Agama,Etnisitas, dan Politik
IDENTITAS agama,etnik,dan politik hampir-hampir sulit dipisahkan. Secara antropologis ini juga berarti bahwa keberagamaan seseorang lebih banyak dipengaruhi keturunan dan lingkungan,bukannya pilihan bebas.
Tempat lahir, warna kulit, bahasa, dan agama merupakan realitas primordial yang diterima seseorang, bukan karena hasil usahanya sendiri. Meski begitu, bisa saja seseorang setelah dewasa berganti agama. Namun persentasenya sangat sedikit. Begitu pun pilihan politik, hubungan kekerabatan, dan faham keagamaan sangat signifikan pengaruhnya.
Misalnya saja,meski tidak selalu taat menjalankan ajaran agama, para imigran Turki di Eropa jika ditanya agamanya pasti menjawab Islam. “I am Turk, therefore I am a Moslem,” begitulah kira-kira formula antropologisnya. Begitu pun warga Melayu di Malaysia,kalau tidak beragama Islam akan dianggap khianat terhadap identitas etnisnya. Penduduk Mindanao Selatan pun demikian.
Mereka kurang nyaman dianggap sebagai orang Filipina karena asosiasi Filipina adalah Katolik,sedangkan Mindanao adalah Islam dan adakalanya disebut bangsa Moro. Orang Thailand merasa identik dengan Buddha, sedangkan penduduk Patani yang berada di selatan selalu berusaha mempertahankan identitas keislamannya.
Kata Patani sendiri diduga berasal dari Fathoni, seorang penyebar Islam ke wilayah itu. Sentimen yang demikian melekat antara identitas etnis dan agama sampai sekarang masih cukup kuat di beberapa wilayah Indonesia.Orang Aceh dan Minang pasti mengaku dan mempertahankan identitas keislamannya.
Orang Manado adalah Katolik, sedangkan orang Bali adalah Hindu. Orang Sunda kalau tidak memeluk Islam dianggap aneh. Tentu saja ini bukan kemestian teologis, melainkan lebih merupakan ikatan tradisi keluarga dan masyarakat yang sudah berakar kuat sehingga siapa pun yang terlahir dalam lingkungan tersebut sulit untuk keluar dari agama etniknya.
Jika kenyataan ini dibawa ke dalam ruang diskusi teologi,beraneka pertanyaan bisa bermunculan.Misalnya, agama seseorang itu produk keturunan dan lingkungan atau hasil pencarian seseorang? Manakah yang lebih dominan antara hasil pengkajian terhadap kitab suci dan penalaran kritis dengan dominasi dan adaptasi kekuatan tradisi?
Di sini keduanya melahirkan hubungan dialektis yang saling mengisi yang pada urutannya seseorang merasa sudah nyaman dengan tradisi dan paham keagamaan yang mengasuhnya. Bagi sebagian orang, agama lalu dianalogikan dengan pakaian, makanan, dan kebiasaan yang sudah dirasa nyaman sehingga kalau berganti malah mendatangkan kegelisahan meski nalar kritis memiliki pendapat berbeda.
Ketika sebuah pemahaman dan kebiasaan telah mengkristal menjadi keyakinan, hal itu sulit untuk diubah sekalipun dengan berbagai argumen dan bukti ilmiah. Mereka yang sejak dulu punya mitos dan tradisi menyembah bulan sampai sekarang tak akan percaya bahwa astronot Neils Amstrong pernah menginjakkan kakinya di sana. Itu hanya pemberitaan dan rekayasa gambar tak ubahnya dalam gedung bioskop yang mampu mempermainkan logika dan emosi penonton, tetapi kesemuanya itu tak lebih hanya rekayasa gambar dan suara.
Memasuki kehidupan global yang semakin terbuka dan terjadi interdependensi hampir dalam semua aspek kehidupan, semangat etnik dan agama tampaknya semakin kuat meskipun banyak juga agama dan kelompok etnik kecil yang kian redup dan lama-lama hilang tergilas sejarah. Di Indonesia, misalnya, dengan menguatnya iklim kebebasan dan otonomisasi daerah,politik identitas etnis dan agama juga ikut menguat.
Bahkan sekarang muncul paguyuban kesultanan Nusantara yang ingin menghidupkan kembali tradisi keraton yang pernah tumbuh di Indonesia jauh-jauh sebelum merdeka. Sebagian orang menyambut baik untuk memelihara kekayaan budaya itu dan sebagian lagi memandang tidak lagi cocok di alam demokrasi yang serbaegaliter ini.
