UIN Jakarta Gelar Konferensi Pers: Tegaskan Legalitas Yayasan dan Pengamanan Aset Negara
Ruang Diorama Berita UIN Online – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar konferensi pers resmi menyusul beredarnya berbagai informasi dan perdebatan publik terkait status pengelolaan yayasan pendidikan serta kunjungan pihak kampus ke sejumlah sekolah.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Diorama UIN Jakarta, Jumat (5/6/2026), bertujuan memberikan penjelasan komprehensif mengenai legalitas yayasan serta komitmen UIN dalam pengamanan aset negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Legitimasi Sejarah dan Rektor sebagai Pembina Ex-Officio
Konferensi pers dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Prof. Dr. Imam Subchi, M.A. Beliau menegaskan bahwa keberadaan yayasan-yayasan tersebut memiliki sejarah yang tak terpisahkan dari UIN Jakarta. Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta (yang menaungi Madrasah Pembangunan, TKIP, dan SDIP) didirikan pada tahun 1964, sedangkan Yayasan Perguruan Triguna Utama (yang menaungi SMK dan SMA Triguna) didirikan pada tahun 1998 oleh pimpinan UIN Jakarta pada masa masing-masing.
”Legalitas yayasan yang menaungi satuan pendidikan tersebut sah berada di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” ujar Prof. Imam Subchi mengawali penjelasannya.
Menurut pihak UIN, penataan kepengurusan yayasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait integrasi satuan pendidikan di lingkungan UIN Jakarta. Keabsahan tata kelola ini didasarkan pada pengesahan negara melalui dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 Mei 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar administratif yang digunakan UIN Jakarta dalam melakukan penataan kepengurusan dan pengelolaan yayasan.
Dalam struktur terbaru yang telah disahkan tersebut, jabatan Ketua Dewan Pembina di kedua yayasan melekat secara ex-officio pada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan demikian, pergantian rektor secara otomatis akan diikuti dengan pergantian posisi pembina yayasan, menegaskan bahwa legalitas pengelolaan melekat utuh pada institusi, bukan pada individu tertentu.
Pernyataan ini diperkuat oleh kesaksian mantan Rektor UIN Jakarta periode 2015–2019, Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., yang turut hadir mengkonfirmasi transisi tersebut.
”Saya sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan menyerahkan pengelolaan Yayasan Triguna kepada pemerintah melalui UIN Jakarta,” tegas Prof. Dede, memberikan legitimasi moral atas proses penataan kelembagaan yang telah melalui tahapan musyawarah.
Terkait dinamika perubahan pengurus, Tim Kuasa Hukum UIN Jakarta memaparkan bahwa pihak UIN sebelumnya telah mengundang pengurus lama dalam kapasitas kelembagaan, namun undangan musyawarah tersebut tidak dihadiri. Sesuai kewenangan hukum Ketua Dewan Pembina, susunan pengurus pun diperbarui.
Menurut Dr. Soleh, anggota Tim Kuasa Hukum UIN Jakarta, posisi hukum institusi didasarkan pada dokumen legal yang dimiliki secara sah. “Kami memiliki seluruh legalitas yang menjadi dasar tindakan institusi,” tegasnya.
Sebagai wujud transparansi, Kuasa Hukum UIN Jakarta lainnya, Alwani, secara langsung memperlihatkan dokumen asli akta terbaru yayasan tersebut kepada para awak media yang hadir.
Alasan Integrasi BLU dan Penyelamatan Aset Ratusan Miliar
Pihak UIN menjelaskan latar belakang integrasi ini. Sejak awal, yayasan didirikan sebagai instrumen administratif untuk menyelenggarakan satuan pendidikan laboratorium di bawah kampus, mengingat saat itu UIN belum dapat mengelola sekolah dasar dan menengah secara langsung. Melalui kebijakan integrasi saat ini, pengelolaan pendidikan tersebut diarahkan agar lebih terintegrasi dengan sistem tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta.
Langkah implementasi KMA Nomor 1543 ini mencakup penataan pada empat aspek esensial: tata kelola, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan keuangan.
Selain penataan sistem, integrasi ini menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk mengamankan aset berupa tanah, bangunan, dan sarana pendidikan yang tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) bernilai ratusan miliar rupiah. Aset tersebut saat ini digunakan oleh Madrasah Pembangunan, TKIP, SDIP, serta SMA dan SMK Triguna, dan seluruhnya telah tercatat secara legal di sistem negara (SIMAN dan SIMAK).
Selain dua yayasan utama tersebut, pihak UIN juga mengumumkan bahwa pengelolaan TK Ketilang kini telah kembali berada di bawah Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta melalui kesepakatan bersama dengan pembina sebelumnya.
Klarifikasi Visitasi Lapangan dan Keterlibatan ASN
Dalam sesi tanya jawab, UIN Jakarta meluruskan isu insiden di Madrasah Pembangunan Pamulang. Menanggapi tudingan adanya upaya pendobrakan, pihak UIN membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan murni merupakan visitasi serta sosialisasi kebijakan. Tim berada di luar area kelas, sehingga dipastikan tidak mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
Terkait pertanyaan kritis jurnalis mengenai kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penggunaan kendaraan dinas, pihak UIN menjelaskan bahwa kehadiran para pegawai merupakan bagian dari tugas kedinasan. Rombongan UIN didampingi secara resmi oleh unsur Biro Hukum, Inspektorat Jenderal, dan Biro Keuangan Kementerian Agama dalam rangka peninjauan aset negara dan sosialisasi administratif.
Risiko Hukum Transaksi dan Jaminan KBM
Menutup sesi penjelasan, Prof. Imam Subchi memberikan imbauan penting kepada orang tua dan wali murid mengenai risiko administratif. Beliau mengingatkan bahwa melakukan transaksi keuangan pendidikan melalui pihak atau pengurus yang menurut UIN tidak lagi memiliki legalitas berdasarkan dokumen AHU terbaru, berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administratif di kemudian hari.
Oleh karena itu, UIN Jakarta meminta masyarakat merujuk pada kepengurusan yayasan yang telah memperoleh pengesahan resmi dari negara.
Kami ingin memastikan seluruh proses pendidikan tetap berjalan dengan baik, hak-hak siswa terlindungi, dan aset negara dikelola sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Prof. Imam Subchi.
UIN Jakarta juga membuka ruang komunikasi bagi orang tua dan masyarakat yang ingin memperoleh informasi langsung mengenai legalitas yayasan maupun proses integrasi satuan pendidikan.
(Irfan Mufid/Zaenal M./Alden Lee/Foto: Alfin Ilham)