Korupsi, Birokrasi, dan "Middle-Income Trap"

INDONESIA sedang berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, optimisme terhadap masa depan bangsa tampak begitu besar. Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, bonus demografi sedang berlangsung, hilirisasi industri mulai menunjukkan hasil, dan Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia pada pertengahan abad ini. Namun di sisi lain, berbagai persoalan struktural masih membayangi. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah ancaman middle-income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah. Istilah middle-income trap merujuk pada kondisi ketika negara berhasil keluar dari kemiskinan dan mencapai status negara berpendapatan menengah, tetapi gagal naik menjadi negara berpendapatan tinggi dalam waktu yang lama. Pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas stagnan, daya saing melemah, dan transformasi ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pertanyaannya, mengapa banyak negara gagal keluar dari jebakan tersebut? Jawaban klasik biasanya berkisar pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi, lemahnya teknologi, atau minimnya investasi produktif. Dicari, Talenta Ekonomi Berkelanjutan di Swedia! Artikel Kompas.id Semua faktor tersebut memang penting. Namun, ada satu faktor yang sering kali menjadi akar dari berbagai persoalan lainnya, yakni korupsi yang diperparah oleh birokrasi yang tidak efisien. Korupsi dan birokrasi yang buruk bukan hanya persoalan moral atau hukum. Keduanya merupakan hambatan ekonomi yang sangat mahal. Bahkan dalam banyak kasus, korupsi dan birokrasi yang tidak efektif menjadi penyebab utama mengapa suatu negara gagal meningkatkan produktivitas dan akhirnya terjebak dalam middle-income trap.

Pada tahap awal pembangunan, negara berkembang biasanya bertumpu pada sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan investasi fisik. Strategi ini cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Baca juga: Stunting yang Tersisih oleh Dapur MBG Namun, ketika pendapatan masyarakat meningkat, biaya tenaga kerja mulai naik. Keunggulan kompetitif berbasis upah murah perlahan menghilang. Pada titik inilah ekonomi harus bertransformasi menuju basis yang lebih maju melalui inovasi, teknologi, riset, industrialisasi modern, dan peningkatan produktivitas. Masalahnya, transformasi tersebut tidak mudah. Banyak negara mampu membangun jalan, pelabuhan, dan kawasan industri. Namun, tidak banyak yang berhasil membangun institusi yang berkualitas. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil keluar dari middle-income trap seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Finlandia memiliki satu kesamaan penting, yaitu institusi pemerintahan yang relatif efektif dan bersih. Sebaliknya, negara yang gagal melakukan reformasi institusional sering kali mengalami perlambatan ekonomi berkepanjangan. Investasi tidak produktif, inovasi rendah, dan kualitas pelayanan publik tertinggal.

Di sinilah korupsi dan birokrasi memainkan peran sentral. Secara sederhana, korupsi dapat dipahami sebagai pajak tidak resmi yang dibebankan kepada masyarakat dan dunia usaha. Ketika seorang pengusaha harus menyuap untuk memperoleh izin, biaya produksi meningkat. Ketika proyek pemerintah dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki kedekatan politik, efisiensi menurun. Ketika anggaran publik bocor karena praktik korupsi, kualitas infrastruktur menjadi rendah. Akibatnya, produktivitas ekonomi turun. Korupsi juga menciptakan distorsi alokasi sumber daya. Dalam ekonomi yang sehat, perusahaan yang efisien dan inovatif seharusnya memperoleh peluang lebih besar untuk berkembang. Namun dalam sistem yang koruptif, perusahaan yang dekat dengan kekuasaan justru lebih diuntungkan. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai rent-seeking economy, yakni ekonomi yang lebih banyak menghasilkan keuntungan melalui akses politik dibandingkan melalui inovasi dan produktivitas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut sangat berbahaya. Alih-alih berlomba menciptakan teknologi baru, pelaku usaha justru berlomba mencari kedekatan dengan pengambil kebijakan. Alih-alih meningkatkan efisiensi produksi, energi dihabiskan untuk mengurus perizinan dan membangun jaringan patronase. Ekonomi menjadi tidak kompetitif.

