Kuliah tanpa Kedaluwarsa

Muhammad Nida' Fadlan, M.Hum

( Dosen UIN Jakarta, mahasiswa PhD University of Cologne, Jerman, dan Ketua LTN-PCINU Jerman )

BERKAT beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, saya berjumpa dengan hal unik ini di Jerman: menemui nenek-kakek belajar di universitas! Sepanjang hidup saya, ini adalah hal yang tidak biasa. Di Indonesia, saya tidak pernah melihat para lansia duduk di deretan bangku mahasiswa. Kalau sekadar duduk mendengarkan ceramah dosen, mungkin ada. Tapi, di Jerman, mereka datang ke kampus karena mereka memang secara formal adalah mahasiswa program bachelor. Dosen pembimbing disertasi sering meminta saya untuk mengajar di kelas yang diampunya. Fokusnya ialah kajian keislaman, khususnya tentang Indonesia. Saat beliau meminta, saya tidak pernah menolak. Selain sebagai arena penting untuk mengasah diri, prinsip saya sebagai santri ialah pantang untuk menolak permintaan guru.

Saya selalu menyiapkan bahan mengajar dengan serius. Bagi saya yang lebih dari separuh hidup menghabiskan jenjang pendidikan di Indonesia, saya meyakini bahwa pasti akan ada kejutan saat sesi perkuliahan nanti. Apalagi, nalar logis dan daya kritis mahasiswa di Eropa sudah terkenal di seantero jagat. Sang supervisor yang mengetahui akan persiapan yang saya lakukan pun berkata, “Tenang saja, ini mahasiswa tingkat dasar. Mereka belum tahu apa-apa.” Ucapannya membuat saya tenang, tetapi tetap waspada. Benar saja, berbagai guncangan budaya pun terjadi. Yang paling membuat saya berpikir keras ialah kehadiran para manusia lanjut usia di ruangan kelas. Seusai kuliah, saya pun bertanya kepada profesor saya, “Siapa mereka? Dosen atau mungkin profesor yang tertarik dengan materi kuliah hari ini?” Jawabnya, “Mereka juga mahasiswa biasa.” Sebagai santri, saya terbiasa menyaksikan fenomena sosial semacam ini. Di kampung, nenek-nenek dan kakek-kakek selalu bersemangat untuk datang ke pengajian dan majelis taklim. Biasa saja!

Yang tidak biasa bukanlah soal kehadiran mereka, melainkan karena mereka begitu serius di kelas. Mereka menyimak kuliah saya dengan saksama, meski harus mendengarkan ceramah dari orang yang mungkin seusia dengan cucunya. Di antara bukti keseriusannya ialah bahwa mereka selalu mencatat, terlibat dalam diskusi, dan melontarkan pernyataan kritis. Tak jarang, saya harus berpikir keras untuk menanggapi gairah akademik mereka. Namun, dalam pertemuan terakhir, hadir sekitar tujuh orang manula. Saya berkesempatan terlibat dalam obrolan secara personal dengan salah satu nenek. Taksiran saya, melihat kulitnya yang keriput, usianya tidak kurang dari tujuh puluh tahun. Di atas meja kuliah, di samping tumpukan buku dan laptop, ada helm juga, mengindikasikan dia datang ke kampus menggunakan sepeda. Materi kuliah yang saya ajarkan saat itu ialah memahami tasawuf di Indonesia. Saat saya sedang beberes, dia datang dari arah belakang saya. “Terima kasih, kuliah Anda sangat menarik dan penting. Saya saat ini sedang tertarik dengan isu ini. Beberapa kali saya ke negara Oman untuk melihat bagaimana orang Islam di sana berperilaku.” Begitu katanya, sambil dia melanjutkan kesan-kesan lainnya.

Saya pun penasaran, “Bagaimana mungkin Anda melakukan perjalanan ke Arab? Itu panas sekali.” Tentu, ini jembatan agar saya bisa memahami motivasinya secara personal. Jawabannya mencengangkan. “Saya sebetulnya seorang pensiunan. Saya selama ini mendalami ilmu matematika sesuai dengan tuntutan pekerjaan saya. Tapi, setelah pensiun, saya ingin mengisi waktu saya untuk mendalami bahasa Arab.” Lepas itu, dia mengajak saya mengobrol dalam bahasa Arab sederhana. Saya pun bertanya sekali lagi, “Anda kuliah di sini?” Katanya, “Ya, saya kuliah sarjana. Tapi, saya tidak berharap ijazah sama sekali. Hanya mengisi waktu pensiun.” Dalam hati saya, “Wah, tidak berharap ijazah kok sampai riset ke Arab!”

Perjumpaan dengan nenek pensiunan ahli matematika ini menyisakan beberapa pertanyaan besar di kepala saya: Mengapa gairah intelektual mereka tetap menyala terang di usia senja? Apa yang diperbuat oleh kampus dan pemerintah Jerman sehingga para manula berdatangan ke kampus? Secara sosiologis, masyarakat Jerman memang telah lama hidup dalam kultur pembelajaran sepanjang hayat. Bagi mereka, masa pensiun tidak secara otomatis dimaknai sebagai masa untuk bersantai di panti jompo atau sekadar menjadi penjaga cucu di rumah. Pensiun justru menjadi gerbang kebebasan. Mereka berkesempatan mengejar hobi dan mempelajari hal-hal yang tertunda karena tuntutan karier dan keluarga di masa muda. Mereka sadar betul bahwa stimulasi intelektual adalah cara terbaik untuk merawat fungsi kognitif, mencegah kepikunan, sekaligus menjaga agar diri mereka tetap terhubung secara sosial. Namun, niat sosiologis yang mulia ini tidak akan pernah mewujud tanpa dukungan infrastruktur kebijakan negara. Inilah jawaban mengapa nenek tadi bisa dengan santai bersepeda ke kampus. Secara yuridis, politis, dan filosofis, pendidikan di Jerman ditempatkan murni sebagai hak dasar warga negara. Semua memiliki akses yang mudah dalam arti sebenarnya, bukan komoditas bisnis.

