LKBH FSH UIN Jakarta Soroti Dampak Politik dan Hukum Berhentinya Gibran
FSH UIN Jakarta, Berita UIN Online – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Jakarta menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola administrasi pemilu dan evaluasi kinerja pemerintah menyusul pemberhentian Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut dibahas dalam diskusi Forum Djuanda bertajuk “Gibran Berhenti: Apa Dampak Politik dan Hukumnya” yang menghadirkan alumni dan akademisi FSH UIN Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan alumni FSH UIN Jakarta sekaligus praktisi hukum Ridwan Darmawan, S.H., M.H., M.IP., dan dosen Hukum Tata Negara (HTN) FSH UIN Jakarta, Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H. Diskusi ini bertujuan membahas berbagai implikasi politik dan hukum setelah berhentinya Gibran dari jabatan Wapres, sekaligus menelaah langkah-langkah yang diperlukan dalam memperbaiki tata kelola pemilu dan penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam diskusi tersebut, alumni UIN Jakarta sekaligus praktisi hukum Ridwan Darmawan, S.H., M.H., M.IP., yang juga dikenal sebagai pendiri Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK), Ridwan Darmawan, S.H., M.H., M.IP., menilai bahwa berhentinya Gibran dari jabatan Wapres perlu menjadi momentum untuk menindaklanjuti berbagai persoalan dalam sektor politik dan hukum. Ia menyampaikan bahwa pergantian Wapres dalam hukum merupakan bagian dari mekanisme politik yang telah memiliki landasan konstitusional yang telah diatur dalam ketentuan berbagai Pasal.
“Pergantian Wapres merupakan politik biasa saja. Aturannya telah tersedia di Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (2) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” ujar Ridwan.
Dalam pemaparannya, ia juga turut menyoroti persoalan administrasi pemilu yang dinilai perlu ditelusuri secara terbuka, termasuk dugaan penyelundupan hukum dalam tahapan penyelenggaraannya. Menurutnya, pengungkapan berbagai persoalan tersebut diperlukan agar permasalahan serupa tidak kembali terulang dan menjadi preseden dalam pelaksanaan pemilu mendatang.
“Seharusnya persoalan dalam tahapan pemilu diselesaikan agar tidak menjadi preseden terus menerus ke depannya. Kalau tidak dibuka, ini akan menjadi tantangan ke depan dalam proses pemilu,” paparnya.
Selain itu, Ridwan juga menyoroti dampak politik dari pergantian Wapres yang berpotensi menghadirkan tantangan terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Persoalan lapangan pekerjaan dan layanan publik pemerintah akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah,” ucapnya.
Selaras dengan pandangan yang disampaikan Ridwan, dosen Hukum Tata Negara (HTN) FSH UIN Jakarta, Rahmat Ferdian Andi Rosidi, S.H.I., M.H., menilai bahwa DPR perlu tetap melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) setelah berhentinya Gibran dari jabatan Wapres. Menurutnya, penggunaan hak tersebut perlu diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan DPR, khususnya terhadap persoalan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, karakteristik Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dibedakan menjadi dua kategori, yakni HMP umum (lex generalis) yang berlandaskan Pasal 20A UUD 1945 dan HMP khusus (lex specialis) yang berlandaskan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Ferdian menyebutkan bahwa setelah berhentinya Gibran dari jabatan Wapres, DPR tetap dapat menggunakan HMP sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pencalonan presiden.
“Mestinya HMP tetap jalan dengan fokus pengawasan DPR terhadap persoalan-persoalan syarat pencapresan,” ujarnya.
Melalui diskusi tersebut, LKBH UIN Jakarta diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Berbagai evaluasi yang disampaikan juga menjadi pengingat bahwa proses politik dan hukum perlu senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pelayanan publik.
