Guru Besar UIN Jakarta Tekankan Teknologi Maritim dan Kampung Nelayan sebagai Pilar Ketahanan Pangan Indonesia
Jakarta, Berita UIN Online – Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Achmad Tjachja Nugraha, M.P. menegaskan bahwa visi ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka Asta Cita, perlu menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada sektor darat, tetapi harus diperluas dengan penguatan kampung nelayan sebagai pusat produksi dan ekonomi rakyat berbasis laut.
Ia menilai, penempatan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi vital, baik sebagai penopang ketahanan pangan maupun sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir.
“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Kampung nelayan harus diposisikan sebagai pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis sumber daya laut,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan kampung nelayan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan fisik semata, tetapi harus ditopang oleh pemanfaatan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kualitas SDM nelayan. Karena itu, ia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar lebih progresif menghadirkan teknologi maritim yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil. Teknologi tersebut meliputi sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan yang efisien, penguatan fasilitas cold storage, hingga rantai logistik dingin di wilayah pesisir.
“Pengadaan teknologi maritim harus benar-benar menjangkau kampung nelayan. Dengan teknologi yang tepat, nelayan kecil dapat meningkatkan produktivitas, keselamatan, sekaligus nilai tambah hasil tangkapan,” tegasnya.
Prof. Achmad Tjachja juga menekankan pentingnya pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan sebagai fondasi utama modernisasi sektor perikanan laut. Ia menilai, peran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) perlu dioptimalkan dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.
“Data oseanografi bukan hanya penting bagi keselamatan pelayaran, tetapi juga menentukan efisiensi penangkapan ikan, perencanaan wilayah tangkap, serta adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim laut,” jelasnya.
Ia menambahkan, besarnya peran laut dalam perekonomian nasional tercermin dari data perdagangan dan perikanan. Pada 2025, volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor perikanan Indonesia sepanjang 2024 tercatat sekitar 3,7 miliar US dolar dengan surplus neraca perdagangan lebih dari 3 miliar US dolar.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan jutaan masyarakat pesisir. Jumlah nelayan aktif di Indonesia kini berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta jiwa, yang mayoritas merupakan nelayan kecil dengan armada kapal skala kecil. Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional dan target peningkatan produksi perikanan nasional pada tahun 2026, Prof. Achmad Tjachja menekankan pentingnya penguatan riset dan inovasi. Ia mendorong kolaborasi yang lebih erat antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset kelautan agar inovasi teknologi benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
“Inovasi riset tidak boleh berhenti di laboratorium. Riset dan teknologi maritim harus menjadi bagian integral dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.
Meski Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, ia menilai peningkatan kesejahteraan nelayan tetap harus diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta perluasan akses pasar.
Menurutnya, keberhasilan ketahanan pangan nasional di era Presiden Prabowo sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, pengadaan teknologi, penguatan riset, hingga optimalisasi data oseanografi.
“Jika laut dikelola dengan baik, teknologi dimanfaatkan secara tepat, riset diperkuat, dan nelayan benar-benar disejahterakan, maka visi Indonesia yang mandiri pangan dan berdaulat maritim akan terwujud,” pungkasnya.
(Hilya Hafiza S./Fauziyah M./Zaenal M./Tiara Septiana D.)