memiliki RS Pendidikan. Diketahui, UIN Jakarta merupakan PTKIN UIN pertama di Indonesia yang mendirikan Fakultas Kedokteran dan memiliki RS.
"Sudah disiapkan Master Plan dan Renstra RS Pendidikan UIN Jakarta yang berlokasi di RS Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pondok Gede, Jakarta Timur," tambahnya.
Rektor Amany menambahkan, RS Pendidikan UIN Jakarta menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi. Selain itu, RS UIN Jakarta juga berciri khas pelayanan terhadap jemaah haji dan umrah Indonesia, mulai dari masalah kesehatan sebelum keberangkatan hingga jamaah kembali ke dari tanah suci.
Lebih lanjut, Rektor Amany mengatakan, keberadaan RS Pendidikan di PTKIN harus mendapatkan perhatian penuh dari jajaran pimpinannya. Manajemen RS-nya juga harus diisi sumber daya manusia yang memiliki passion pengembangan klinik dan RS pendidikan dengan mampu memahami jenis penyakit, alat kesehatan, dan obatan.
"Namun, perlu diingat bahwa memiliki klinik dan RS pendidikan bukan berarti murni bisnis, akam tetapi bernilai pelayanan dan pengembangan SDM," katanya.
Bahkan, Rektor Amany juga mengusulkan agar nomenklatur RS di PTKIN diubah menjadi "Rumah Sehat". Merujuk pada terminologi lembaga layanan kesehatan dalam bahasa Arab adalah 'musytasfa' yang berarti tempat yang menyehatkan.
Sementara itu. Dekan FK UIN Jakarta, dr. Hari Hendarto, Ph.D, menjelaskan bahwa RS pendidikan dan klinik di PTKIN harus memiliki akreditasi syariah. Akreditasi ini sejalan dengan tujuan pembelajaran di Fakultas Kedokteran PTKIN dalam menyiapkan Dokter Muslim.
Mengutip peraturan pendirian RS pendidikan Utama, Dekan Hari menjelaskan, RS di PTKIN harus memiliki RS jejaring dalam melaksanakan tugasnya. Ini bisa dilakukan RS pendidikan dengan memiliki RS satelit di wilayah terdekat dan RS afiliasi untuk jenis penyakit tertentu.
UIN Jakarta sendiri, lanjutnya, sampai saat ini memiliki sejumlah layanan kesehatan. Masing-masing yaitu RS Haji UIN Jakarta tipe B, RS Syarif Hidayatullah Jakarta tipe C, dan 2 Klinik Pratama setara Puskesmas di kawasan Sarua dan Buaran, Tangerang Selatan, Banten. (al/mf/zm)