Indonesia di Persimpangan Jebakan Pendapatan Menengah

Mohammad Nur Rianto Al Arif
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Dosen Indonesia
Pengurus DPP IAEI
Pengurus ISEI Cabang Jakarta
Pengarah LPEU MUI

Indonesia kerap merayakan berbagai capaian ekonomi yang tampak menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025 berada di kisaran 5 persen, relatif lebih baik dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya yang masih berjuang menghadapi perlambatan ekonomi global. Bahkan, pada triwulan I 2026, pertumbuhan tersebut mampu mencapai 5,61 persen. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah melampaui 1,4 triliun dolar AS, menjadikan Indonesia tetap sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia. Pendapatan per kapita Indonesia juga terus meningkat dan kini telah menembus kisaran 5.000 dolar AS per tahun. Indonesia pun kembali bertahan dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas menurut klasifikasi Bank Dunia.

Berbagai capaian tersebut tentu patut diapresiasi. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai gejolak global, mulai dari krisis keuangan dunia, pandemi Covid-19, hingga ketidakpastian geopolitik yang memicu gangguan pada rantai pasok dan lonjakan harga komoditas. Infrastruktur berkembang pesat, investasi terus meningkat, dan transformasi digital mulai mengubah wajah perekonomian nasional. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang layak diajukan: Apakah Indonesia benar-benar sedang berada di jalur menuju negara maju? Ataukah kita justru sedang memasuki fase yang selama puluhan tahun menjadi kuburan harapan bagi banyak negara berkembang, yakni middle-income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah?

Pertanyaan ini penting karena sejarah pembangunan ekonomi dunia menunjukkan bahwa mencapai status negara berpendapatan menengah bukanlah tahap yang paling sulit. Tantangan sesungguhnya adalah keluar dari kelompok tersebut dan naik menjadi negara berpendapatan tinggi. Banyak negara berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya, tetapi kemudian mengalami stagnasi selama puluhan tahun. Pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas tidak berkembang, dan daya saing industri tertinggal. Akibatnya, negara tersebut terjebak dalam status "setengah maju" tanpa pernah benar-benar mencapai kemakmuran seperti negara-negara maju. Indonesia saat ini berada tepat di titik kritis tersebut.

Istilah middle-income trap pertama kali digunakan untuk menjelaskan fenomena ketika suatu negara berhasil keluar dari kemiskinan tetapi gagal melakukan lompatan menuju kelompok negara maju. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi biasanya didorong oleh tenaga kerja murah, eksploitasi sumber daya alam, urbanisasi, dan investasi infrastruktur. Model pembangunan semacam ini relatif efektif untuk mengangkat pendapatan masyarakat dari level rendah menuju level menengah. Namun, seiring meningkatnya pendapatan, biaya tenaga kerja menjadi lebih mahal. Keunggulan kompetitif berbasis upah murah perlahan menghilang. Pada saat yang sama, negara tersebut belum memiliki kapasitas inovasi, teknologi, dan produktivitas yang memadai untuk bersaing dengan negara-negara maju. Akibatnya, negara tersebut berada dalam posisi yang sulit: terlalu mahal untuk bersaing dengan negara miskin, tetapi belum cukup inovatif untuk bersaing dengan negara maju.

Bank Dunia dalam World Development Report 2024 menegaskan bahwa negara berpendapatan menengah harus melakukan transformasi ekonomi melalui tiga tahapan utama, yaitu investasi, adopsi teknologi, dan inovasi. Banyak negara berhasil pada tahap pertama, sebagian mampu mencapai tahap kedua, tetapi hanya sedikit yang berhasil membangun ekosistem inovasi yang kuat. Pertanyaannya, di tahap manakah Indonesia berada saat ini? Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun. Stabilitas ini merupakan pencapaian yang tidak kecil, terutama ketika banyak negara menghadapi kontraksi ekonomi akibat pandemi dan gejolak global.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kemajuan struktural. Salah satu persoalan mendasar Indonesia adalah rendahnya pertumbuhan produktivitas. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB nasional. Konsumsi memang penting untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar, tetapi konsumsi tidak cukup untuk mendorong transformasi ekonomi menuju negara maju. Negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah umumnya mengalami lonjakan produktivitas yang signifikan. Mereka membangun industri berteknologi tinggi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan inovasi yang mampu bersaing di pasar global.

