Berebut Opini Publik
Jakarta - Dua tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi arena berebut opini publik di kanal media. Sebab, beberapa survei menunjukkan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran mendapatkan ”rapor merah” dan ketidakpuasan publik atas orkestrasinya mengelola negara.
Di sisi yang lain, survei yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan arah sebaliknya. Siapa yang dapat dipercaya? Di tengah pusaran itu, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) juga mengeluarkan surat yang berupaya memoles citra positif jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir.
Tentu saja fenomena ini bukan hanya sekadar persoalan metodologi survei atau selisih margin of error. Ini merupakan cermin dari sebuah pertarungan yang lebih mendasar, yakni ”perebutan opini publik” serta siapa yang berhak mendefinisikan realitas, dan dengan cara apa realitas itu dikonstruksi, disebarkan, serta dipertahankan.
Kita tentu mafhum bahwa survei opini publik kerap diposisikan sebagai cermin obyektif dari masyarakat. Namun, dalam praktiknya, survei adalah produk sosial yang lahir dari pilihan metodologis seperti framing pertanyaan, timing, dan yang tak kalah penting-kepentingan aktor yang membiayainya. Menariknya survei yang dilakukan oleh Celios dilakukan pendanaannya secara independen.
Survei Celios menunjukkan bahwa Rapor 2 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran berdasarkan penilaian masyarakat nilai akhirnya 4,7. Sementara berdasarkan penilaian ahli menujukkan nilai akhir 2,9 (Celios, 2026). Tentu saja jika dibaca dengan gamblang rapor ini menjelaskan kepada kita bahwa kinerja pemerintah Prabowo-Gibran mendapatkan ”rapor merah” dari masyarakat.
Hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 1-10 Oktober 2026 menunjukkan penurunan tajam pada tingkat kepuasan publik dan elektabilitas Presiden Prabowo. Yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya 44,5 persen, yang sebelumnya pada November 2025 masih di angka 81,2 persen. Kemudian SMRC juga melihat kualitas kepemimpinan Prabowo mendapat skor rata-rata 5,1 (dari skala 0-10), sementara Gibran mendapat skor 4,4 (SMRC, 2026). Survei ini melihat opini dari para opinion leader yang memiliki gelar Doktor dan wartawan senior.
Ketika Celios dan SMRC merilis temuan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, pada saat yang bersamaan beredar juga survei-survei yang mendukung pemerintah. Tentu saja publik dihadapkan pada dua narasi yang saling bertabrakan. Di sinilah pembelahan opini publik terjadi.
Pembelahan Opini Publik
Pembelahan opini publik terjadi bukan tanpa sebab. Ia adalah konsekuensi logis dari fragmentasi sumber informasi dan polarisasi afektif yang telah lama mengakar. Masyarakat tidak lagi membaca angka secara netral, tetapi mereka membaca angka melalui lensa identitas politik masing-masing. Jika survei yang mendukung keyakinan kita disebut ”kredibel”, sementara survei yang bertentangan dengan kita disebut ”pesanan”. Di titik inilah survei berhenti menjadi instrumen pengetahuan dan memungkinkan berubah menjadi ”amunisi politik”.
Yang menarik untuk dicermati juga adalah kehadiran surat Bakom. Jika benar ada upaya institusional untuk ”memoles citra positif”, maka kita sedang menyaksikan apa yang Chomsky dan Herman sebut sebagai strategi komunikasi persuasif dari pihak yang memiliki kekuasaan. Pertanyaannya kemudian, mengapa pemerintah merasa perlu memoles citra, jika kinerjanya diterima publik? kita bisa menduga bahwa persepsi publik yang sudah terbangun adalah tone negative terhadap pemerintah, sehingga memerlukan intervensi wacana.
Dalam buku Manufacturing Consent (1988), Chomsky dan Edward S. Herman mengajukan model propaganda yang menjelaskan bagaimana media massa-dan kini lembaga riset serta aparatus komunikasi negara dapat ”memproduksi persetujuan” publik melalui penyaringan informasi. Pertama, soal kepemilikan dan pendanaan. Lembaga survei dan media tidak hidup di ruang hampa. Mereka punya pemilik dan mereka membutuhkan pendanaan untuk melakukan penelitiannya. Semua ini memengaruhi warna temuan dan cara bagaimana temuan itu dikomunikasikan.