Kebijakan paling krusial ialah tidak adanya biaya kuliah yang mencekik. Di kampus negeri pada umumnya, baik mahasiswa reguler berusia belasan tahun maupun manula tujuh puluhan tahun, semuanya menikmati akses pendidikan tanpa biaya. Mereka hanya diwajibkan membayar iuran semester yang jumlahnya sangat terjangkau, biasanya hanya berkisar ratusan euro per semester untuk semua jenjang. Ini nilai yang sangat murah mengingat gaji pekerja yang paling rendah saja berkisar di atas seribu euro. Penting, iuran itu pun bukan untuk memperkaya kampus, melainkan untuk biaya administrasi kemahasiswaan dan sudah mencakup tiket transportasi publik gratis yang berlaku di seluruh Jerman. Lebih dalam lagi mengenai kebijakan akademik, sistem pendidikan tinggi di Jerman memiliki landasan legal yang secara formal memfasilitasi para manula ini lewat jalur studi untuk senior atau melalui status mahasiswa tamu. Universitas membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat umum yang ingin mengikuti perkuliahan reguler tanpa beban kewajiban untuk lulus ujian, mengerjakan tugas berat, atau mengejar gelar sarjana.

Berbeda dengan jalur reguler yang kompetitif, jalur mahasiswa tamu memungkinkan mereka mendaftar hanya dengan bermodalkan minat, tanpa harus melalui tes masuk yang berbelit, dan yang paling penting: tanpa dibatasi oleh umur atau tahun kelulusan sekolah menengah! Kebijakan inklusif inilah yang membongkar sekat-sekat elitisme akademik. Kampus bukan menara gading yang hanya diisi oleh anak muda ambisius pencari selembar ijazah, melainkan benar-benar menjelma menjadi ruang publik lintas generasi.

Pikiran saya segera melayang kembali ke Tanah Air, merefleksikan wajah universitas kita. Di Indonesia, pendidikan tinggi semakin kental terjebak dalam paradigma transaksional. Secara kultural, kita mendidik generasi muda dengan doktrin bahwa sekolah dan kuliah adalah semata-mata pabrik pencetak tenaga kerja. “Kuliah yang rajin biar cepat lulus, dapat kerja enak, dan masa depan terjamin,” begitu mantra yang sering diwariskan turun-temurun. Media sosial dan website kampus pun dipenuhi dengan testimoni alumni yang dianggap sukses. Kampus negeri terus mempromosikan dirinya agar tak kehilangan pamor. Belum lagi logo akreditasi dan peringkat internasionalisasi yang jadi andalan menggaet mahasiswa, tanpa mempertimbangkan kesanggupan infrastruktur dan personalianya. Dari segi kebijakan, pendidikan tinggi di Indonesia juga sarat akan tembok pembatas dan diskriminasi struktural. Yang paling kasatmata ialah soal pembatasan usia dan kerumitan berkas. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur tes nasional reguler, usia pendaftar dan tahun kelulusan sekolah menengah atas dibatasi secara ketat. Ada tanggal kedaluwarsa.

Mirisnya lagi, ada persyaratan bagi peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Untuk mengakses layar internet saja mereka sudah kesulitan, apalagi dipaksa mengurus surat semacam itu. Belum lagi, dinding beton yang bernama komersialisasi biaya. Polemik meroketnya uang kuliah tunggal yang belakangan ini terus disorot adalah bukti bahwa pendidikan tinggi di Indonesia semakin bergeser menjadi barang mewah yang elitis. Jika pemuda-pemudi kita yang menjadi tulang punggung masa depan bangsa saja harus berdarah-darah demi sekadar mempertahankan bangku kuliahnya akibat tak sanggup membayar uang kuliah tunggal, bagaimana mungkin kita bisa menyediakan ruang bagi para manula untuk menikmati kemewahan masa pensiunnya dengan belajar di kampus?

Di akhir refleksi ini, saya kembali membayangkan nenek ahli matematika tadi. Senyumnya seolah menyentil identitas kesantrian saya. Secara teologis, doktrin menuntut ilmu dari buaian hingga liang lahad adalah hafalan wajib di Indonesia. Secara filosofis, nilai-nilai luhur tentang pendidikan sepanjang hayat itu berserakan di setiap sudut tradisi kita. Ironisnya, nilai-nilai agung nan suci itu rupanya masih sebatas retorika moral di atas mimbar rumah ibadah dan podium kampanye politik. Sang nenek bukanlah simbol kesenjangan untuk mengagumi bangsa lain. Namun, ia adalah pemicu agar Indonesia segera menyadari tidur panjangnya. Kita harus bergegas seserius mungkin untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan adil untuk semua warga negara tanpa terkecuali.