Sublimasi Kesadaran Publik Melalui Buku
Dirga Maulana
Dua tahun berjalan nya pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dicermati secara kritis karena adanya usaha penyeragaman persepsi publik atas capaian pemerintah, baik melalui survei politik yang menaikkan angka kepuasan maupun media buku. Penerbitan buku Problem Solving ala Prabowo (2026) yang diterbitkan UI Publishing dan Transformasi Bangsa: 2 Tahun Gerak Nyata menjadi instrumen ideologis yang mengubah kesadaran politik menjadi kesadaran administratif. Di tengah tumpang tindih kebijakan dan macetnya koordinasi antarkementerian, buku tersebut hadir sebagai produk pencitraan yang berupaya menyublimasi kesadaran masyarakat dengan menyajikan ringkasan masalah dan solusi sepihak, alih-alih refleksi jujur atas realitas lapangan. Pemerintah membingkai ulang seluruh relasi sosial menjadi urusan masalah dan solusi yang dipimpin satu figur sehingga memproduksi kesadaran palsu dan menjadikan warga sekadar penonton pasif drama pembangunan.
Sebagai masyarakat sipil, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk tetap mengkritisi pemerintah ketika kebijakan publiknya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Dalam Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012), Daron Acemoglu dan James A. Robinson berargumen bahwa kegagalan negara ditentukan oleh kualitas institusi politik dan ekonominya. Mereka membedakan institusi inklusif yang memungkinkan partisipasi luas serta distribusi kekuasaan merata dari institusi ekstraktif yang mengekstraksi sumber daya demi kepentingan segelintir elite. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, melemahnya institusi inklusif tampak dari pembangunan koalisi gemuk yang mengarah pada praktik kartelisasi politik dan melemahkan fungsi kontrol legislatif serta mekanisme checks and balances.
Perbandingan postur kabinet menunjukkan pembengkakan: pada era SBY terdapat 3 menko dan era Jokowi 4 menko, sedangkan era Prabowo menjadi 8 menko; jumlah menteri meningkat dari 30 pada era Jokowi menjadi 41; wakil menteri melonjak dari 19 menjadi 58; Wantimpres bertambah dari 9 menjadi 26; serta munculnya 10 Penasihat Presiden. Postur pemerintahan yang mengalami obesitas ini membuat ruang gerak tata kelola semakin lambat dan rentan penyakit birokrasi.
Obesitas pemerintahan membuat oposisi nyaris tiada dan kritik masyarakat sipil tersingkir akibat penyensoran sehingga institusi politik kehilangan kapasitas merespons aspirasi rakyat secara inklusif. Tata kelola menjadi sibuk mempertahankan kekuasaan dan klaim kebenaran karena kekuasaan terpusat pada satu figur tanpa akuntabilitas memadai. Kebijakan publik pun diarahkan pada kepentingan jangka pendek dan produk pencitraan buku, alih-alih menjawab persoalan struktural seperti ketimpangan, pengangguran, dan kualitas pendidikan secara mendasar.
Daron Acemoglu dalam What Happened to Liberal Democracy? Remaking a Politics of Shared Prosperity (2026) menegaskan bahwa pemerintah demokratis harus menepati janji kemakmuran bersama serta membebaskan masyarakat untuk bersuara guna menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang terbebas dari dominasi negara. Buku Problem Solving ala Prabowo dan Transformasi Bangsa: 2 Tahun Gerak Nyata membangun narasi hegemonik yang menutup ruang kritik sementara persoalan partisipasi publik dan maraknya korupsi justru tersembunyi di balik layar pencitraan semu. Klaim capaian dua tahun ini perlu diuji: apakah program seperti MBG dan Kopdes Merah Putih dirancang transparan untuk kesejahteraan rakyat atau sekadar instrumen patronase politik? Keberhasilan negara tidak diukur dari buku pencitraan para pembisik, melainkan dari seberapa inklusif institusinya dan besarnya manfaat kebijakan bagi rakyat.
Masyarakat sipil memegang peranan krusial agar tidak terjebak dalam sublimasi kesadaran palsu melalui tiga langkah strategis. Pertama, melakukan konsolidasi jaringan untuk melawan narasi tunggal pemerintah. Kedua, membangun infrastruktur data dan kajian independen melalui organisasi masyarakat sipil (civil society organization) mengenai kinerja pemerintah, transparansi anggaran, dan dampak kebijakan di lapangan. Ketiga, menjaga dan terus memperjuangkan ruang kewargaan (civic space) untuk menyuarakan kebenaran. Melawan pencitraan melalui buku memerlukan aksi kolektif yang terorganisir dan berbasis data agar kebijakan publik tetap berada pada koridor kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan segelintir elite di lingkar kekuasaan.***
Dirga Maulana adalah Pengajar pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus dari School of Public Policy and Management (SPPM) at Tsinghua University. Artikelnya dimuat di laman artikel Pikiran Rakyat, 18 November 2026.