Indonesia belum sepenuhnya mencapai tahap tersebut karena banyak sektor ekonomi masih mengandalkan aktivitas berproduktivitas rendah. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia bahkan masih bekerja di sektor informal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh pekerja Indonesia masih berada dalam sektor informal yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan perlindungan sosial yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya menghasilkan transformasi struktural yang diperlukan untuk mencapai status negara maju.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur transformasi ekonomi adalah kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa industrialisasi merupakan mesin utama peningkatan produktivitas. Sektor manufaktur mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, menciptakan nilai tambah tinggi, dan menjadi fondasi bagi pengembangan teknologi. Sayangnya, Indonesia justru menghadapi fenomena yang disebut sebagai deindustrialisasi dini. Pada awal tahun 2000-an, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia masih berada di atas 30 persen, namun dalam dua dekade terakhir kontribusi tersebut terus menurun hingga berada di kisaran 18–19 persen.

Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran karena terjadi ketika Indonesia belum mencapai tingkat pendapatan yang tinggi. Dengan kata lain, sektor manufaktur melemah sebelum Indonesia benar-benar menjadi negara maju. Apabila tren ini terus berlanjut, maka peluang Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja berkualitas akan semakin terbatas. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam paling kaya di dunia. Cadangan nikel terbesar dunia, produksi batu bara yang melimpah, perkebunan kelapa sawit yang luas, serta berbagai komoditas strategis lainnya menjadi modal ekonomi yang sangat besar.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu membawa kemakmuran. Banyak negara kaya sumber daya justru mengalami apa yang dikenal sebagai kutukan sumber daya alam (resource curse). Ketika harga komoditas tinggi, ekonomi tumbuh pesat. Akan tetapi, ketika harga komoditas turun, pertumbuhan ekonomi ikut melemah. Ketergantungan yang berlebihan terhadap komoditas sering kali menghambat pengembangan sektor industri dan teknologi. Indonesia menghadapi risiko yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan harga komoditas memang membantu meningkatkan ekspor dan penerimaan negara, namun keberhasilan tersebut tidak boleh membuat Indonesia terlena.

Pengalaman negara maju menunjukkan bahwa nilai tambah terbesar tidak berasal dari penjualan bahan mentah, melainkan dari penguasaan teknologi, inovasi, desain produk, dan merek global. Karena itu, hilirisasi yang saat ini menjadi agenda nasional harus terus diperluas. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi produk antara. Indonesia harus bergerak menuju penguasaan teknologi manufaktur, pengembangan riset, dan penciptaan produk bernilai tambah tinggi demi memperkuat struktur ekonomi internal.

Selama bertahun-tahun, kelas menengah Indonesia dipandang sebagai salah satu kekuatan utama perekonomian nasional. Kelompok ini menjadi motor konsumsi domestik sekaligus penopang stabilitas sosial. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena yang perlu diwaspadai, yaitu melemahnya daya beli dan menyusutnya sebagian kelompok kelas menengah. Kenaikan biaya hidup yang tidak selalu diimbangi peningkatan pendapatan riil membuat banyak rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi. Sebagian keluarga yang sebelumnya tergolong kelas menengah mulai bergeser ke kelompok rentan.

Fenomena ini penting karena kelas menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Mereka merupakan konsumen utama produk modern, pembayar pajak terbesar, sekaligus kelompok yang mendorong permintaan terhadap pendidikan dan layanan berkualitas. Jika kelas menengah melemah, maka konsumsi domestik akan melambat dan kapasitas ekonomi untuk tumbuh secara berkelanjutan juga ikut terpengaruh. Hal ini menjadi krusial mengingat Indonesia sering disebut sedang menikmati bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibanding penduduk usia nonproduktif.

Kondisi tersebut menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, bonus demografi bukanlah hadiah otomatis. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara gagal memanfaatkan bonus demografi karena tidak mampu menyediakan pendidikan berkualitas dan lapangan kerja yang memadai. Di era kecerdasan buatan dan digitalisasi, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks. Dunia kerja sedang berubah sangat cepat dan banyak pekerjaan rutin mulai tergantikan oleh otomatisasi. Pada saat yang sama, kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi terus meningkat. Apabila kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja tidak segera ditingkatkan, bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban demografi berupa meningkatnya pengangguran dan ketimpangan sosial. Karena itu, investasi pada sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

Salah satu pembeda utama antara negara berpendapatan menengah dan negara maju adalah kapasitas inovasi. Negara maju tidak hanya memproduksi barang dan jasa, tetapi juga menciptakan teknologi baru. Mereka menghasilkan paten, mengembangkan riset, dan membangun perusahaan-perusahaan global yang menjadi penggerak ekonomi dunia. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek ini. Belanja penelitian dan pengembangan Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi. Kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah juga belum optimal, sehingga Indonesia lebih sering menjadi pengguna teknologi daripada pencipta teknologi. Bahkan, sering kali pelaku inovasi justru dikriminalisasi.