Kedua, sumber informasi. Pemerintah tentu saja memiliki akses istimewa terhadap data, narasi resmi, dan mesin komunikasi publik. ketika Bakom mengeluarkan surat yang meminta K/L untuk memoles citra pemerintah, ia beroperasi sebagai sumber tepercaya yang cenderung dikutip tanpa verifikasi kritis. Dalam hal ini realitas didefinisikan dari atas, lalu diproduksi oleh media maupun oleh lembaga. Ketiga, flak. Bisa kita lihat kritik terhadap survei kritis, misalnya tuduhan ”tidak kredibel” atau ”berpihak” berfungsi sebagai disiplin terhadap wacana yang menyimpang.
Chomsky juga mengingatkan soal ”necessary illusions”-ilusi yang diperlukan agar publik menerima keadaan. Dalam konteks ini, angka kepuasan tinggi bisa berfungsi sebagai ilusi yang diperlukan untuk menstabilkan legitimasi, sementara angka ketidakpuasan berfungsi sebagai ilusi tandingan bagi mereka yang ingin menggoyang kekuasaan. Keduanya adalah bagian dari pertarungan opini publik dan sedang berlomba dalam merekayasa bentuk kesadaran, sebab kebenaran tidaklah tunggal.
Masyarakat Jaringan
Jika Chomsky menjelaskan bagaimana persetujuan diproduksi, Manuel Castells mencoba menjelaskan di mana dan melalui mekanisme apa pertarungan itu berlangsung. Dalam The Rise of the Network Society (1996), Castells menggambarkan bahwa masyarakat jaringan ditandai oleh logika arus (flows), fragmentasi identitas, dan pertarungan antara ”the space of flows” dan ”the space of places”.
Hal ini bisa dibaca melalui tiga hal. Pertama, di era jaringan terjadinya desentralisasi produksi informasi. Tidak ada satu pusat tunggal yang bisa mengendalikan narasi. Survei Celios, SMRC, maupun survei yang pro-pemerintah, dan surat Bakom semuanya beredar melalui node-node yang saling terhubung di media sosial ataupun di grup WhatsApp, portal berita, buzzer dan komunitas daring. Publik banyak menerima narasi paralel yang bersaing memperebutkan perhatian.
Kedua, polarisasi sebagai fitur. Castells menyebut fenomena ini sebagai ”communicative power”-kekuasaan yang bekerja melakukan konstruksi makna dalam pikiran publik. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi hanya dimiliki negara, tetapi tersebar di antara aktor-aktor yang mampu mengendalikan switch (titik penghubung) dalam jaringan komunikasi. Para buzzer, para influencer, lembaga riset dan aparatur komunikasi negara semuanya berpean sebagai switcher yang mengarahkan arus opini.
Ketiga, munculnya identitas sebagai benteng diri. Castells menyebutnya orang akan kembali kepada identitas primer (agama, etnis, ideologi, afiliasi politik). Inilah mengapa pembelahan opini publik atas survei tidak serta-merta mencair ketika data baru muncul. Bagi Castells orang tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mencari konfirmasi identitas. Dalam jaringan, informasi bergerak begitu cepat dan deras sehingga batas antara fakta dan opini, antara laporan dan propaganda menjadi kabur.
Perebutan opini publik atas survei ketidakpuasan dan rapor merah terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pertarungan struktural antara kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan melalui manufaktur persetujuan dan masyarakat jaringan yang semakin terfregmentasi. Namun, hal itu juga sulit untuk dikendalikan dari satu pusat. Dengan begitu masyarakat sipil harus lebih cerdas dan membangun kemampuan berpikir kritis secara kolektif agar kita menjaga demokrasi tetap pada arasnya.
(Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.id pada Selasa, 21 Oktober 2026)