Menjadi masalah serius ketika identitas agama dan etnik ini ditaklukkan dan ditunggangi oleh kepentingan politik sehingga yang muncul bukannya mempromosikan keunggulan budaya dan agama, melainkan lobi dan gerakan politik untuk berebut kekuasaan dengan dalih agama.
Saat ini masyarakat sudah kritis, bahkan muak dengan gerakan politik sempalan yang menggunakan jargon dan simbol agama. Namun mayoritas warga memilih bersikap diam,takut dianggap antiagama. Jika kita kaji sejarah perkembangan sebuah peradaban, pendekatan normatifverbalistik keagamaan terbukti tidak berhasil membangun peradaban tanpa didukung oleh kekuatan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Indonesia adalah contoh sejarah yang nyata.
Pemberantasan korupsi dan larangan merokok, misalnya, di beberapa negara cukup berhasil karena pemberian penjelasan ilmiah dan melalui edukasi sejak dini, bukan oleh fatwa verbal keagamaan bahwa korupsi dan merokok itu haram hukumnya. Fatwa agama bagus,tetapi tidak cukup.Begitu pun sikap menghargai sesamanya dan terhadap lingkungan, tanpa proses pendidikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, tidak akan tumbuh sekalipun dikumandangkan ayat-ayat kitab suci dari atas mimbar.
Ajaran agama,penjelasan ilmiah,dan ketegasan hukum perlu diintegrasikan untuk membangun Indonesia yang beradab agar pluralitas etnik dan agama menjadi aset bangsa,bukannya sumber keributan melulu. Kita perlu mengembangkan penalaran publik (public reasoning) dengan mengedepankan civic values yang mendorong dan menampung keunggulan nilai dan tradisi dari etnik dan agama yang ada di Indonesia.
Dengan kata lain, ruang publik sebaiknya diisi dengan kontribusi yang substansial dan fungsional, jangan dipenuhi dengan label dan jargon, tatapi minus isi. Agama yang pada awalnya selalu mendukung lahirnya peradaban unggul dan mengangkat derajat sebuah etnik ataupun bangsa, dalam perjalanannya sering tersudutkan sebagai pesakitan akibat politisasi dan manipulasi agama.
Maka muncul citra agama sebagai sumber terorisme dan kekerasan.Agama lalu berwajah ganda, di satu sisi dipuji, dipertahankan, dan dikeramatkan sebagai jalan suci, pada sisi lain lalu dicurigai dan dianggap penghancur peradaban. Dualitas agama ini selalu muncul karena pada dasarnya agama tumbuh dalam ranah budaya yang telah memiliki karakter bawaan tersendiri.
Jadi, kalau terjadi kriminalitas di India, Indonesia, dan Filipina,jangan buruburu menyalahkan ajaran Hindu, Islam, dan Katolik telah gagal membentuk moralitas karena sangat mungkin penyebabnya lebih bersifat demografis-ekonomis. Sekali lagi, peradaban sebuah bangsa perlu topangan kuat pilar pendidikan, ekonomi, dan hukum. Kalau ketiganya lemah,masyarakat yang mengaku religius pun peradabannya akan keropos.
Meski sebuah bangsa selalu mengedepankan identitas agama dalam perjuangan politiknya, kalau pendidikannya rendah, ekonomi terbelakang, ditambah lagi hukum lemah, pasti sulit untuk bangkit. Salah satu kelemahan gerakan etnis dan keagamaan adalah lebih menonjolkan slogan dan membangkitkan emosi solidaritas kelompok, tetapi tidak menawarkan pemikiran yang konseptual, aplikatif,dan terukur.
Solidaritas kelompok dengan retorika agama sangat penting terutama di saat melawan penjajah karena kala itu semangat yang menonjol adalah fight against, sedangkan sekarang keadaan sudah berubah dan mesti beralih pada perjuangan fight for.
Yang pertama menonjolkan keberanian untuk melawan dan mengusir musuh, sedangkan yang kedua adalah keberanian dan kemampuan untuk mencapai sebuah prestasi (fight for achievement). Jadi, jihad di era pascakemerdekaan adalah perjuangan untuk menciptakan kemakmuran dan peradaban, bukan tindakan destruktif semacam terorisme.Suatu kenyataan tak terbantahkan bahwa dunia ini dihuni oleh beragam pemeluk agama dan beragam etnik yang merupakan realitas primordial.