Data terbaru menunjukkan bahwa persoalan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari skala 0–100 dan berada pada peringkat 99 dunia. Meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada skor 34, posisi tersebut masih menunjukkan bahwa persepsi korupsi di Indonesia relatif tinggi. Skor tersebut juga masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN seperti Singapura yang memperoleh skor 84 dan Malaysia yang memperoleh skor 50. Baca juga: Tiga Nyawa Gugur Saat Logika Militer Masuk ke Koperasi Desa Peningkatan skor CPI memang patut diapresiasi. Namun, peningkatan tersebut belum cukup untuk menunjukkan perubahan struktural yang signifikan. Banyak kasus korupsi besar masih terus bermunculan, mulai dari sektor sumber daya alam, pengadaan barang dan jasa, hingga lembaga-lembaga publik. Lebih mengkhawatirkan lagi, korupsi sering kali tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh subur dalam lingkungan birokrasi yang rumit, tidak transparan, dan minim akuntabilitas.

Dalam teori pembangunan modern, birokrasi merupakan instrumen utama negara untuk menjalankan kebijakan publik. Negara-negara maju memiliki birokrasi profesional, cepat, responsif, dan berbasis meritokrasi. Sebaliknya, negara-negara yang terjebak dalam middle-income trap sering kali memiliki birokrasi yang lamban, berbelit-belit, dan rentan terhadap intervensi politik. Birokrasi yang buruk menciptakan biaya ekonomi yang sangat besar. Seorang investor tidak hanya mempertimbangkan upah tenaga kerja atau insentif pajak ketika memutuskan berinvestasi. Mereka juga mempertimbangkan berapa lama proses perizinan, seberapa transparan regulasi, dan seberapa besar risiko ketidakpastian hukum. Dalam banyak kasus, investor lebih memilih negara dengan pajak sedikit lebih tinggi, tetapi memiliki kepastian regulasi dibanding negara dengan insentif besar, tetapi birokrasi yang tidak pasti. Karena itu, reformasi birokrasi sesungguhnya bukan hanya agenda administrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah agenda ekonomi. Birokrasi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas nasional karena mengurangi biaya transaksi, mempercepat investasi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sebaliknya, birokrasi yang tidak efisien akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.

Korupsi dan birokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Birokrasi yang panjang dan rumit menciptakan peluang korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati, semakin besar peluang terjadinya pungutan liar. Sebaliknya, korupsi juga memperburuk kualitas birokrasi. Ketika promosi jabatan tidak didasarkan pada kompetensi, tetapi pada kedekatan politik atau transaksi tertentu, kualitas aparatur menurun. Akibatnya, pelayanan publik menjadi tidak profesional. Lingkaran setan ini akhirnya menciptakan apa yang disebut sebagai low-quality equilibrium. Masyarakat tidak percaya kepada birokrasi. Birokrasi tidak percaya kepada masyarakat. Dunia usaha tidak percaya kepada pemerintah. Akibatnya biaya ekonomi meningkat dan produktivitas nasional stagnan. Di titik inilah korupsi dan birokrasi berubah dari sekadar persoalan tata kelola menjadi persoalan pembangunan nasional.

