Peneliti Diskusikan Good Governance dan HAM di Negara-Negara Muslim
Serpong, BERITA UIN Online— Puluhan akademisi dan peneliti bidang hukum dan peradilan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri memaparkan riset mereka tentang penerapan good governance dan hak asasi manusia di negara-negara mayoritas Muslim. Selain menarasikan amatan atas praktik kedua isu, mereka juga mendiskusikan pelbagai peluang dan tantangan penerapan keduanya.
Pemaparan hasil riset dilakukan dalam The 1st Internasional Conference on Law and Justice yang difasilitasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (7/11/2017). Rencananya, konferensi bertema Good Governance and Human Rights in Muslim Countries: Experiences and Challenges berlangsung hingga besok, Rabu (8/11/2017).
Selain akademisi dan peneliti di lingkungan UIN Jakarta dan kementerian/lembaga RI, para peneliti yang memaparkan kajiannya berasal dari sejumlah perguruan tinggi dan riset berbagai negara. Dari dalam negeri, diantaranya seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat SH M.Si, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta Prof. Dr. Masykuri Abdillah, dan Guru Besar Politik Hukum Islam Prof. Dr. Arskal Salim GP MA.
Sedang akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi luar negeri diantaranya seperti Prof. Dr. Carolyn Sappideen dari Western Sydney University Australia, Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmod dari Ahmad Ibrahim Kulliyah of Laws International Islamic University Malaysia, Dr. Ved Pal Singh Deswal dari Maharshi Dayanand University Rohtak India, dan Muhammad Ali University California Riverside USA.
Publikasi konferensi mencatat, presentasi hasil riset tentang good governance dan penerapan hak asasi manusia di negara-negara mayoritas muslim dibagi dalam enam klaster. Diantaranya Good Governance and State Mechanism Defending Human Rights and Social Welfare; Public Policy and Strategies for Promoting Socio-Economic Justice; Justice for All and Anti-Discrimination; Business, Human Rights and Accountability; Universal vs Particular Values in Human Rights Practices; dan The Sharia and Its Role in Economic and Social Justice.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Asep Saepuddin Jahar Ph.D mengungkapkan, tema good governance dan hak asasi manusia penting dikaji terutama penerapannya di negara-negara mayoritas Muslim. Menurutnya kendati kedua hal ini telah menjadi isu penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dunia, namun di banyak negara muslim masih banyak menemu ganjalan.
“Di negara-negara mayoritas Muslim, bagaimanapun, konsep ini masih menghadapi berbagai masalah dari kerangka konseptual sampai yang praktis,” katanya.
Melalui konferensi yang dihadiri akademisi dan peneliti baik dari UIN Jakarta maupun perguruan tinggi dunia, jelasnya, diharapkan kedua isu tersebut bisa diurai dan dicarikan jalan penyelesaiannya. Selain menjadi kontribusi keilmuan akademisi, pembahasan keduanya menjadi hal penting dalam mendorong tumbuhnya kehidupan sosial lebih baik di negara-negara mayoritas Muslim.
Lebih jauh, Asep menambahkan, penyelenggaraan konferensi sendiri bertujuan mengontribusikan peran UIN Jakarta dalam pengembangan keilmuan hukum dan peradilan yang terus berkembang. Kehadiran akademisi peneliti hukum asal lembaga pendidikan tinggi luar juga diharap memperkuat jejaring keilmuan hukum sivitas akademik UIN Jakarta.
“Ini juga tidak lepas dari harapan kita untuk meningkatkan reputasi akademik para dosen dengan mempresentasikan hasil riset dan kajian mereka dalam berbagai sub tema hukum dan peradilan,” paparnya. (farah nh/yuni nk/usa/sm)