Kearifan Lokal, Sains, dan Ekoteologi untuk Tata Ruang Berkelanjutan
Prof. Dr. Agus Salim., S.Ag., M.Si.
Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi, pendekatan ekonomi, dan ketentuan administratif. Pembangunan juga perlu memperhatikan hubungan manusia dengan alam, nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, serta tanggung jawab moral dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian yang dipresentasikan pada forum AICIS 2026 ini berupaya mempertemukan tiga kekuatan utama, yaitu kearifan lokal sebagai warisan pengetahuan masyarakat, sains modern sebagai instrumen pembuktian dan pengambilan keputusan, serta ekoteologi sebagai landasan etika dalam hubungan manusia dengan lingkungan.
Local Wisdom Integration Index
Penelitian ini menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Sanghyang Siksa Kandang Karesian (1518 M), sebuah warisan intelektual masyarakat Sunda, dengan mengambil konteks kawasan Gunung Ciremai di Jawa Barat. Nilai-nilai tersebut memberikan pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan alam, keteraturan sosial, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap lingkungan tempat manusia hidup.
Persoalannya, dalam praktik pembangunan modern, pengetahuan dan kearifan masyarakat lokal sering kali belum memperoleh tempat yang memadai dalam penyusunan kebijakan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada umumnya disusun berdasarkan pertimbangan teknis, administratif, ekonomi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, nilai budaya dan pengetahuan ekologis masyarakat terkadang belum diterjemahkan menjadi indikator yang dapat digunakan secara sistematis dalam perencanaan.
Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini mengembangkan pendekatan Local Wisdom Integration Index (LWII), yaitu indeks untuk mengukur tingkat kesesuaian antara nilai-nilai kearifan lokal dengan kebutuhan perencanaan ruang modern.
Indeks ini mencakup empat dimensi utama, yakni perlindungan ekologis, keharmonisan sosial, etika dan tata kelola, serta dukungan infrastruktur berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan tersebut diintegrasikan dengan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antarvariabel dan Geographic Information Systems (GIS) untuk membantu menerjemahkan hasil analisis ke dalam informasi spasial.
Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang sebelumnya lebih banyak dipahami sebagai warisan tradisi mulai dapat dikaji secara ilmiah, diukur tingkat relevansinya, dan dipertimbangkan sebagai informasi pendukung dalam perencanaan pembangunan.
Hasil penelitian yang ditampilkan dalam presentasi menunjukkan nilai LWII sebesar 4,57 dari skala 5, berdasarkan 218 responden. Nilai tersebut menggambarkan tingkat integrasi yang sangat tinggi dalam kerangka pengukuran penelitian. Sementara itu, model SEM menghasilkan koefisien determinasi sebesar R² = 0,52, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 52 persen variasi hasil perencanaan spasial yang dianalisis.
Kerarifan Lokal sebagai Sumber Pengetahuan
Temuan ini memberikan pesan penting bahwa kearifan lokal mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai sumber pengetahuan yang relevan bagi perencanaan modern. Namun, penerapannya tetap memerlukan validasi lapangan, pengujian lebih lanjut, dan penyesuaian terhadap kondisi sosial-ekologis setiap wilayah.
Dari perspektif pemerintah daerah, pendekatan ini menawarkan peluang untuk memperkuat kualitas perencanaan wilayah melalui keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan informasi ekologis serta budaya lokal. Misalnya, dalam menentukan prioritas perlindungan kawasan resapan air, menjaga kawasan yang memiliki nilai budaya dan ekologis tinggi, mengendalikan pemanfaatan ruang pada wilayah rentan, serta merancang program rehabilitasi lingkungan.
Pendekatan ini juga dapat menjadi bahan dialog dalam penyusunan maupun evaluasi RTRW dan RDTR, termasuk memberikan informasi pendukung bagi proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Artinya, pembangunan tidak semata-mata dinilai dari kelayakan investasi dan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kepentingan masyarakat setempat. Seluruh penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum penataan ruang dan lingkungan yang berlaku.
Relevansi Ekoteologi
Di sinilah ekoteologi memperoleh relevansinya. Ekoteologi memandang lingkungan bukan sekadar sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif keagamaan, manusia memiliki amanah moral untuk menjaga keseimbangan alam, menghindari kerusakan lingkungan, dan memperlakukan seluruh ciptaan dengan bijaksana.
Nilai tersebut memiliki titik temu dengan berbagai kearifan lokal Nusantara yang sejak lama mengajarkan penghormatan terhadap alam, pembatasan eksploitasi sumber daya, kebersamaan dalam pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi. Pertemuan nilai keagamaan dan kearifan budaya ini membuka ruang dialog yang konstruktif antara agama, ilmu pengetahuan, dan praktik pembangunan.
Bagi perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), pendekatan ini dapat dikembangkan menjadi agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempertemukan ekologi, ilmu sosial, teknologi pemetaan, kajian budaya, dan studi keagamaan. Kampus tidak hanya berperan menghasilkan publikasi akademik, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan solusi lingkungan yang berlandaskan pengetahuan ilmiah dan nilai kemanusiaan.
Demikian pula bagi universitas, lembaga penelitian, dan mitra pendanaan internasional, pendekatan ini membuka peluang kolaborasi lintas disiplin dan lintas wilayah. Kajian serupa dapat dikembangkan pada kawasan pegunungan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, maupun kawasan yang menghadapi tekanan perubahan iklim dan perubahan penggunaan lahan.
Sebagai langkah awal, diperlukan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat lokal, dan mitra penelitian untuk menentukan kawasan percontohan. Melalui kerja sama tersebut, indikator kearifan lokal dapat diuji dan divalidasi, kondisi ekologis dipetakan, aspirasi masyarakat dihimpun, dan hasilnya diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang operasional.
Kegiatan kolaboratif ini dapat menghasilkan peta prioritas pengelolaan lingkungan, kajian integrasi nilai budaya dalam perencanaan ruang, model pendidikan ekoteologi berbasis komunitas, publikasi ilmiah bersama, serta policy brief bagi pengambil kebijakan.
Harapan yang lebih luas adalah terbentuknya model tata ruang berkelanjutan yang tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga adil secara sosial, selaras dengan budaya lokal, bertanggung jawab secara ekologis, dan memiliki landasan etika yang kuat.
Pada akhirnya, pesan utama penelitian ini adalah bahwa kearifan lokal tidak seharusnya berhenti sebagai warisan masa lalu, sains tidak boleh terlepas dari nilai kemanusiaan, dan agama tidak cukup hanya hadir sebagai ajaran normatif tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata menjaga lingkungan. Ketiganya perlu dipertemukan dalam satu kerangka pembangunan yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasinya.
Dengan semangat tersebut, kami mengundang para akademisi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan mitra internasional untuk bersama-sama mengembangkan penelitian, pendidikan, serta kebijakan lingkungan yang menghargai ilmu pengetahuan, merawat warisan budaya, dan menjaga keberlanjutan kehidupan.
Tata ruang yang baik bukan hanya tentang bagaimana manusia mengatur wilayah untuk pembangunan hari ini, melainkan juga tentang bagaimana manusia menjaga keseimbangan alam, menghormati nilai-nilai kehidupan, dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Visi yang perlu kita bangun ke depan, “dari kearifan lokal menuju bukti ilmiah, dari ekoteologi menuju kebijakan tata ruang yang berkelanjutan”. []
Prof. Dr. Agus Salim., S.Ag., M.Si. adalah Guru Besar Biologi Terapan (Ekologi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikelnya dimuat di kolom artikel Kemenag.
-