Jika ditelusuri lebih dalam, inti dari middle-income trap sebenarnya adalah stagnasi produktivitas. Negara tidak bisa menjadi maju hanya dengan menambah investasi atau memperluas konsumsi. Pada akhirnya, yang menentukan adalah produktivitas. Baca juga: In This Economy..., Satir, dan Getir Korupsi merusak produktivitas melalui berbagai cara. Pertama, korupsi menurunkan kualitas infrastruktur. Jalan yang seharusnya bertahan puluhan tahun menjadi cepat rusak karena praktik mark-up dan pengurangan spesifikasi. Kedua, korupsi mengurangi kualitas pendidikan dan kesehatan. Anggaran yang bocor berarti kualitas layanan publik menurun. Ketiga, korupsi menghambat inovasi. Perusahaan yang inovatif kalah bersaing dengan perusahaan yang memiliki akses politik. Keempat, korupsi mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan ketidakpastian usaha. Semua faktor tersebut bermuara pada satu hal, yaitu produktivitas nasional yang rendah. Padahal, produktivitas merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tidak semua negara maju bebas dari korupsi. Namun secara umum, negara maju memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibanding negara berkembang. Alasannya bukan karena masyarakatnya lebih bermoral, melainkan karena institusinya lebih kuat. Sistem pengawasan berjalan efektif. Penegakan hukum konsisten. Transparansi anggaran tinggi. Rekrutmen birokrasi berbasis merit. Digitalisasi layanan publik mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan pejabat. Dengan kata lain, negara maju membangun sistem yang membuat korupsi menjadi lebih sulit dilakukan dan lebih mahal risikonya.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Hal yang lebih penting adalah membangun institusi yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Jika Indonesia ingin keluar dari middle-income trap, maka reformasi ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan. Hal yang lebih penting adalah memperkuat kualitas institusi. Pertama, reformasi birokrasi harus dilanjutkan secara lebih substantif. Digitalisasi pelayanan publik perlu diperluas untuk mengurangi ruang interaksi yang berpotensi menimbulkan korupsi. Kedua, sistem merit dalam birokrasi harus diperkuat. Jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik. Ketiga, transparansi pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan melalui penggunaan teknologi digital dan keterbukaan data. Keempat, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum harus menjadi prioritas. Kelima, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Keenam, reformasi regulasi harus diarahkan untuk memangkas biaya transaksi dan mempercepat investasi produktif. Ketujuh, pembangunan ekonomi harus lebih berorientasi pada inovasi, riset, dan industrialisasi berbasis teknologi. Tanpa langkah-langkah tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya menjadi pertumbuhan semu yang tidak mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara maju. Populasi besar, sumber daya alam melimpah, pasar domestik kuat, serta posisi geopolitik yang strategis. Namun, sejarah menunjukkan bahwa keunggulan tersebut tidak otomatis membawa sebuah negara menjadi maju. Banyak negara kaya sumber daya justru gagal berkembang karena terjebak dalam korupsi dan tata kelola yang buruk. Sebaliknya, negara-negara yang minim sumber daya seperti Singapura dan Korea Selatan mampu melesat karena berhasil membangun institusi yang efektif. Baca juga: Mencegah Koperasi Desa Merah Putih Jadi Proyek Mangkrak Karena itu, perdebatan mengenai korupsi tidak boleh dipandang hanya sebagai isu hukum. Korupsi adalah isu ekonomi, isu pembangunan, dan isu masa depan bangsa. Demikian pula reformasi birokrasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai agenda administratif. Reformasi birokrasi adalah prasyarat untuk meningkatkan produktivitas nasional. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang dihadapi Indonesia bukanlah apakah kita mampu tumbuh. Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk tumbuh selama beberapa dekade. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kita mampu membangun institusi yang cukup kuat untuk menopang pertumbuhan tersebut. Sebab sejarah pembangunan dunia menunjukkan satu pelajaran yang sangat jelas, yaitu negara tidak terjebak dalam middle-income trap karena kekurangan sumber daya, melainkan karena gagal membangun institusi yang mampu mengubah sumber daya menjadi produktivitas. Di antara berbagai institusi itu, perang melawan korupsi serta reformasi birokrasi merupakan medan pertempuran yang paling menentukan. Jika Indonesia berhasil memenangkannya, jalan menuju negara maju akan semakin terbuka. Namun jika gagal, maka middle-income trap bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang harus kita hadapi.