Itu semua mesti diterima dengan lapang dan saling menghormati, lalu bersamasama menyumbangkan yang terbaik dari tiap etnik dan agama itu untuk membangun peradaban di muka bumi melalui dialog dan public reasoning dengan mengedepankan civicvalues.Sekalipunbisasaja nilai-nilai itu berasal dari kitab suci,tidak perlu dikemukakan agar kohesi sosial dan rasa kekitaan lebih solid.(*)
Tulisan ini pernah dimuat di Koran Seputar Indonesia, Jumat 5 Desember 2008
Tempat lahir, warna kulit, bahasa, dan agama merupakan realitas primordial yang diterima seseorang, bukan karena hasil usahanya sendiri. Meski begitu, bisa saja seseorang setelah dewasa berganti agama. Namun persentasenya sangat sedikit. Begitu pun pilihan politik, hubungan kekerabatan, dan faham keagamaan sangat signifikan pengaruhnya.
Misalnya saja,meski tidak selalu taat menjalankan ajaran agama, para imigran Turki di Eropa jika ditanya agamanya pasti menjawab Islam. “I am Turk, therefore I am a Moslem,” begitulah kira-kira formula antropologisnya. Begitu pun warga Melayu di Malaysia,kalau tidak beragama Islam akan dianggap khianat terhadap identitas etnisnya. Penduduk Mindanao Selatan pun demikian.
Mereka kurang nyaman dianggap sebagai orang Filipina karena asosiasi Filipina adalah Katolik,sedangkan Mindanao adalah Islam dan adakalanya disebut bangsa Moro. Orang Thailand merasa identik dengan Buddha, sedangkan penduduk Patani yang berada di selatan selalu berusaha mempertahankan identitas keislamannya.
Kata Patani sendiri diduga berasal dari Fathoni, seorang penyebar Islam ke wilayah itu. Sentimen yang demikian melekat antara identitas etnis dan agama sampai sekarang masih cukup kuat di beberapa wilayah Indonesia.Orang Aceh dan Minang pasti mengaku dan mempertahankan identitas keislamannya.
Orang Manado adalah Katolik, sedangkan orang Bali adalah Hindu. Orang Sunda kalau tidak memeluk Islam dianggap aneh. Tentu saja ini bukan kemestian teologis, melainkan lebih merupakan ikatan tradisi keluarga dan masyarakat yang sudah berakar kuat sehingga siapa pun yang terlahir dalam lingkungan tersebut sulit untuk keluar dari agama etniknya.
Jika kenyataan ini dibawa ke dalam ruang diskusi teologi,beraneka pertanyaan bisa bermunculan.Misalnya, agama seseorang itu produk keturunan dan lingkungan atau hasil pencarian seseorang? Manakah yang lebih dominan antara hasil pengkajian terhadap kitab suci dan penalaran kritis dengan dominasi dan adaptasi kekuatan tradisi?
Di sini keduanya melahirkan hubungan dialektis yang saling mengisi yang pada urutannya seseorang merasa sudah nyaman dengan tradisi dan paham keagamaan yang mengasuhnya. Bagi sebagian orang, agama lalu dianalogikan dengan pakaian, makanan, dan kebiasaan yang sudah dirasa nyaman sehingga kalau berganti malah mendatangkan kegelisahan meski nalar kritis memiliki pendapat berbeda.
Ketika sebuah pemahaman dan kebiasaan telah mengkristal menjadi keyakinan, hal itu sulit untuk diubah sekalipun dengan berbagai argumen dan bukti ilmiah. Mereka yang sejak dulu punya mitos dan tradisi menyembah bulan sampai sekarang tak akan percaya bahwa astronot Neils Amstrong pernah menginjakkan kakinya di sana. Itu hanya pemberitaan dan rekayasa gambar tak ubahnya dalam gedung bioskop yang mampu mempermainkan logika dan emosi penonton, tetapi kesemuanya itu tak lebih hanya rekayasa gambar dan suara.
Memasuki kehidupan global yang semakin terbuka dan terjadi interdependensi hampir dalam semua aspek kehidupan, semangat etnik dan agama tampaknya semakin kuat meskipun banyak juga agama dan kelompok etnik kecil yang kian redup dan lama-lama hilang tergilas sejarah. Di Indonesia, misalnya, dengan menguatnya iklim kebebasan dan otonomisasi daerah,politik identitas etnis dan agama juga ikut menguat.
Bahkan sekarang muncul paguyuban kesultanan Nusantara yang ingin menghidupkan kembali tradisi keraton yang pernah tumbuh di Indonesia jauh-jauh sebelum merdeka. Sebagian orang menyambut baik untuk memelihara kekayaan budaya itu dan sebagian lagi memandang tidak lagi cocok di alam demokrasi yang serbaegaliter ini.
Menjadi masalah serius ketika identitas agama dan etnik ini ditaklukkan dan ditunggangi oleh kepentingan politik sehingga yang muncul bukannya mempromosikan keunggulan budaya dan agama, melainkan lobi dan gerakan politik untuk berebut kekuasaan dengan dalih agama.