Padahal, dalam ekonomi modern, nilai tambah terbesar justru berasal dari inovasi. Perusahaan seperti Apple, Microsoft, Nvidia, Samsung, atau TSMC memperoleh keuntungan besar bukan karena memiliki sumber daya alam, melainkan karena menguasai teknologi dan pengetahuan. Korea Selatan sering dijadikan contoh keberhasilan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pada awal 1960-an, pendapatan per kapita Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Bahkan, saat itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh lebih kaya. Namun, Korea Selatan memilih fokus pada pendidikan, industrialisasi, teknologi, dan inovasi. Pemerintah mereka secara konsisten mendorong pembangunan industri strategis, memperkuat riset, dan menciptakan lingkungan yang mendukung ekspor.

Hasilnya terlihat hari ini, di mana Korea Selatan telah menjadi salah satu negara paling maju di dunia dengan perusahaan-perusahaan global yang mendominasi berbagai sektor teknologi. Pelajaran penting dari Korea Selatan adalah bahwa kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai tambah ekonomi. Keluar dari jebakan pendapatan menengah membutuhkan keberanian melakukan reformasi struktural yang tidak populer tetapi penting bagi masa depan negara.

Untuk mencapai hal tersebut, setidaknya terdapat lima agenda besar yang perlu dilaksanakan secara konsisten. Pertama, Indonesia harus mempercepat transformasi industri menuju sektor bernilai tambah tinggi. Fokus pembangunan harus bergeser dari sekadar mengekspor komoditas menuju pengembangan manufaktur maju, industri digital, ekonomi hijau, dan teknologi tinggi. Kedua, reformasi pendidikan harus menjadi agenda nasional yang paling utama. Pendidikan tidak boleh hanya mengejar angka partisipasi sekolah, tetapi juga kualitas pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kreativitas.

Ketiga, investasi pada riset dan inovasi harus ditingkatkan secara signifikan. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha harus didorong untuk membangun ekosistem inovasi yang kuat. Keempat, reformasi birokrasi dan kepastian hukum harus terus diperkuat karena investor membutuhkan kepastian regulasi serta tata kelola yang baik untuk melakukan investasi jangka panjang. Kelima, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi kelas menengah secara berkelanjutan.

Indonesia sebenarnya memiliki semua modal yang diperlukan untuk menjadi negara maju. Jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan pasar domestik yang luas merupakan keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara. Namun, modal besar tidak otomatis menghasilkan keberhasilan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak negara memiliki sumber daya melimpah tetapi gagal mencapai kemakmuran. Sebaliknya, sejumlah negara yang miskin sumber daya justru berhasil menjadi negara maju karena mampu membangun institusi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, dan budaya inovasi. Di sinilah tantangan terbesar Indonesia saat ini.

Persoalannya bukan lagi bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, melainkan bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Jebakan negara berpendapatan menengah pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka atau data ekonomi. Ia adalah ujian mengenai kemampuan suatu bangsa untuk bertransformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Indonesia kini sedang berada di persimpangan sejarah yang amat krusial. Jika reformasi struktural dilakukan secara konsisten, kualitas sumber daya manusia ditingkatkan, dan inovasi dijadikan fondasi utama pembangunan, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi yang mustahil untuk dicapai. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi kita terus-menerus bertumpu pada komoditas mentah, konsumsi domestik biasa, dan tenaga kerja berbiaya murah, Indonesia berisiko menghabiskan puluhan tahun ke depan sebagai negara berpendapatan menengah yang tidak pernah benar-benar berhasil naik kelas.

Pilihan itu tidak ditentukan oleh nasib semata, melainkan oleh keputusan-keputusan strategis yang diambil hari ini. Sejarah akan mencatat dengan saksama apakah generasi sekarang berhasil membawa Indonesia menembus batas negara berpendapatan menengah, atau justru membiarkannya terjebak di sana dalam waktu yang sangat lama.