Saat ini masyarakat sudah kritis, bahkan muak dengan gerakan politik sempalan yang menggunakan jargon dan simbol agama. Namun mayoritas warga memilih bersikap diam,takut dianggap antiagama. Jika kita kaji sejarah perkembangan sebuah peradaban, pendekatan normatifverbalistik keagamaan terbukti tidak berhasil membangun peradaban tanpa didukung oleh kekuatan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Indonesia adalah contoh sejarah yang nyata.
Pemberantasan korupsi dan larangan merokok, misalnya, di beberapa negara cukup berhasil karena pemberian penjelasan ilmiah dan melalui edukasi sejak dini, bukan oleh fatwa verbal keagamaan bahwa korupsi dan merokok itu haram hukumnya. Fatwa agama bagus,tetapi tidak cukup.Begitu pun sikap menghargai sesamanya dan terhadap lingkungan, tanpa proses pendidikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, tidak akan tumbuh sekalipun dikumandangkan ayat-ayat kitab suci dari atas mimbar.
Ajaran agama,penjelasan ilmiah,dan ketegasan hukum perlu diintegrasikan untuk membangun Indonesia yang beradab agar pluralitas etnik dan agama menjadi aset bangsa,bukannya sumber keributan melulu. Kita perlu mengembangkan penalaran publik (public reasoning) dengan mengedepankan civic values yang mendorong dan menampung keunggulan nilai dan tradisi dari etnik dan agama yang ada di Indonesia.
Dengan kata lain, ruang publik sebaiknya diisi dengan kontribusi yang substansial dan fungsional, jangan dipenuhi dengan label dan jargon, tatapi minus isi. Agama yang pada awalnya selalu mendukung lahirnya peradaban unggul dan mengangkat derajat sebuah etnik ataupun bangsa, dalam perjalanannya sering tersudutkan sebagai pesakitan akibat politisasi dan manipulasi agama.
Maka muncul citra agama sebagai sumber terorisme dan kekerasan.Agama lalu berwajah ganda, di satu sisi dipuji, dipertahankan, dan dikeramatkan sebagai jalan suci, pada sisi lain lalu dicurigai dan dianggap penghancur peradaban. Dualitas agama ini selalu muncul karena pada dasarnya agama tumbuh dalam ranah budaya yang telah memiliki karakter bawaan tersendiri.
Jadi, kalau terjadi kriminalitas di India, Indonesia, dan Filipina,jangan buruburu menyalahkan ajaran Hindu, Islam, dan Katolik telah gagal membentuk moralitas karena sangat mungkin penyebabnya lebih bersifat demografis-ekonomis. Sekali lagi, peradaban sebuah bangsa perlu topangan kuat pilar pendidikan, ekonomi, dan hukum. Kalau ketiganya lemah,masyarakat yang mengaku religius pun peradabannya akan keropos.
Meski sebuah bangsa selalu mengedepankan identitas agama dalam perjuangan politiknya, kalau pendidikannya rendah, ekonomi terbelakang, ditambah lagi hukum lemah, pasti sulit untuk bangkit. Salah satu kelemahan gerakan etnis dan keagamaan adalah lebih menonjolkan slogan dan membangkitkan emosi solidaritas kelompok, tetapi tidak menawarkan pemikiran yang konseptual, aplikatif,dan terukur.
Solidaritas kelompok dengan retorika agama sangat penting terutama di saat melawan penjajah karena kala itu semangat yang menonjol adalah fight against, sedangkan sekarang keadaan sudah berubah dan mesti beralih pada perjuangan fight for.
Yang pertama menonjolkan keberanian untuk melawan dan mengusir musuh, sedangkan yang kedua adalah keberanian dan kemampuan untuk mencapai sebuah prestasi (fight for achievement). Jadi, jihad di era pascakemerdekaan adalah perjuangan untuk menciptakan kemakmuran dan peradaban, bukan tindakan destruktif semacam terorisme.Suatu kenyataan tak terbantahkan bahwa dunia ini dihuni oleh beragam pemeluk agama dan beragam etnik yang merupakan realitas primordial.
Itu semua mesti diterima dengan lapang dan saling menghormati, lalu bersamasama menyumbangkan yang terbaik dari tiap etnik dan agama itu untuk membangun peradaban di muka bumi melalui dialog dan public reasoning dengan mengedepankan civicvalues.Sekalipunbisasaja nilai-nilai itu berasal dari kitab suci,tidak perlu dikemukakan agar kohesi sosial dan rasa kekitaan lebih solid.(*)
Tulisan ini pernah dimuat di Koran Seputar Indonesia, Jumat 5 Desember 2008